Hasil Pencarian

Ditemukan 151 dokumen yang sesuai dengan query

Sinaga, Nana Febrina, author

Participating interest dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari otonomi daerah (keikutsertaan BUMD dalam participating interest Blok Cepu)

Skripsi ini membahas mengenai participating interest dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari otonomi daerah. Participating interest ditinjau dari otonomi daerah dimaksudkan untuk membahas participating interest yang wajib ditawarkan Kontraktor kepada BUMD sehingga daerah dapat turut serta mengelola hulu migas sebagaimana yang diamanatkan otonomi daerah. Participating interest...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S24857

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Satria Adhitama Sukma, author

Kewenangan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah menurut peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 22 Tahun 2018 di Kabupaten Sukabumi = The Authority of harmonizing the local regulation draft according to the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 22 Year 2018 in Sukabumi Regency

Munculnya Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan berbagai polemik. Kementerian Dalam Negeri mengajukan surat permohonan pencabutan atas peraturan menteri tersebut karena dianggap telah melampaui kewenangan dalam proses pengharmonisasian peraturan daerah kabupaten. Mengingat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Divio Adi Winanda, author

Pembelotan Broker Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 = Political Broker's Defection in Cilegon City 2020 Regional Head Election

Di Indonesia, broker politik memiliki posisi yang strategis dalam pemilu akibat lemahnya institusi partai politik dan bergantungnya politisi kepada jaringan-jaringan personalnya. Akan tetapi, pembelotan broker masih menjadi masalah yang dihadapi para politisi. Kasus di Pilkada Kota Cilegon Tahun 2020 menunjukkan bagaimana Sahruji sebagai seorang clientelist broker membelot dari dinasti politik...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tambunan, Sahat, author

Perbandingan kewenangan pengujian peraturan daerah oleh pemerintah dan lembaga peradilan = Comparison authority testing regional regulation by the government and the judiciary

Skripsi ini membahas kewenangan Pengujian Peraturan daerah oleh pemerintah dan lembaga peradilan. Dualisme yang terjadi di Indonesia akibat ketidaktegasan peraturan yang mengatur kewenangan Pengujian Peraturan Daerah. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 145 ayat (5) Undang-Undang Nomor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53995

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anggarani Utami Dewi, author

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Era Nontransisional (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) = The Establishment of Truth and Reconciliation Commission in the Nontransitional Era (Study of Law No. 21/2001 on Special Autonomy for Papua Province and Law No. 11/2006 on Aceh Government)

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang berkedudukan di daerah oleh pemerintah daerah mengalami perdebatan khususnya mengenai legalitas penyidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat di masa lalu oleh komisi ini. Tesis ini akan menjawab permasalahan mengenai implementasi KKR dalam era non transisional serta pengaturan mengenai pembentukan dan implementasi KKR yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Oktoaji Kharissuhud, author

Kebijakan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah = Policy funds to result the central and local government on the contract business activities upstream oil and gas review of Law number 33 of 2004 about financial balance between central and local governments

ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai perhitungan dan implementasi penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang didasarkan pada UU Nomor 33 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaan lainnya. Metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa perhitungan dana bagi hasil sumber...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39104

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library