Hasil Pencarian

Ditemukan 302 dokumen yang sesuai dengan query

Permasalahan hukum dalam putusan mahkamah agung nomor 2737 K/PDT/1997 dalam perkara wanprestasi dan putusan mahkamah agung no. 559 PK/PDT/2001 menganai perlaanan pihak ketiga atas sita eksekusi

Universitas Indonesia, 2007

S22435

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan MK

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap “ inkracht van gewisjde”. Putusan MK No. 34/ PUU-XI/2013 menyatakan bahwa upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil, sehingga pasal 268 ayat (3) KUHAP yaitu, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu...

JK 12:2 (2015)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Optimalisasi peran hakim agung dalam penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi lembaga negara penegak hukum di Indonesia. Perbedaan kewenangan dan fungsi lembaga penegak hukum seperti MA, Kejaksaan Agung, dan MK perlu dipahami secara mendalam. Selanjutnya mengingat perrmasalahan di semua lembaga pengadilan di seluruh dunia antara lain tentang lambatnya penyelesaian perkara, artikel...

JK 12:2 (2015)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Hubungan mahkamah konstitusi dengan lembaga-lembaga negara

If this organ is different from the legislative organ, it forms an authority above the legislator, a thing that might be politically indesireble, especially if this organ has the power to annual a statute which it considers to be inconstitusional...

342 JTRA 11:3 (2006)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Judicial review : beracara di Mahkamah Konstitusi)

Constitutional Court has authority to judge at the first and final level that decision is final functioning, among other, to review Law against Constitution Final decision of the court, as intended in Article 24C of 1945 Constitution of Unitary State of the Republic of Indonesia, does not open opportunity for...

340 JIHAG 13:3 (2005)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Grace Maria, author

Analisis efisiensi relatif pengadilan di Indonesia tahun 2014 = Relative efficiency of courts in Indonesia in 2014 / Grace Maria

ABSTRAK
Tesis ini mempergunakan pendekatan non parametrik yaitu Data Envelopment Analysis DEA untuk mengukur efisiensi dari pengadilan di Indonesia pada tahun 2014 dengan sampel pengadilan umum di Provinsi Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Input yang digunakan dalam penghitungan DEA ini adalah pagu anggaran, ruang...

2016

T47147

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Puspa Amelia, author

Kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan tata tertib dan pemanduan sumpah atau janji jabatan pimpinan dewan perwakilan daerah Republik Indonesia tahun 2017 = The supreme court s authority in judicial review of the rules of procedure and swearing oath of office for the chair of regional representative board of the Republic of Indonesia in 2017 / Puspa Amelia

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Agung terkait putusan pengujian yang membatalkan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib serta dilakukannya pemanduan sumpah atau janji terhadap pimpinan DPD yang terpilih pada tahun 2017 yang masih menjadi perdebatan. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama....

2018

T51187

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tigor Einstein, author

Problematika judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 = Problems of judicial review of Government Regulation in Lieu of Law by the Constitutional Court based on the Verdict of Constitutional Court Number 138/PUU-VII/2009

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2018, terdapat 21 Permohonan Pengujian Perppu yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun, tidak ada satupun yang diuji secara substantif. Dengan kata lain, selama ini tidak pernah ada permohonan yang dikabulkan atau ditolak oleh MK. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh adanya...

2019

T53598

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adhi Anuhroho, author

Analisis Yuridis terhadap asas efisiensi berkeadilan berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan

Abstrak
Tesis ini membahas tentang penormaan asas efisiensi berkeadilan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan. Tulisan ini menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur efisiensi berkeadilan dalam pengujian konstitusional UU Ketenagalistrikan. Disimpulkan bahwa makna dari efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33...

Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017

340 JHP 47:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Royke Ferrari, author

Penolakan Pengadilan Negeri terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris Tanpa Adanya Sengketa (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan Tanggal 5 Desember 2018 Nomor 74/Pdt.P/2018/PN.Kng) = Rejection of The District Court Against Requests for The Establishment of Experts Inheritance without Dispute (Analysis of The Establishment of Kuningan District Court December 5, 2018 Number 74/Pdt.P/2018/PN.Kng)

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya sengketa. Setiap lembaga negara memiliki kewenangan dan batasan yang diatur secara jelas dalam peraturan yang mendasari dibentuknya lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Begitupun bagi lembaga kenotariatan dan lembaga peradilan, memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian