Hasil Pencarian

Ditemukan 189 dokumen yang sesuai dengan query

Ami Hartika, author

Raya Hipotik pada Pembangunan Perumahan Pondok Hijau Permai di Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi

Masalah Hipotik ini di dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II titel 21, di mana pengertian tentang Hipotik ini disebutkan dalam pasal 1162, yaitu bahwa Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. Salah satu bagian dari Hipotik yang akan penulis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992

S20320

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siallagan, Berlian, author

Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) sebagai Jaminan dalam Pemberian Kredit pada PT. Bank Utama (Dahulu) Overseas Expres Bank

Berlian Siallagan, 0587007052, Surat Sanggup Bayar sebagai jaminan dalam pemberian kredit pada PT . Bank Utama, skripsi 1993. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran eksistensi jaminan kredit yang berupa surat Sanggup Bayar dalam praktek perbankan dewasa ini. Bank di dalam memberikan fasilitas kredi kepada nasabah, mensyaratkan adanya barang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993

S20382

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Endah Kuswinda Purwati, author

Pemberian Kuasa Kepada Bank dalam Kaitannya dengan Pembebanan Hipotik sebagai Jaminan Kredit pada Bank Rakyat Indonesia

Endah Kuswinda Purwati. Pemberian Kuasa Kepada Bank Dalam Kaitannya Dengan Pembebanan Hipotik Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia. - SKRIPSI, 1992. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai praktek pemberian kuasa untuk memasang hipotik alam dunia pe rbankan , berikut masalah hukum yang terjadi diaalam praktek...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992

S20356

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Iga Pricilia, author

Pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 473/PDT.G/2019/PN.TNG) = Cancellation of The Deed of Granting Mortgage Made Unlawfully (Overview Juridical Decision Court Tangerang State Number 473/PDT.G/2019/PN.TNG)

PPAT sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dihadapannya, yang menjadikan sebagai alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dibuktikan ketidakbenarannya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dan bentuk tanggung...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mutiara Nedira Syahla, author

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Akta Pengikatan Jual Beli Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Dpk) = Legal Protection for Holder of Mortgage Rights In Case Sales and Purchase Deed is Declared Null and Void By Law (Case Study of Depok District Court Number 206/Pdt.G/2020/PN Dpk)

Kreditur pemegang hak tanggungan memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal perlindungan atas pengembalian piutangnya dengan dilekatkannya hak jaminan pada objek jaminan yang dibuktikan dengan terbitnya sertipikat hak tanggungan dengan dilakukannya pendaftaran atas hak tanggungan yang didasarkan atas perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Dalam hal adanya sengketa pada objek hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Raihan Imani Setiawan, author

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dimana Sertifikat Tanah Berada Dalam Penguasaan Bank (Studi Putusan Nomor 751 PK/Pdt/2019) = Legal Protection For Holders Of Binding Sale And Purchase Agreements On Land Where The Certificates Are Under Bank Control (Study Case Number 751 PK/Pdt/2019)

Dinamika hukum yang terus berkembang dan juga menimbulkan kompleksitas permasalahan yang ada di dalam masyarakat memerlukan adanya kepastian hukum, khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap pemegang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum pembeli atas dasar PPJB tanah dan bangunan terhadap objek tanah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library