Hasil Pencarian

Ditemukan 4717 dokumen yang sesuai dengan query

Nani R. Kusumawati, author

Dasar pemikiran tentang larangan-larangan perkawinan ditinjau dari sudut hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974

1987

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Soekanto, author

Meninjau hukum adat Indonesia suatu pengantar untuk mempelajari hukum adat

Jakarta: Soeroengan, 1954

340.57 SOE m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Munir Fuady, author

Perbuatan melawan hukum : pendekatan kontemporer

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010

346 MUN p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kitab undang-undang hukum perdata = Burgerlijk wetboek: dengan tambahan undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan

Jakarta: Pradnya Paramita, 1990; 2009; 2013

346 KIT

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Marina Eka Amalia, author

Scientific investigation on evidence dan kaitannya dengan sistem pembuktian dalam sidang peradilan pidana berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

Scientific Investigation on evidence sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana. Pemeriksaan tersebut dapat menerangkan arti dari keberadaan silent witness atau evidence yang ditemukan. Beberapa evidence yang dapat diperiksa melalui scientific investigation antara lain darah dan DNA. Pemeriksaan atas darah dan DNA ini memiliki akurasi yang cukup...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S22440

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Meidianti Hanifasari, author

Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap perkawinan yang telah berakhir karena kematian: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 5/PDT/2016/PT.PBR = Annulment of polygamous marriage by heirs towards marriages that have ended due to death: analysis of the sentence of High Court of Pekanbaru case number 5/PDT/2016/PT.PBR

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai syarat-syarat untuk dilangsungkannya perkawinan. Namun tidak sedikit pasangan yang tidak mengikuti peraturan tersebut, sehingga terhadap perkawinan ini dapat dilakukan pembatalan. Dengan adanya pembatalan perkawinan ini memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang mendapatkan kerugian dari perkawinan tersebut, terutama anak terlebih lagi apabila salah satu pihak sudah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hukum jaminan Indonesia

Jakarta: Elips, 1998

346.025 98 HUK

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nazlia Purnama Sari, author

Penerapan pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di industri minyak dan gas : studi terhadap tender pengadaan alat pengeboran eksplorasi minyak dan gas di Blok Madura = Application of section 22 of bid rigging Law No. 5 tahun 1999 on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition in the oil and gas industry : studies of integrated drilling services wells in Blok Madura

Persekongkolan dalam kegiatan tender merupakan perbuatan yang mengutamakan aspek perilaku berupa perjanjian untuk bersekongkol yang dilakukan secara diamdiam dalam persekongkolan tender, penawar menentukan perusahaan tertentu yang harus mendapat pekerjaan melalui harga kontrak yang diharapkan. Tesis ini menjelaskan tentang penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38727

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Dinda Aprianty, author

Pemilihan partner usaha melalui beauty contest proyek Donggi Senoro sebagai tender dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat = The selection of business partner by the beauty contest on Donggi Senoro project as referring to Act No. 5, 1999 on the Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition Practices

Persekongkolan tender menjadi salah satu isu penting dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Dalam Position Paper KPPU Terhadap Perkembangan Sektor Jasa Konstruksi tercatat bahwa sekitar 80% dari seluruh kasus yang ditangani oleh KPPU merupakan kasus persekongkolan tender. Salah satu kasus yang terkait dengan persekongkolan tender adalah kasus Proyek Donggi-Senoro. Dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38726

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Liesye Wuntu, author

Pengaruh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1982 dalam penyelenggaraan angkutan laut luar negeri Indonesia ditinjau dari aspek hukum perdata internasional

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [Date of publication not identified]

S25538

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian