Hasil Pencarian

Ditemukan 134 dokumen yang sesuai dengan query

Wardah Latifah Widianti, author

Penyelesaian sengketa jual beli tanah yang tidak dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor: 69 K/Pdt/2017 = settlement of unconducted land sale and purchase disputesBefore the authorized PPAT based on the court's Decision Agung number: 69 K/Pdt/2017

Jual beli merupakan salah satu dari beberapa peralihan hak atas tanah yang sering dilakukan oleh masyarakat. Pengaturan mengenai jual beli tanah di Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan hukum adat. Pengaturan tanah tersebut tetap dipegang teguh sampai dengan terciptanya undang-undang khusus mengenai tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aurora Aldwita Mariel, author

Kedudukan dan kekuatan mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (PPJB LUNAS) tanah dan bangunan dan kuasa jual terkait dengan status peralihan kepemilikan objek: analisis kasus putusan nomor 666/PK/Pdt/2011 = Legal standing and binding of land and building conditional sale purchase agreement in full settlement and power of attorney to sell in connection to status of transfer the ownership over the object: case study court decision number 666/PK/Pdt/2011

[Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti mengenai jual beli tanah dan bangunan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta kedudukan dan kekuatan mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (PPJB Lunas) dan Kuasa Jual dalam hal pengalihan hak milik atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62233

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fathonah, author

Cacat yuridis pemindahan hak atas tanah dan implikasi hukumnya : kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok nomor : 27/Pdt.G/2009/PN.Depok = Juridical defect of the transfer of rights on land and its legal implication : study on the decree of the District Court of Depok number 27/Pdt.G/2009/PN.Depok

Kebenaran data identitas para pihak dalam suatu transaksi jual beli tanah merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak. Jika hal tersebut diabaikan, maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang dapat mengakibatkan pembatalan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35402

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Melinda, author

Penyelesaian sengketa dalam proses pensertipikatan pertama kali di Kabupaten Bone (tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 376 K/TUN/2008)

Sengketa tumpang tindih pemilikan hak atas tanah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ketidakcermatan dan ketidaktelitian dari pihak Kantor Pertanahan dan belum terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Dari hasil analisa penelitian ini apabila terjadi sengketa tumpang tindih pemilikan atas satu bidang tanah, maka salah satu harus dibatalkan. Yang menjadi permasalahan dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29304

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Asep Yunan Firdaus, author

Efektivitas penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui mekanisme mediasi : studi kasus sengketa hak atas tanah antara PT. Citra Riau Sarana dengan masyarakat Kenegerian Pangean di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau = Effectiveness of land rights settlement through mediation : a case study of land rights dispute between PT. Citra Riau Sarana versus Kenegerian Pangean peoples in Kuantan Singingi District in Riau Province

Tesis ini membahas mekanisme mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa hak atas tanah. Kasus yang dipelajari adalah sengketa hak atas tanah antara Masyarakat Kenegerian Pangean dengan PT. Citra Riau Sarana di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan empirik. Dalam mediasi sengketa hak atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Syahroni, author

Analisis implementasi pemberian NPOPTKP terkait dengan pelaksanaan pemungutan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta

Skripsi ini membahas tentang Analisis Implementasi Pemberian NPOPTKP Terkait Dengan Pelaksanaan Pemungutan BPHTB Di Provinsi DKI Jakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: Implementasi pemberian NPOPTKP BPHTB kepada wajib pajak BPHTB di DKI Jakarta sudah berjalan sesuai dengan Peraturan, hal ini...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012

S-Pdf

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Syahrul, author

Analisa kriteria alih fungsi peruntukan tanah guna kepentingan umum

Peruntukan tanah untuk kepentingan umum ternyata dalam prakteknya sering mengalami alih fungsi sehingga manfaat dari pembangunan tersebut hanya dirasakan oleh sekelompok orang. Kasus tanah di Tlogo, Jawa Timur dan Punclut, Jawa Barat, membuktikan bahwa tanah kepentingan umum sering mengalami alih fungsi. Dalam rangka menjamin keberadaan tanah kepentingan umum yang bermanfaat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S25490

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lubis, Amanda Lestari Putri, author

Pendaftaran tanah oleh pihak ketiga berdasarkan akta ikatan menjual dan membeli (analisa Putusan Reg. No.244/PK/PDT/2010) = The land registration by third party based deed alliance of selling and buying (verdict analysis Reg. No. 244/PK/PDT/2010)

Indonesia menggunakan sistem pendaftaran tanah negatif berunsur positif sehingga sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, dimana keterangan didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya. Sebagai draf permasalahan itu adalah kedudukan hukum akta ikatan menjual dan membeli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31846

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Meriska Adriaty, author

Pelanggaran jabatan pejabat pembuat akta tanah yang merugikan pihak ketiga dalam hal PPAT menahan dokumen dan membuat akta diluar wilayah jabatannya : studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 587K/PDT/2010 = Malfeasance of the land deed official that adverse third party in terms of land deed official hold a document and made a land certificate outside the region of the office : case study Verdict of the Supreme Court number 587K/PDT/2010

Tesis ini membahas mengenai gugatan yang dilayangkan kepada Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dianggap telah melakukan pelanggaran jabatan dan pelanggaran kode etik dengan menerima permohonan pembuatan Akta Jual Beli terhadap objek tanah yang berada di wilayah Bekasi, sedangkan wilayah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32936

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Inka Kirana, author

Jaminan kepastian hukum dalam pemilikan tanah bekas hak milik Adat melalui proses pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut undang undang pokok Agraria dan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah

Dalam pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria ditegaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah Hukum Adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat merupakan sumber utama dalam pembentukan hukum tanah nasional. Hukum adat yang diterapkan dalam Undang-Undang. Pokok Agraria merupakan hukum adat yang disesuaikan dengan kemajuan...

Depok: Universitas Indonesia, 2000

S21344

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian