Hasil Pencarian

Ditemukan 213 dokumen yang sesuai dengan query

Ramli Zein, author

Hak pengelolaan dalam sistem UUPA

Jakarta: Rineka Cipta, 1995

346.04 RAM h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tania Adlina Ranti, author

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah(Ppat) yang melanggar asas nemo plus juris transfere potest quam ipse habet dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta jual beli (studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.SBY). = Nemo plus juris transfere potest quam ipse habet principle in the making of sales and purchase agreement violated by Notary and Official Certifier of title deeds violated (analysis juridical Surabaya District Court Decision On August 28, 2017 No. 62/Pid.

ABSTRAK
Notaris selaku pejabat umum bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari isi secara keseluruhan terhadap akta yang dibuatnya, mulai dari kepala akta sampai penutup akta, dan tidak bertanggungjawab secara materiil dari akta tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan asas Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Ipse Habet adalah artinya tidak seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51672

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Marsha Octavia Juwono, author

Kepastian status kepemilikan hak atas tanah PT.XXX (studi kasus putusan Mahkamah Agung 695 PK/PDT/2017) = The certainty of ownership's status of PT.XXX's land rights (case study of putusan Mahkamah Agung nomor 695 PK/PDT/2017

Kepastian hukum atas tanah hak barat dilakukan melalui konversi, ditandai dengan pelaksanaan pendaftaran tanah. Selain itu perlu dilakukan pemeliharaan datanya, salah satunya dengan melakukan perpanjangan jangka waktu bagi hak atas tanah tertentu yang masih dipergunakan oleh bekas pemegang hak tersebut. Tidak dilakukannya perpanjangan jangka waktu atas tanah yang masih dimanfaatkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52124

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Luhftia Puti Saras Asih, author

Status jual beli yang tidak menyertakan nomor sertifikat hak milik yang sebenarnya dalam akta jual beli (studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32/PDT.G/2014/PN.SBR) = Buying and selling status that does not include the actual certificate of ownership in The Sale and Purchase Deed (Study of Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 32 / PDT.G / 2014 / PN.SBR.)

ABSTRAK Jual beli tanah di Indonesia menurut Hukum Tanah Nasional dalam UUPA bersumber pada ketentuan Hukum Adat. Asas hukum adat terkait jual beli tanah adalah asas riil, terang dan tunai. Untuk memenuhi asas Terang maka jual beli harus dilakukan dihadapan PPAT. Bukti bahwa jual beli telah dilakukan dihadapan PPAT adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51824

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library