Hasil Pencarian

Ditemukan 302 dokumen yang sesuai dengan query

Isran Idris, author

Pola penguasaan tanah melalui sistem gilir ganti sawah di Kabupaten Kerinci

Sistem gilir ganti sawah adalah pola penguasaan tanah sawah menurut hukum adat bagi ahli waris perempuan secara bergilir ganti dalam menggunakan atau pemakaiannya untuk mendapatkan hasilnya. Adanya sistem ini adalah pengaruh sistem kewarisan yang membedakan antara harta berat dan ringan. Banyaknya peserta dan persilangan gilir ganti sawah mempengaruhi pergerakan sistem...

Depok: Universitas Indonesia, 1997

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Undang-undang pengadilan anak dan petunjuk pelaksanaan sistem pendidikan nasional : dilengkapi undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika

Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 1997

R 345.081 UND

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

UU RI no. 3 th. 1996 : undang-undang peradilan anak

Jakarta: Sinar Grafika, 1997

R 345.081 UND

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Nunuk Sulisrudatin, author

Peranan pembimbing kemasyarakatan terhadap pengupayaan perlindungan anak dalam proses peradilan anak: studi pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jakarta Timur-Utara = Role of probation officer to effort child protection in juvenile court: study on probation office (BAPAS) East-North Jakarta

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya fenomena yang terjadi dalam proses peradilan anak, dimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menunjukkan kurang efektif dalam menjalankan tugasnya, seperti PK sering tidak hadir dalam persidangan anak untuk menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) ataupun mendampingi tersangka anak. Selain itu,...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T21963

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gesang Yulianto, author

Efisiensi dan efektifitas penyelesaian keberatan dan banding (studi atas putusan pengadilan pajak) = Efficiency and effectiveness appeal process (study of tax court decisions)

Salah satu hak Wajib Pajak adalah hak untuk mengajukan keberatan dan banding. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk menangani keberatan sedangkan Pengadilan Pajak diberi kewenangan untuk menangani banding. Efisiensi dan efektifitas merupakan saiah satu tolok ukur kesuksesan organisasi termasuk bagi Direktorat Jendera! Pajak dan Pengadilan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T22256

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agung Sudrajat, author

Implikasi peran mahkamah konstitusi sebagai positive legislator pada uji materiil undang-undang terhadap pProses Legislasi di Indonesia. (Studi Kasus: Putusan MK No. 10/PUUVI/ 2008 tentang Pemuatan Syarat Domisili Calon Anggota DPD dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum) = Implications of Constitutional Court?s Role as Positive Legislator on Judicial Review regarding legislation process in Indonesia. (Case study: Constitutional court judgement No. 10/PUU-VI/2008 regarding domicile requirement for candidates of DPD on law No. 10 Tahun 2008 regarding election)

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dan implikasinya terhadap proses legislasi di Indonesia. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang menggabungkan teori pemisahan kekuasaan, fiilosofi pembentukan peradilan konstitusi, konsep negara hukum dengan proses legislasi di Indonesia. Putusan No. 10/PUU-VI/2008...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S42534

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Jaya Ahmad Nurjaman, author

Efektivitas Pembentukan Badan Banding Sementara dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di WTO = The Effectiveness of the Establishment of a Temporary Appellate Body in International Trade Disputes Settlement at The WTO.

Penelitian ini membahas mengenai Badan Banding WTO (WTO's Appellate Body/AB) yang hingga saat ini sedang tidak beroprasi seperti biasanya. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Dispute Settlement Understanding (DSU) menyatakan bahwa jumlah anggota Badan Banding terdiri dari 7 orang anggota. Namun, sejak Juli 2018, anggota Badan Banding hanya tersisa 4 orang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library