Hasil Pencarian

Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query

Risfan Nirwana Putra, author

Pembatalan perjanjian perkawinan disebabkan perjanjian perkawinan tidak dicatatkan : analisis putusan Mahkamah Agung nomor 598 PK/PDT/2016 = Nullification of the prenuptial agreement caused by unregistered prenuptial agreement : analysis on the supreme court judgement number 598 PK/PDT/2016

Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama dapat dijadikan alasan seseorang untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan. Disahkannya perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dapat ditafsirkan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian perkawinan. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50190

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Penyimpangan dari syarat pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri (suatu analisis penetapan pengadilan negeri jakarta Barat nomor 326/pdt-p/2000/PN-jkt-Bar)

Universitas Indonesia, 2009

S24825

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Cut Nabilla Sarika, author

Akibat hukum penetapan pengadilan mengenai perjanjian perkawinan terhadap harta benda sebelum adanya penetapan: studi kasus penetapan-penetapan pengadilan = Concequences of law of court decree about prenuptial agreement to marriage property before the court decree: case study court decrees

ABSTRAK
Sebuah akta perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga apabila telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, jika tidak dicatatkan maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku untuk para pihak saja, yaitu suami istri. Dalam praktek, tidak sedikit dari pasangan suami istri yang telah membuat akta perjanjian perkawinan lalai untuk mencatatkan perjanjian perkawinan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nursalyni, author

Pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia oleh pasangan berbeda kewarganegaraan yang menikah diluar negeri = Registry prenuptial agreement in Indonesia, by diferent couple nationality, marriage in other country

Perkawinan berbeda kewarganegaraan menyebabkan persatuan harta dikemudian waktu. Banyak peraturan peraturan di negara ini, yang membedakan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia untuk sistem kepemilikan suatu harta benda, jika menikah tanpa Perjanjian Perkawinan, maka harta tersebut akan menjadi bulat, oleh karna itu dibuatlah Perjanjian Perkawinan, untuk melindungi masing masing...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31852

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Errica Sujana, author

Pembatalan akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung : analisa penetapan nomor 277/PDT.P/2010/PN.TNG = Cancellation of the prenuptial agreement after marriage : analysis of State Court Determination Number 277/PDT.P/2010/PN.TNG

Umumnya suami-istri akan mempertahankan keberlakuan akta perjanjian perkawinan. Seiring hal tersebut, hingga kini belum ada pengaturan mengenai pembatalan akta perjanjian perkawinan. Dapat atau tidaknya pembatalan akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung; landasan hukum pertimbangan hakim; dan akibat-akibat hukumnya. Metodelogi penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pembatalan akta perjanjian perkawinan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T32576

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sathya Aisha Tunggadewi, author

The Legal Implications of Prenuptial and Postnuptial Agreement to Marital Property in Mixed Marriage: An Indonesian Private International Law Perspective = Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah Terhadap Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran: Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia

Skripsi ini mengeksplorasi implikasi hukum dari perjanjian pranikah dan perjanjian pascaperkawinan dalam konteks harta perkawinan dalam kerangka perkawinan campuran, dengan fokus khusus pada Hukum Internasional Swasta Indonesia. Di era globalisasi yang semakin meningkat, perkawinan campuran yang melibatkan individu-individu dari latar belakang hukum dan budaya yang berbeda menjadi semakin lazim. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Agnes Natasia, author

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan atas pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pasca putusan Mahkamah k\Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 = Legal protection for the third party whose rights are being violated due the prenuptial agreement that is made after the marriage is being held after Constitutional Court decision number 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Isi dari perjanjian perkawinan tersebut berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Skripsi ini membahas mengenai Penetapan No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng, yang dalam pertimbangannya terdapat pengesahan perjanjian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizki Amalia Yuliani, author

Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 69/PUU-XIII/2015: studi kasus: penetapan Pengadilan Negeri nomor 269/PEN.PDT.P/2015/PN.Tng = The legalization of postnuptial agreement before and after constitutional court decision number 69/PUU-XIII/2015: case study: court decision number 269/PEN.PDT.P/2015/PN.Tng

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kini perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan dengan cara melaksanakan pencatatan perjanjian perkawinan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S68822

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Aviceena Pratikto Raharjo, author

Tinjauan yuridis akta nikah tidak sah sebagai alasan perceraian: studi kasus putusan Pengadilan Agama Bojonegoro no 1679/PDT.G/2012/PA.Bjn = Judicial review on Illicit marriage certificate as a motive of divorce: case study of Religious Court of Bojonegoro's Verdict no 1679/PDT.G/2012/PA.Bjn

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pelepasan pemutusan hubungan perkawinan antara pasangan suami dan istri yang menikah tanpa saling mencintai dan hanya karena kesepakatan. Dalam permohonannya kepada Pengadilan Agama, suami yang bertindak sebagai Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan dasar akta nikah tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Pemohon. Penulisan skripsi ini membahas...

2017

S69743

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian