Hasil Pencarian

Ditemukan 68 dokumen yang sesuai dengan query

Yunita Neni Susiandari, author

Pembatalan perkawinan yang dilakukan orang tua menurut UU. No. 1 Tahun 1974 (Studi kajian gugatan pembatalan perkawinan terhadap Putusan Nomor 138/Pdt.G/2004/PA YK)

Pembatalan perkawinan yang telah dilangsungkan masih terjadi di masyarakat karena ada kemungkinan perkawinan tersebut cacat hukum. Tidak dipenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menyebabkan perkawinan tidak sah, sehingga akan memberikan kesempatan kepada pihak terentu untuk membatalkan perkawinan. Dari uraian tersebut, timbul masalah apa yang menjadi peyebab suatu perkawinan dapat dibatalkan. Bagaimana...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T16510

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Christina Ella Yonatan, author

Perjanjian kawin dan permasalahan hukum dalam waktu pembuatannya

Seringkali notaris dihadapkan pada keinginan klien untuk membuat perjanjian kawin yang dikehendaki oleh masing-masing calon suami isteri. Adanya legalitas perkawinan dari segi agama dan hukum administrasi harus dibaca dalam "satu tarikan nafas", artinya sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara pada saat yang bersamaan. Tetapi dalam praktek, hal...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14520

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andriani Junarwati, author

ABSTRAK
Diskriminasi terhadap perempuan dan status anak akibat undang-undang nomor 62 tahun 1958 dan implementasi undang-undang nomor 12vtahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia terhadap status anak dan persamaan kedudukan perempuan dalam perkawinan campuran

ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Perkawinan,perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 mengakibatkan kedudukan wanita dalam menentukan kewarganegaraannya dan kewarganegaraan anak dibatasi. Anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya dan perempuan sebagai...

2007

T17050

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Awlia Ghea Kartika, author

Tinjauan yuridis terhdap akibat hukum atas status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan di atas namakan suami setelah putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 of 1974 tentang perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2) = Juridicial review of the legal status of wife s assets after divorce that was given to her as a grant on behalf of the husband according to Islamic law and marriage law No. 1 of 1974 (Analysis of Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3149 K/PDT/2)

Dalam suatu perkawinan seringkali terdapat permasalahan hukum mengenai harta kekayaan. Hal ini terutama terjadi saat perkawinan tersebut putus karena perceraian. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2012. Dalam kasus ini, terdapat permasalahan mengenai status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S60991

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Naura Niyomi, author

Akibat hukum perceraian terhadap harta benda perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Harta Benda Perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta Benda Perkawinan ini terdiri dari 2 macam, yaitu Harta Bersama dan Harta Bawaan. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik karena pekerjaan suami atau pekerjaan istri. Sedangkan Harta Bawaan adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing suami...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T14471

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Widiati Usadaningsih, author

Dispensasi perkawinan di bawah umur menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus terhadap penetapan No. 0001/Pdt.P/1996/PAJS)

Tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. UU No. 1 Tahun 1974 mengandung prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19100

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Riska Carolina, author

Perlindungan hukum terhadap usia pernikahan anak di Indonesia berdasarkan hukum internasional = Legal protection against age of child marriage in Indonesia based on international law

Indonesia telah ikut ambil bagian dalam berbagai perjanjian dan ketentuan-ketentuan dari hukum internasional yang berkaitan dengan pernikahan anak, termasuk CEDAW (United Nation Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan CRC (United Nation Convention Convention...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45852

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hermanto, author

Tinjauan tentang perkawinan sesama orang Indonesia di luar negeri beserta akibatnya

Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Alifia Putri Yudanti, author

Implementasi Hindu dan Islam pada Mahar Pasal Pernikahan Undang-undang Kedah ML 25 = Implementation of Hinduism and Islam on The Dowry of The Article Marriage of Undang-undang Kedah ML 25

Kerajaan Kedah adalah salah satu kerajaan yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai negara karena letaknya di pesisir pantai. Oleh karena perkembangan penduduknya yang pesat, pemerintah akhirnya membuat Undang-undang Kedah untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Salah satunya adalah Undang-undang Kedah ML 25 yang berisi pasal pernikahan. Di dalamnya, terdapat besaran mahar yang...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022

MK-pdf

UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library

Ade Yasmine, author

Analisis pembatalan perkawinan menurut undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (putusan Pengadilan Agama nomor xxx Pdt g 2011 PA JS dan putusan Mahkamah Agung nomor 41 K AG 2009) = Analysis of nullity comparative marriage act according number 1 of 1974 and compilation of islamic law religious court decision number xxx pdt g 2011 pa js and supreme court decision number 41 k ag 2009

Kasus pembatalan perkawinan terjadi hampir di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, hal ini terjadi karena masing-masing suami isteri memiliki karakter dan keinginan yang berbeda. Pembatalan perkawinan pada pengadilan agama Jakarta Selatan dan Putusan Mahkamah Agung Cimahi Bandung merupakan pembatalan yang tidak bisa dihindari. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T33144

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian