Ditemukan 538 dokumen yang sesuai dengan query
Kesit Bambang Prakoso, author
Yogyakarta: Ekonisia, 2006
343.04 KES h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Primandita Fitriandi, author
Jakarta: Salemba Empat, 2006
343.04 PRI k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Isma Afifah Romani, author
Seiring bergulirnya reformasi dan guna mengantisipasi keinginan daerah untuk mengurus daerahnya sendiri maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan tertentu yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Guna memfasilitasinya, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16695
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
M. Zainal Abidin, author
Reformasi perpajakan Desember 1983 terutania disebabkan oleh (1) lemahnya pengaturan ketentuan subyek dan obyek pemajakan serta mekanisme pemungutan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama sehingga di satu pihak kurang memberi ruang bagi aparat pajak untuk lebih proaktif secara intensif maupun ekstensif menggali potensi perpajakan, dan dipihak lain membuka peluang terjadinya...
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T302
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hasitongan, Miando Sahala, author
Banyak faktor yang mempengaruhi iklim investasi. Diantaranya adalah sistem perpajakan, jaminan stabilitas keamanan, kondisi perburuhan, kinerja birokrasi dan
adanya kepastian hukum. Dalam sistem perpajakan, dikenal dua fungsi utama yang berpengaruh bagi bergeraknya roda perekonomian Indonesia. Fungsi utama adalah fungsi budgeter; yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara untuk membiayai...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17302
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Soeparman, author
ABSTRAK
Pembaharuan undang-undang perpajakan yang diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara yang tercantum di dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 telah terujud dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ten-tang...
1986
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jakarta: Kerukunan Pensiunan Dep. Keuangan RI, 2000
R 336.2 Ref
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Basuki Yunanto, author
Frequency which happened in relative short-time in the regulation of luxury goods classification and tariff on implementing Tax on Luxury Goods (PPnBM) Collection shows existing effort maximally from the Directorate General of Tax to determine luxury goods classification which will be imposition of Tax on Luxury Goods (PPnBM) in the...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14186
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lapotulo, Jimmi, author
Tax revenue is the biggest source of domestic fund resulted from national productivity for the self-financing of development, government programs, income distribution and indeed a boosting device of investment. Indonesian tax ratio of only 13,6% from GDP indicates a great deal of tax revenue potential. Income tax giving the largest...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14193
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Wawan Tunjung G.I., author
Pembahasan lebih diutamakan pada proses penyidikan pajak di Direktorat Jenderal Pajak, baik mengenai sumber hukum formal, peraturan pelaksanaan, rangkaian kegiatan penyidikan pajak serta menilai sejauh mana perkembangan proses pelaksanaan dan hasilnya.
Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.
Dari hasil...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T9232
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
