Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 538 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Toto Hari Saputra, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T37324
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Ulil Amri Burhan, author
Pendekatan keadilan restoratif menjadi dasar dalam penegakan hukum atas pelanggaran perpajakan dengan mengutamakan terjadinya pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara setelah berlakunya UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan menggunakan variabel dari Grindle (1980) dan memberikan alternatif...
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Evina Sandy, author
Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip keluarga sebagai satuan unit pajak terkecil dimana kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya kecuali terdapat perjanjian pra kawin yaitu perjanjian pisah harta (PH) yang artinya suami dan isteri wajib menjalankan hak dan kewajiban perpajakan masing-masing. Wanita kawin tanpa...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Wibisono Prambudi, author
Laporan magang ini membahas mengenai analisis penyelesaian sengketa pajak atas transfer pricing biaya royalti oleh PT X kepada perusahaan afiliasinya. Terdapat perbedaan pandangan dalam pengakuan biaya royalti diantara PT X selaku Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas pajak Indonesia yang menyebabkan timbulnya sengketa pajak. Perbedaan pandangan yang menjadi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Bennedict Elbert, author
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses perhitungan dan pembuatan surat pemberitahuan tahunan bagi ekspatriat Jepang yang diterapkan di PT. AAA. Salah satu ekspatriat Jepang, yang berstatus sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri dan memiliki penghasilan dari kantor pusat di Jepang serta dari kantor cabang di Indonesia, digunakan sebagai subjek ilustrasi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Y. Sri Pudyatmoko, author
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
343.04 SRI p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Amir Nurdianto, author
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya yakni tanggal 12 April 2002. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memang terkesan memunculkan dualisme bahwa seolah-olah Pengadilan Pajak, yang hanya berkedudukan di Jakarta, itu berada di luar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35142
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ginting, Roza Laily, author
Tesis ini membahas mengenai hak Wajib Pajak (WP) untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan yang diterbitkan DJP sesuai dengan Pasal 25 KUP. Tetapi ayat (7) UU KUP 16/2000 mengatakan, keberatan tidak menghentikan proses penagihan. Persoalan timbul ketika sedang dalam proses keberatan, kemudian ditagih secara paksa, barang-barang milik WP disita, pemblokiran...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35319
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bobby Christian, author
Tesis ini membahas tentang asas keadilan dan kepastian hukum pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2011 dilihat dari Pasal 13A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP). Tetapi Pasal 29 PP melarang untuk melakukan permohonan pengajuan keberatan. Permasalahan yang timbul yaitu pelarangan permohonan upaya hukum keberatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T36024
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silalahi, Wesly, author
Upaya hukum dalam Sengketa Pajak dengan Peninjauan Kembali adalah merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan apabila kemudian salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Pajak terhadap suatu Sengketa Pajak. Terhadap putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan Banding Wajib Pajak dan membebankan kewajiban Imbalan Bunga sebesar 2%...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30327
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library