Ditemukan 4717 dokumen yang sesuai dengan query
Utrecht, Elien, author
Buku ini menjelaskan tentang : (1) pengertian tentang hukum, (2) sumber-sumber hukum, (3) aneka warna hukum, (4) yang mana hukum dan yang tidak (5) hukum dan hak, (6) hukum tata negara, (7) hukum administrasi negara, (8) hukum pidana, (9) hukum acara, (10) hukum perburuhan, (11) hukum internasional, (12) hukum privat,...
Djakarta: Ichtiar, 1966
K 340.598 UTR p
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Utrecht, Elien, author
Di dalam buku ini dijelaskan tentang pertian hukum, sumber-sumber hukum, hukum negara, hukum administrasi, hukum pidana, hukum acara, hukum perburuhan, hukum antar negara, hukum privat, hukum perselisihan, dan terjemahan beberapa pasal yang dianggap penting...
Djakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1955
K 340.598 UTR p
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Utrecht, Elien, author
Di seluruh wilayah Indonesia banyak orang yang menaruh perhatian terhadap gejala sosial hukum. Dalam Pengantar hukum Indonesia dijelaskan mengenai hal-hal hukum dan gejala yang timbul di Indonesia itu.
Tambahan dalam cetakan ke enam ini diambil dari suatu penjiwaan baru manifesto politik Republik Indonesia serta perinciannya, dari Djalan revolusi kita, dan dari...
Djakarta: Ichtiar, 1961
K 340.598 UTR p
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Soewandi, author
Bahasan buku ini sangat menarik, karena memandang hukum tidak secara statis dan abstrak, melainkan secara dinamis dan konkrit. Hukum itu tidak absolut, melainkan relatif. Pada hakekatnya, keadaan-keadaan yang konkritlah yang menentukan sifat perbuatan itu sebagai perbuatan yang sah atau yang melawan hukum. Pandangan yang demikian itu sangat penting bagi pertumbuhan...
Djakarta: Djambatan, 1960
K 340.598 SOE p
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Koesnodiprodjo, compiler
Buku ini berisi sejarah hukum negara Indonesia dan perkembangan negara dengan memuat segala catatan peristiwa penting yang menggambarkan pertumbuhan hukum tata negara kita pada saat yang bersejarah sejak 17 Agustus 1945. Selain undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah, buku himpunan ini memuat pula penetapan-penetapan, maklumat-maklumat, pengumuman-pengumuman resmi, amanat-amanat, pidato-pidato, dan keterangan-keterangan dari...
Djakarta: S.K. Seno, 1951
K 340.598 KOE h
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan ini disusun sebagai pelaksanaan Pasal 21/ Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tertentu, pengundangan, pengumuman dan penerbitan lembaran negara dan berita negara, yang menetapkan bahwa "Pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan diatur dengan keputusan Presiden”. Pedoman ini merupakan lampiran yang tidak...
Jakarta: Pengayoman, [19--?]
K 340 IND p
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Priyatna Abdurrasyid, author
Penulis di dalam buku ini membahas tentang pembangunan nasional menghendaki pengaturan hukum yang merupakan jaminan terhadap faktor-faktor pembantu yang masuk atau dimasukkan dari luar. Oleh karena itu penting untuk meneliti berbagai ragam sistem hukum yang berlaku didunia secara lebih teliti lagi demi pemantapan dan pengamanan pembangunan. Hukum untuk pembangunan menghendaki...
Jakarta: Departemen Kehakiman, 1979
K 340 PRI p
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Sri Harini Dwiyatmi, author
Bogor: Ghalia Indonesia, 2013
340.598 SRI p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Pemahaman yang baik dan benar tentang landasan formil dan materiil konstitusional peraturan perundang-undangan merupakan conditio sine quanon bagi Perancang agar peraturan perundang-undangan yang dibuatnya tidak mudah dibatalkan melalui pengujian ke Mahkamah Konstitusi (UU) atau ke Mahkamah Agung (peraturan perundang-undangan di bawah UU)....
JLI 6:4 (2009)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ketentuan Peralihan adalah salah satu ketentuan dalam perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan “ketika diperlukan atau jika diperlukan”. Definisi ini berarti bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan peralihan (transtitional provision). Ketentuan peralihan diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan. Perubahan dari ketentuan, antara lain terkait dengan...
JLI 6:4 (2009)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
