Hasil Pencarian

Ditemukan 280 dokumen yang sesuai dengan query

Nanang Subchan, author

Evaluasi kebijakan pajak pertambahan nilai atas barang hasil pertanian = Value added tax evaluation policy of agricultural products

[ABSTRAK
Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang hasil pertanian telah mengalami pergeseran, dari yang semula tidak dikenakan PPN menjadi dikenakan PPN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PPN atas barang hasil pertanian, menganalisis implikasi perubahan kebijakan PPN berdasarkan asas revenue productivity, dan menganalisis pertimbangan kebijakan barang...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015

T44520

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Herry Purwono, author

Dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak

Jakarta: Erlangga, 2010

336PURD001

Multimedia Universitas Indonesia Library

Bintang Prasetya Persada Putri, author

Analisis implementasi kebijakan alokasi belanja hasil penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Bekasi = Analysis of spending allocation on revenue of street lightning tax policy implementation in Bekasi City

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan alokasi belanja hasil penerimaan atas Pajak Penerangan Jalan di Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan alokasi belanja hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi Grindle. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan earmarking tax...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S65781

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fahimah, author

Analisis kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak ditinjau dari asas kepastian hukum (certainty) dan biaya kepatuhan (compliance cost) pengusaha kena pajak = Analysis of the affirmation on issuance tax invoices policy observed from the principle of certainty and the compliance cost taxable person

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-26/PJ/2015. Kebijakan tersebut mengatur mengenai tanggal penerbitan faktur pajak yang seharusnya yaitu pada saat diberikannya nomor seri faktur pajak oleh DJP. Penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan kebijakan dalam SE-26 yang telah diatur sebelumnya dalam PER- 24/PJ/2012...

2016

S64052

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ramadhan Faizal, author

Analisis Kebijakan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Atas Reklamasi Teluk Jakarta = Policy Analysis the establishment of Values Taxable for calculation Land and Building Tax of Land Reclamation at Teluk Jakarta

ABSTRAK
Penelitian ini tentang analisis kebijakan penetapan Nilai Jual Objek Pajak untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan atas reklamasi teluk Jakarta, yang bertujuan untuk mengetahui tata cara dalam menentukan penentuan NJOP PBB atas reklamasi teluk Jakarta dengan menggunakan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan metode...

2016

S66421

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fahradina Putri Wardhani, author

Evaluasi kebijakan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan tangkap = Policy evaluation of non tax revenue on natural resources in fishery

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi dari kebijakan tarif dan jenis PNBP SDA perikanan tangkap pasca diberlakukannya PP 75 tahun 2015, dan menganalisis proses penetapan target serta menganalisis realisasi penerimaan PNBP SDA perikanan tangkap pasca diberlakukannya PP 75 tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik...

2017

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurul Dyah Ayu Purwanti, author

Evaluasi kebijakan alokasi penerimaan pajak rokok = Evaluation of revenue allocation policy on cigarette tax

ABSTRAK
Tesis ini membahas evaluasi kebijakan Pajak Rokok terutama mengenai alokasi penerimaan Pajak Rokok. Pajak Rokok merupakan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Alokasi Pajak Rokok terhadap masing-masing Pemerintah Provinsi merupakan hal yang krusial. Alokasi Pajak Rokok sangat bergantung kepada formula perhitungan bagi hasil penerimaan Pajak Rokok. Semakin besar jumlah...

Depok: 2017

T49797

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library