Ditemukan 72 dokumen yang sesuai dengan query
Widi Santoso, author
Jakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1983
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Breman, J. C., author
Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1971
312.922 BRE d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Biro Pusat Statistik, 2002
331.11 BAD k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Aris Ananta, author
Jakarta: LD FE UI, 1990
304.6 ARI p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Singarimbun, Masri, author
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
304.6 SIN p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Since Indonesia does not have a good vita! statistics registration
system, fertility rates for the country as a whole and any administrative
subdivisions must be estimated indirectly. This paper summarizes estimates
resulting from the application of four brdu-ect estimation techniques to seven
Indonesian data sets. The own-children method, the last live birth method,...
Journal of Population, 1 (1), June 1995 : 45-70, 1995
JOPO-1-1-Jun1995-45
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Jakarta: LIPI Press, 2011
304.6 PER (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Heri Wahyu Supartini, author
Laju pertambahan penduduk yang tinggi bila tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, maka tingkat pendapatan rendah akan menyebabkan bertambahnya pengangguran, kemiskinan, dan keterbelakangan masyarakat. Program KB di Indonesia diakui secara nasional dan internasional sebagai salah satu program yang telah berhasil menurunkan tingkat kelahiran yang nyata. Melalui pelaksanaan program KB yang...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Gelderen, J. van, author
Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1985
304.6 GEL t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Audy Pratama, author
Satu hal yang terpenting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia, salah satu urusan pemerintahan serentak diserahkan ke daerah pedalaman kerangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah bidang administrasi kependudukan. Kewenangan penanganan masalah kependudukan diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dalam UU No....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library