Hasil Pencarian

Ditemukan 103 dokumen yang sesuai dengan query

Soewisnu, author

Analisis pembatalan akta pemberian hak tanggungan karena dibuat tanpa persetujuan pemilik tanah analisis putusan pengadilan negeri Bekasi tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 52/PDT.G/2016/PN.BKS = Analysis of mortgage deeds annulment for made without land owner approval analysis of Bekasi court decree dated October 18th, 2016 No. 52/PDT.G/2016/PN.BKS

Tesis ini membahas mengenai pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan APHT karena dibuat tanpa persetujuan pemilik tanah. Tesis ini menganalisis dapat terbitnya APHT yang dibuat oleh PPAT tanpa persetujuan dari pemilik tanah serta menganalisis tanggungjawab PPAT terhadap APHT yang dibuatnya pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Bks....

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50448

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ika Untari, author

Transaasi refinancing sebagai alternative untuk meningkatkan utilitasi kredit: kasus pada Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk

Dampak dari terjadinya krisis moneter sejak 1998 bagi BRI antara lain adalah penurunan jumlah kantor cabang yang melayani transaksi trade finance dan penurunan jumlah nasabah BRI yang melaksanakan transaksi trade finance. Hal tersebut menimbulkan rendahnya angka realisasi transaksi trade finance di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Rendahnya angka realisasi...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006

T19676

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fabozzi, Frank J.

Mortgage-backed securities : products, structuring, and analytical techniques

New Jersey: John Wiley & Sons, 2007

332.632 3 FAB m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhammad Hilman Hakim, author

Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikat baik terhadap obyek yang dibebani hak tanggungan: Analisis putusan Mahkamah agung Nomor 376K/Pdt/2006 = Protection against third parties of good faith on charged objects mortgage : Analysis of supreme court decision Number 376K/Pdt/2006)

Asas itikad baik dalam perjanjian jual beli merupakan faktor yang sangat penting, sehingga pembeli yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlindungan disini pun diperlukan ketika obyek jual beli tersebut dijadikan jaminan pelunasan kredit dengan dibebani hak tanggungan oleh pihak penjual kepada kreditor....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28897

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Elvira Suzana Eka Putri, author

Pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada Perum Pegadaian cabang Depok = Concerning the auction of collateral at Perum Pegadaian cabang Depok

Lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang di bawah kekuasaannya. Sehubungan dengan hal di atas beberapa permasalahan yang akan di cari jawabnya yaitu (1) Bagaimana Praktek pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Perum Pegadaian, (2) Apakah proses pelaksanaan gadai sudah sesuai dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43539

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Fahira Dynia, author

Analisis penetapan harga produk kredit pemilikan rumah dalam industri perbankan: Studi kasus pada Bank XYZ = Analysis of mortgage loan pricing in banking industry: Bank XYZ study case

Skripsi ini membahas analisis penetapan harga produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank XYZ serta evaluasi penetapan harga tersebut dibandingkan dengan bank lainnya dimana harga diwakili oleh Suku Bunga Dasar Kredit sebagai harga minimum yang dikenakan oleh bank kepada nasabah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

S47125

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muliani Chandra, author

Pembebanan hipotik dan credit verband di daerah Jakarta Raya

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1982

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Benazir Rahmani, author

Perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur yang penetapan nilai hak tanggungan lebih rendah dari nilai utang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 131/Pdt.G/2019/PN Kpn) = Legal protection for the debtor and creditor whose mortgage right value Is stipulated lower than debt value (Case Study On The judgment of district court of kepanjen number 131/Pdt.G/2019/PN.Kpn)

Penelitian ini membahas mengenai penetapan nilai hak tanggungan yang lebih rendah dari nilai utang. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 131/Pdt.G/2019/PN Kpn, penetapan nilai hak tanggungan atas agunan berupa Sertipikat Hak Milik nomor: 123/Tamanharjo dinyatakan lebih rendah dari nilai utang. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu penetapan nilai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Richsan Suprayogo, author

Peran tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan asas praduga sah dan kaitannya dengan akta jual beli yang tidak sah sebagai obyek agunan dalam perjanjian kredit (studi kasus putusan Nomor 10/PID/2018/PT.DKI) = The role of the responsibility of the notary and the official making the land deed in carrying out the principle of legal presumption and its relation to the illegal sale and purchase deed as the object of collateral in the credit agreement (case study decision Number 10/PID/2018/PT.DKI)

Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk Notaris dan PP 37 Tahun 1998 untuk PPAT seringkali dihadapkan dengan permasalahan yang menyangkut peran dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalam pembuatan Akta Jual...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ellen, author

Tinjauan yuridis hak tanggungan atas sekuritisasi aset kredit perumahan di Indonesia = Judicial review of indonesian security rights over land on asset securitization of housing credit in Indonesia

Tesis ini membahas tentang Hak Tanggungan Atas Sekuritisasi Aset Kredit Perumahan di Indonesia, Pemerintah berdasarkan Perpres No. 19 tahun 2005 mendirikan lembaga pembiayaan Sekunder Perumahan bernama PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) sebagai wadah dalam rangka menghimpun dana untuk sektor perumahan. Kegiatan utama PT. SMF meliputi, penyaluran pinjaman jangka menengah/panjang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian