Ditemukan 102 dokumen yang sesuai dengan query
Otonomi desa dimaknai oleh warga desa sendiri sebagai tujuan masyarakat yang lebih baik. Akan tetapi pemaknaan positif terhadap otonomi desa tersebut mengalami distorsi dalam praktek. Hal ini berakar dari pandangan kultural yang melihat pihak tradisi agung “atas desa” lebih berkuasa, serta pandangan hirarkis yang kaku terhadap konstruksi dan implementasi peraturan....
JSI 5 (2001)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Upaya untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan sesungguhnya telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun demikian hasilnya dalam aspek pendaftaran kejadian vital sampai dengan penerbitan akte-akte termasuk penyediaan data dan informasi penduduk yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan masih belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun...
JSI 5 (2001)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Untuk melaksanakan pembangunan yang mampu memberikan partisipasi kepada penduduk secara optimal, termasuk dalam penanggulangan kemiskinan, tampaknya masih diperlukan cara-cara yang lebih efektif dalam merubah paradigma pembangunan, yang hendaknya tidak laagi bertumpu pada model mengutamakan pertumbuhan dan membagi untuk pemerataan, melainkan menerapkan model pembangunan berwawasan kependudukan. Dalam kaitan ini strategi dan...
JSI 5 (2001)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Dyah Utari, author
Kebijakan desentralisasi Indonesia yang ditetapkan tahun 1999 membawa implikasiterhadap program kementerian dan badan dari tingkat nasional, termasuk programKeluarga Berencana. Penelitian ini melihat implikasi kebijakan desentralisasi terhadapmix kontrasepsi. Data yang digunakan adalah data SDKI tahun 1997, 2003, 2007, dan2012. Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif memperlihatkan bahwa kebijakandesentralisasi mempengaruhi program KB pada...
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2018
D2450
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Irawan Soejito, author
Jakarta : Rineka Cipta, 1990
320.8 IRA h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dwi Susanto, author
ABSTRAK
Perkembangan tentang pemerintah daerah memberikan gambaran betapa sulitnya mengurus negara Republik Indonesia ini. Hal ini bukan saja dilatarbelakangi oleh keragaman suku (etnik) dan berbagai tingkah laku tertentu, tetapi juga tekad yang terus berubah dari pemerintah berkedaulatan rakyat ke pemerintahan demokratis, dilanjutkan dengan pelimpahan otonomi yang seluas-luasnya berakhir dengan rumusan otonomi...
Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1993
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
Simamora, Joni, author
Alokasi anggaran sebagai kebijakan keuangan daerah dalam menjabarkan visi dan misi Kabupaten Lahat merupakan suatu fenomena yang tidak hanya menjadi cerminan kebijakan publik tetapi sekaligus menjadi cermin pelaksanaan fungsi anggaran dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan. Rencana pembangunan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategsi Kabupaten Lahat.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskdpsikan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21994
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Deddy Supriady Bratakusumah, author
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
352 DED o
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Indah Mutiara Sari, author
Badan Usaha Milik Desa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa mendapatkan amanat baru dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja mengenai bentuk hukum dari badan usahanya. BUMDes diharuskan untuk menjadi badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan amanat Pasal 117 Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Pengaturan status BUMDes melalui Undang-Undang tentang Cipta Kerja...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hasta Budiratna, author
Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi, tidak saja yang berlaku umum untuk seluruh wilayah di Indonesia, tapi juga sudah mengadopsi desentralisasi asimetris, utamanya untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat. Kebijakan desentralisasi asimetris ini, melimpahkan kewenangan yang lebih besar untuk fungsi tertentu kepada wilayah terkait, yang juga didukung melalui...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
