Hasil Pencarian

Ditemukan 358 dokumen yang sesuai dengan query

Griseldi Ananda, author

Tanggung Jawab Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Protokol Notaris Meninggal Dunia Kepada Majelis Pengawas Daerah (Studi di Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung) = Responsibilities of Heirs Who Do Not Submit Notary Protocol Dies To The Regional Supervisory Council (Study at the Notary Regional Supervisory Board of Bandar Lampung City)

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, selama pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan untuk pejabat lain. Notaris dalam fungsinya bertindak untuk melayani masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh Pemerintah dan mendapat kewenangan membuat akta autentik dari Negara, untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Klaassen, J.G., author

Huwelijksgoederen en erfrecht : handleiding bij studie en practijk

Het huwelijk heeft belangrijke rechtsgevolgen, niet alleen familierechtelijke, maar ook vermogensrechtelijke. De familierechtelijke en de vermogensrechtelijke betrekkingen der echt- genooten zijn niet te scheiden, alleen te onderscheiden: zij zijn met elkander verweven, en de familierechtslijke betrekkingen bepalen de vermogensrechtelijke, het huwelijksgoederenrecht is familie vermogensrecht, en daarmede vermogensrecht met een publiekrechtclijken...

Arnhem: S. Gouda Quint, 1931-33

K 346.05 KLA h

Buku Klasik Universitas Indonesia Library

Putri Hairani, author

Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kasus Perkawinan Kedua Yang Salah Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 180 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 70/PDT/2022/PT SMG) = Position Of Deed Certificate Of Inheritance Right Made By Notary The Case Of A Second Marriage That Wrongly Applied Article 180 Of The Indonesian Civil Code (A Case Study Of Semarang High Court Number 70/Pdt/2022/PT Smg)

Penelitian ini menganalisis aturan mengenai pembuatan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris dalam kasus perkawinan kedua dimana terdapat kesalahan dalam penerapan hukum harta peninggalan pewaris yang tidak menerapkan ketentuan Pasal 180 KUHPerdata. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boedel waris belum terbagi....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Fadra Suhendra, author

Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Istri Yang Ditetapkan Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPer (Studi Putusan: No. 973/Pdt.G/2021/PN SBY & No. 36/Pdt.G/2021/PN MKS) = Juridical Review of the Position of the Wife Defined as Substitute Heir In The Distribution of Inheritance According To The Civil Code (Study of Decision: No. 973/Pdt.G/2021/PN SBY & No. 36/Pdt.G/2021/PN MKS

Hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai ketentuan, proses, syarat, serta prinsip dalam hal beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya atau disebut juga sebagai proses kewarisan. Dalam proses kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dikenal suatu istilah penggantian (bijplaatsvervulling)...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Stephanie Han, author

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pembuatan bukti sebagai ahli waris dihadapan notaris = The impact of the Constitutional Court Decision related to the review of Article 43 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 on marriage to manufacture evidence as heir before notary / Stephanie Han

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembuatan bukti dihadapan Notaris sebagai ahli waris seorang anak luar kawin terhadap bapak biologisnya. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, semua anak yang lahir di luar perkawinan, merupakan anak luar kawin dapat meminta pengakuan dari bapak biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38702

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ellen Wijaya, author

Pembagian waris harta campur perkawinan pertama yang dihibahkan kepada isteri dan anak-anak dari perkawinan kedua : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2801/K/Pdt/2018 = The distribution of inheritance to mixed assets from first marriage that was bequeathed to spouse and children from second marriage : Supreme Court Case Number: 2801/K/Pdt/2018

Penelitian ini membahas mengenai pembagian warisan kepada anak-anak dari perkawinan pertama dimana harta dari perkawinan pertama tersebut belum dibagi tetapi telah dihibahkan kepada isteri dan anak-anak dari perkawinan kedua. Undang-undang pada dasarnya melindungi para ahli waris yaitu dengan memberikan hak menuntut guna untuk memperjuangkan hak warisnya serta memberikan hak atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Ghina Faadhilah, author

Kedudukan Anak Luar Kawin Dan Anak Angkat Pada Golongan Tionghoa Dalam Keterangan Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 708/PK/Pdt/2020) = The Position Of Illegitimate Children In The Chinese Community In Inheritance Deed/Letters (Study Of The Supreme Court Decision Number 708/Pk/Pdt/2020)

Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk golongan Tionghoa adalah dokumen resmi yang menyatakan siapa saja ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik di antara ahli waris mengenai pembagian harta warisan. Kasus...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Firyal Arva Orvala, author

Analisis Surat Penyerahan Mutlak Sebagai Dasar Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dan Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan Dibandingkan Ahli Waris (Studi Putusan No 266/PK/Pdt/2022) = Analysis of The Absolute Surrender Letter as The Basis for Making a Certificate of Inheritence Rights and Prioritizing Mortgage Holders Over Heirs (Decision Study Number 266/PK/Pdt/2022)

Persoalan dalam pewarisan yang masih menimbulkan pro dan kontra adalah mengenai Surat Penyerahan Mutlak (surat di bawah tangan bukan surat otentik) yang berisi penyerahan harta bersama dari istri Pewaris yang dibuat kepada salah satu ahli waris tanpa melibatkan seluruh ahli waris, masalah daluarsa suatu gugatan terhadap suatu sertipikat yang cacat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Radisti Wensy Marwa, author

Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Ganggam Bauntuak Karena Pewarisan Berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Ranji di Kota Padang (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Padang) = The Registration of the Conveyance of The Land Rights of Ganggam Bauntuak due to Inheritance based on the Inheritance Certificate and Ranji in Padang City (Case Study at Land Office in Padang CIty)

Peralihan hak atas tanah ganggam bauntuak yang terjadi karena pewarisan harus didaftarkan pada kantor pertanahan untuk terciptanya kepastian hukum. Untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah ganggam bauntuak memiliki syarat khusus, yaitu ranji dan surat keterangan waris. Ranji dan surat keterangan waris harus dibuat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau. Dalam pendaftaran...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aditya Ratna Adila, author

Pertanggungjawaban dan Akibat Hukum Penerbitan Akta Hibah Kurandus terhadap Kurator oleh PPATS (Studi Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 604 K/Ag/2021) = Accountability and Legal Consequences of Grant Deed Issuance by Temporary Land Deed Officials between Curandus and Curator (Study Case on Decree Number: 604 K/Ag/2020 by Indonesia Supreme Court)

Hibah adalah salah satu cara mengalihkan hak atas tanah. Dalam prakteknya di desa banyaknya orang yang memilih hibah sebagai cara pengalihan hak atas tanah karena dinilai lebih mudah dan hemat biaya. Terhadap desa atau kecamatan yang tidak memiliki seorang PPAT untuk membuat akta hibah, pemerintah dapat mengangkat camat sebagai Pejabat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian