Hasil Pencarian

Ditemukan 1020 dokumen yang sesuai dengan query

A.A Ngr Jayalantara, author

Kajian Terhadap Pengecualian Pemberlakuan Asas Nonretroaktif Dalam Kasus Bom Bali I

Hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut diakui dalam konstitusi Indonesia, namun dalam penanganan peristiwa Bom Bali I, menunjukkan hak atas perlindungan dari hukum pidana yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak mutlak di Indonesia. Penelitian ini mengkaji penerapan asas non retroaktif dalam peradilan kasus Bom...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30231

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ahmad Radinal, author

Kedudukan saksi dalam persidangan perkara pidana di Indonesia tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 = Witness evidence in Indonesian criminal trial, law analysis on Indonesian Constitutional Court decision number 65/PUU-VIII/2010

Ketentuan mengenai saksi dalam hukum acara pidana di Indonesia yang selama ini diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bertentangan dengan Undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S42816

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Listawati, author

Pemberantasan Illegal Fishing Dengan Pendekatan Anti Pencucian Uang = The Eradication of Illegal Fishing with Anti Money Laundering Approach

Penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) merupakan salah satu kejahatan dengan motif ekonomi yang masih marak terjadi di Indonesia. Untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana dengan motif ekonomi seperti illegal fishing tersebut diperlukan pendekatan yang berorientasi pada penelusuran aset hasil kejahatan atau follow the money yakni pendekatan anti pencucian uang. Namun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53124

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Erna Dewi, author

Sistem minimum khusus dalam hukum pidana sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dewasa ini dengan kemajuan teknologi yang canggih banyak negara, baik yang baru merdeka, negara yang sedang berkembang maupun negara-negara maju, berlomba melakukan pembangunan di segala bidang, dengan satu tekad berusaha untuk meningkatkan tarap kehidupan masyarakatnya menuju masyarakat yang sejahtera. Sejalan dengan usaha...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990

T2053

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Walker, Nigel, author

Crimes courts and figure: an introduntion to criminal statistics

Middlesex: Penguin Books, 1971

364.1 WAL c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ichsan Zikry, author

Kedudukan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan pengakuan bersalah sebagai alat bukti (Studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1260/PID.B/2010 PN Jaksel dengan terdakwa Susno Duadji) = The position of criminal subject who cooperate with law enforcement agency and plead guilty as a legal evidence (Case studies: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Decision number No. 1260/PID.B/2010 PN Jaksel with the accused Susno Duadji).

Penelitian ini dibuat untuk mengkaji kedudukan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam rangka mempermudah terbongkarnya suatu tindak pidana baik dalam bentuk mengakui kesalahan perbuatannya, memberikan bukti-bukti atau keterangan mengenai keterlibatan orang lain dalam tindak pidana (dikenal sebagai Saksi Mahkota, Justice Collaborator dan Whistleblower) dikaitkan dengan insentif...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47578

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fitri Yuliama, author

Kriminalisasi terhadap kebijakan pejabat administrasi pemerintahan = Criminalization of governance administration officials policy / Fitri Yuliama

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai bagaimana suatu kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan agar segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, jika pejabat administrasi pemerintahan melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, dapat dengan mudah dilihat apakah...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T36874

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library