Hasil Pencarian

Ditemukan 302 dokumen yang sesuai dengan query

Sjachran Basah, author

Hukum acara pengadilan dalam lingkungan peradilan adminstrasi (hapla)

Jakarta: Rajawali, 1989

342.066 4 SJA h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sjachran Basah, author

Eksistensi dan tolok ukur badan peradilan administrasi di Indonesia

Bandung: Alumni, 1997

342.066 4 SJA e

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sjachran Basah, author

Eksistensi dan tolok ukur badan peradilan administrasi di Indonesia

Bandung: Alumni, 1985

342.066 4 SJA e

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sjachran Basah, author

Eksistensi dan tolok ukur badan peradilan administrasi di Indonesia

Bandung: Alumni, 1989

342.066 4 SJA e

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sjachran Basah, author

Pengantar hukum administrasi Indonesia = Introduction to the Indonesian administrative law

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997

342.06 Pen

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Himpunan peraturan perundang-undangan: peradilan tata usaha negara undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986

Bandung: Fokusmedia, 2004

342.06 HIM

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Loebis, A.B. (Ali Basja), author

Pengadilan negeri istimewa Djakarta in action : sidang pidana, perdata, hakim, advocaat, djaksa, wartawan, jurisprudensi hukum adat warisan

Jakarta: Pertjetakan Negara, 1970

347.598 LOE p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Silaban, Rionald, author

Kompetensi badan peradilan umum Indonesia dan arbitrase dalam mengadili sengketa kontrak perdata internasional Indonesia dan hubungannya dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia

Universitas Indonesia, 1989

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Endro Riski Erlazuardi, author

Problematika penanganan perkara tindak pidana korupsi setelah dibentuknya pengadilan tindak pidana korupsi di daerah = Problem case handling of corruption after the formation of the court of corruption in the region

ABSTRAK
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah sangatlah diperlukan. Hanya saja Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanahkan sementara ini di ibu kota propinsi serta keberadaan hakim ad hoc dalam sistem peradilan pidana di dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menurut penulis menimbulkan beberapa permasalahan. Metode Penelitian yang digunakan adalah...

2012

T30271

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Lumbun, Topane Gayus, author

Menerobos goa hantu: peradilan indonesia

Jakarta: Business Information Services , 2004

347.01 LUM m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian