Hasil Pencarian

Ditemukan 9355 dokumen yang sesuai dengan query

Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan terkait dengan penyimpanan di luar rumah penyimpanan benda sitaan negara sebelum putusan pengadilan : studi kasus penyimpanan benda sitaan ponsel Nokia E90 dalam perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen = Physical responsibility for confiscated goods in relation with storage outside the house for storage of state confiscated goods before court decisions : case study the storage of Nokia E90 cellular telephone in the murder of Nasrudin Zulkarnaen case

Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab atas benda sitaan oleh instansi Kepolisian dan Kejaksaan ketika telah tersedia Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) di suatu wilayah. Menurut undang-undang, benda sitaan dapat disimpan dan berada di bawah tanggung jawab instansi Kepolisian maupun Kejaksaan, hanya apabila belum tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan....

Universitas Indonesia, 2011

S471

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Imansyah Lase, author

Perbandingan antara utusan daerah pada masa sebelum perubahan undang-undang dasar 1945 dengan dewan perwakilan daerah pada masa sesudah perubahan undang-undang dasar 1945

Utusan Daerah ada pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Utusan Daerah merupakan perutusan yang dianggap dapat membawakan kepentingan rakyat yang ada di daerah masing-masing disamping dianggap mengetahui dan mempunyai tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan negara pada umumnya. Utusan Daerah sebagai representasi dari suatu daerah dibentuk dalam rangka...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S286

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Analisis yuridis kedudukan hukum panitia tender dalam kasus-kasus persekongkolan tender secara vertikal di Indonesia = Juridical analysis of panitia tender's legal standing in collusive tendering cases in Indonesia

Sejak KPPU didirikan sebagai lembaga dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, telah ada lebih dari 100 kasus persekongkolan tender secara vertikal yang melibatkan panitia tender sebagai terlapor. Secara garis besar, tugas dan wewenang KPPU adalah untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelaku usaha agar bersaing secara...

Universitas Indonesia, 2011

S304

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sitohang, Ronald Lionar, author

Kedudukan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagai dasar hukum pengajuan gugatan dalam perkara lingkungan di Indonesia : studi kasus terhadap gugatan dalam perkara lingkungan dengan nomor register perkara 284/Pdt.G/2007/PN Jaksel

Skripsi ini membahas tentang penyusunan gugatan yang diajukan oleh WALHI melawan Lapindo Brantas, dkk, yang mana dalam gugatannya diterapkan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagai bagian dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban khusus di bidang lingkungan hidup, akan sangat menarik untuk mempertanyakan kedudukan asas tanggung...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S324

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Efisiensi sebagai pembelaan dalam merger horizontal

Universitas Indonesia, 2011

S328

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Feri Amsari, author

Perubahan UUD 1945 : perubahan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia melalui keputusan Mahkamah Konstitusi

Jakarta : Rajawali, 2011

342.032 FER p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Zainal Arifin Hoesein, author

Judicial review di Mahkamah Agung : tiga dekade pengujian peraturan perundang-undangan

Jakarta: Rajawali, 2009

340 ZAI j

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Moh. Mahfud MD, author

Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu

Jakarta: Rajawali, 2010

342.02 MOH k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Siahaan, Rahel Julian Sebastian, author

Tinjauan hukum atas akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris di luar pengadilan dalam tahap banding : studi kasus putusan no. 135/PDT/2006/PT.DKI dan akta perdamaian nomor 14 tanggal 12 Juli 2007 = Legal review on deed of reconciliation which made by the parties before the notary in the stage of court appeal : case study on high court verdict no. 135/PDT/2006/PT.DKI and deed of reconciliation no. 14 dated 12 July 2007

Skripsi ini membahas tentang perdamaian di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris setelah adanya putusan Banding yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Perdamaian sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk akta perdamaian, yang mana secara hukum memiliki sifat mengikat dan terakhir (final...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

S43537

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Bahan pokok penyuluhan hukum: undang-undang No.1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannnya

Jakarta : Departemen Kehakiman, 1998

346.066 IND b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian