Hasil Pencarian

Ditemukan 166 dokumen yang sesuai dengan query

Jesslyn Diva Amelia, author

Aspek anonimitas pada perjanjian jual beli kebendaan digital berbentuk Non-Fungible Token (NFT): studi hukum perdata Indonesa = The anonimity aspect in the sale and purchase agreement of digital property in the form of Non-Fungible Token (NFT): a study of Indonesian civil law

Anonimitas merupakan salah satu fenomena yang kerap terjadi dalam perjanjian, tak terkecuali pada perjanjian jual beli kebendaan digital berbentuk Non-Fungible Token (NFT). Hingga saat ini, baik secara regional maupun global belum terdapat suatu kesepahaman tentang batasan umum terhadap anonimitas. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kejelasan identitas para pihak yang melakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dini Shanti, author

SKMHT didalam hal tanah sebagai jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan

Sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahwa eksekusi agunan memang bukan perkara mudah. Tapi banyak bank memasang kuasa hipotik dan itu pun masih banyak sisi rumitnya. Surat kuasa untuk memasang hipotik (SKMH) yang nilai pembebanan Hak Tanggungannya tidak didaftarkan ke Kantor Pertanahan, menjadikan bank/kreditur menanggung resiko dikemudian hari, Begitu pula terhadap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

S20922

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hari Fitriansyah, author

Analisis hukum terhadap kekuatan pembuktian akta hibah terhadap hak milik rumah dan bangunan diatas tanah hak pakai yang telah berakhir masa berlakunya : putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1121 K/Pdt/2010 = Analysis of law against the power of grant deed evidence against property home and land use right above buiding that has ended period of applicabality : a Judicial Decision of Indonesia's Highest Court Number 1121 K/Pdt/2010

Orang perseorangan selaku subyek hak atas tanah, yaitu setiap orang yang identitasnya terdaftar selaku Warga Negara Indonesia berdomisli di wilayah Negara Indonesia dan tidak kehilangan hak memperoleh sesuatu hak atas tanah, namun untuk melakukan tindakan hukum dalam hal pertanahan harus sudah dewasa secara hukum. Manusia guna melangsungkan kehidupannya, maka selalu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32599

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Natalia Chintya Odang, author

Tinjauan yuridis terhadap peranan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) studi kasus perkara Nomor 18/PDT.G/2010/PN.Gs

PPAT sebagai satu-satunya pejabat umun yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan-perbuatan hukum tertentu berkenaan dengan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Aktaakta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik, sepanjang seluruh unsurunsur dari akta otentik terpenuhi. Namun sangat disayangkan, bahwa dalam prakteknya masih...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31043

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Putri Asih Fabiolah, author

Kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak milik atas tanah terhadap gugatan dari pihak lain (studi kasus Putusan PN Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel) = the Rule of law for the holders of certificate of land ownership against third party lawsuit (by analyzing district court decision number 27Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel)

Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum bagi pemegang Sertifikat Hak Milik atas Tanah terhadap gugatan dari pihak lain, dengan menganalisa Putusan PN Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel). Bagaimana kekuatan Sertipikat Hak Milik atas Tanah sebagai alat bukti dalam pengadilan dan bagaimana hakim memutuskan pihak mana yang dimenangkan. Metode penulisan yang dipakai adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31896

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nova Noor Chasannah Bya, author

Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agraria Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Pada Kantor Pertanahan Jakarta Utara Periode 2018) = Analysis of Policy Implementation of Minister of Agrarian Regulation Number 06 Year 2018 concerning Complete Systematic Land Registration Activities (North Jakarta Land Office Period 2018)

Salah satu visi Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam sektor pertanahan adalah melakukan pemetaan skala nasional melalui kegiatan pendaftaran tanah. Berdasarkan buku realisasi legalisasi asset diketahui bahwa penerbitan sertifikat dan redistribusi tanah sejak tahun 2015 hingga 2017 adalah mencapai 2,8 juta bidang dari seluruh Indonesia sedangkan untuk tahun 2018 ditargetkan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sandra Dewi, author

Akibat hukum peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat oleh seorang notaris tanpa persetujuan pemilik tanah (Studi kasus putusan majelis pemeriksa pusat notaris nomor 09/B/MPPN/VII/2017) = The legal consequences of transfer of right on uncertified land title carried out by a notary without the consent of the beneficial owner. (Case study of majelis pemeriksa pusat notaris number 09/B/MPPN/VII/2017)

Tugas notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali menimbulkan persepsi yang sama dikalangan masyarakat. Padahal dilihat dari kewenangannya yang diatur dalam undang-undang, jelas berbeda. Permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan terkadang membuat kewenangan notaris dan PPAT seolah saling tumpang tindih. Ruang lingkup pembuatan akta oleh PPAT memang sudah ditentukan oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51802

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bunga Shabrina, author

Tinjauan yuridis akta pemindahan dan penyerahan hak dari PT Bintang Sampora Asri kepada PT Arwiga Bhakti Propertindo yang didasarkan akta pelepasan hak oleh PT Bintang Sampora Asri = Juridicial review in deed of transfer and submission of land rights from PT Bintang Sampora Asri to PT Arwiga Bhakti Propertindo based on deed of release of land rights by PT Bintang Sampora Asri

ABSTRACT
Pelepasan hak dilakukan ketika suatu subjek hukum tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Pelepasan hak ialah dimana satu pihak melepaskan dan satu pihak lainnya membayarkan ganti rugi maka tanahnya berubah yang awalnya terdapat status hak atas tanah menjadi tanah negara, maka perlu dilakukan permohonan hak. Dalam skripsi ini...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Parlindungan, A.P. (Adi Putera), author

Konversi hak-hak atas tanah

Bandung: Mandar Maju, 1990

346.04 PAR k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bachtiar Effendie, author

Pendaftaran tanah di Indonesia dan peraturan pelaksanaannya

Bandung: Alumni, 1993

346.04 BAC p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian