Hasil Pencarian

Ditemukan 151 dokumen yang sesuai dengan query

Snijders, H. A. W.

Gemeenten en bestuursdwang / H.A.W. Snijders

’s-Gravenhage : Vuga-boejerij, 1982

BLD 352 SNI g

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Panduan praktis memahami perancangan peraturan daerah

Jakarta: CAPPLER Project, 2009

352.01 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Gasa Bahar Putra, author

Kewenangan pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dalam bidang transportasi setelah pembentukan badan pengelola transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ) = The authority of the provincial government of special capital region jakarta after establishment of the transportation management agency of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi

ABSTRAK
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya,...

2016

S63075

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kastanya, Efraim Jordi, author

Undang-undang yang bersifat penetapan: analisa ilmu perundang-undangan dan perkembangannya = Act that contains decree characteristic: an analysis based on legislation science and the development

ABSTRAK
Dalam Ilmu Perundang-Undangan dikenal pemisahan antara Undang-Undang yang bersifat formal Undang-Undang yang berisi penetapan dan Undang-Undang yang bersifat materiil Undang-Undang yang berisi pengaturan . Skripsi ini membahas tentang sifat dan karateristik Undang-Undang yang bersifat Penetapan beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang Tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional,...

2017

S68615

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Joeniarto, author

Perkembangan pemerintah lokal: menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan pelaksanaan di daerah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Jakarta : Bumi Aksara, 1992

320.959 8 JOE p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Wayan P. Windia, author

Bali mawacara : kesatuan awig-awig, hukum, dan pemerintahan di Bali

Denpasar: Udayana University Press, 2010

340.57 WAY b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Gigir Wicaksono, author

Kendala dalam implementasi otonomi daerah di sektor energi dan sumber daya mineral studi kasus PT Inco

ABSTRAK
Perlu disadari bahwa pembangunan nasional, termasuk sektor energi dan sumber daya mineral, merupakan proses tanpa henti (never-ending process) yang perlu dijaga kesinambungan dan arahnya menuju sasaran utama, yaitu mendukung dan berkontribusi demi terwujudnya Tujuan Nasional (masyarakat adil, makmur dan sejahtera) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pendekatan...

2007

T 17040

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

China's ethinic policy and common prosperity and development of all ethnic groups (September 2009); regional autonomy for ethnic minorities in China (February 2005); National minorities policy and its practice in China (September 1999)

Beijing : Foreign languages Press, 2009

SIN 320.9051 CHI (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Atas nama otonomi daerah : pelembagaan diskriminasi dalam tatanan negara-bangsa Indonesia : laporan pemantauan kondisi pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan di 16 kabupaten/kota pada 7 provinsi.

Jakarta: Komnas Perempuan, 2010

320

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dita Harina Sawenda, author

Analisis manfaat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan perspektif hukum keuangan publik = An analysis of the benefits of establishing village owned enterprises in accelerating the welfare of village community based on the perspective of public finance law

Penelitian ini membahas tentang manfaat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan perspektif hukum keuangan publik. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan, yaitu Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam peningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Manfaat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 10 11 12 13 14 15 16 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian