Ditemukan 82 dokumen yang sesuai dengan query
Jaenal Aripin, author
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
347 JAE h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Martiman Prodjohamidjojo, author
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
347.01 MAR k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Sinar Grafika, 2003
347.052 UND
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Rahmatul Hidayat, author
ABSTRAK
Hakim dan kebebasannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009. Dimana hakim memiliki sebuah kebebasan yang sangat luas untuk
menjatuhkan sebuah sanksi, meskipun hakim memiliki kewenangan yang besar ia
tidak bebas secara mutlak. Kekuasaan memiliki arti penting, sebab kekuasaan
tidak saja merupakan instrument pembentukan hukum (law making), tetapi juga
merupakan instrument penegakan hukum (law...
Universitas Indonesia, 2013
T35897
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
JK 8:5 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Panggabean, R.M., author
Pembahasan mengenai budaya hukum hakim hanya difokuskan pada periode 1950 s/d 1965, karena satu hal yang sangat menarik untuk dianalisis yaitu mengenai Hakim Agung yang ada dan yang menjabat pada masa pemerintahan Demokrasi Parlementer adalah sama dalam jumlah maupun orangnya, dengan yang ada pada masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin.
Dari...
2003
D909
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Mahkamah Agung merupakan benteng terakhir tempat pencari keadilan memperoleh keadilan. Kualitas putusannya dapat menjadi panutan dari hakim-hakim lain, meskipun tidak mengikat sebagaimana pada negara-negara Anglo Saxon. Salah satu langkah strategis utama yang dilakukan MA untuk meningkatkan kecepatan pembuatan putusan dan meningkatkan kualitas putusan adalah memberlakukan sistem kamar. Melalui sistem...
340 ARENA 6:1 (2012)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Perkernbangan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak terlalu banyak likalikunya, tetapi setiap perubahan memiliki pengaruh yang cukup besar. Hal tersebut dapat ditemukan dalam sejarah Kekuasaan Kehakiman sejak kemerdekaan Indonesia sampai masa perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah kekuasaan kehakiman tersebut tercermin dari aturan-aturan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Secara umum sebagai Negara...
340 JHPJ 24:1 (2006)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Afifi, author
ABSTRAK
Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi
rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicial
corruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukan
Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada
Mahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitian
ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami,...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sembiring, Diamanty Meiliana, auhtor
ABSTRAK
Tesis ini menganalisis secara normatif pelaksanaan Undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pers dan membandingkannya dengan The Sixth
Amandement of United States of America sebagai dasar adanya pembatasan
peliputan di ruang sidang di Amerika Serikat. Peliputan ruang sidang yang
disiarkan secara langsung (live) merupakan fenomena baru...
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39318
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
