Ditemukan 280 dokumen yang sesuai dengan query
An-Nisa Usman, author
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia sudah seharusnya dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam rangka memperkecil kehilangan potensi penerimaan negara dan juga untuk menciptakan netralitas antara kegiatan perdagangan konvensional dan perdagangan PMSE atau yang lebih dikenal dengan e-commerce. Sejauh ini Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi PPN atas kegiatan PMSE,...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Yosinta Suwastika, author
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan terkait sistem informasi dalam penyelesaian permohonan pengembalian dan pembebasan PPN oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Direktorat Jenderal Pajak tengah menggencarkan digitalisasi administrasi perpajakan sebagai bagian dari Reformasi Perpajakan. Namun demikian, hasil observasi di...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Valencia Laurentius, author
Pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang tidak dipungut Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) lebih digunakan oleh industri garmen dibanding dengan industri serat benang dan kain sebagai penyedia bahan baku dalam industri tekstil. Pemberian insentif menghambat berkembangnya industri serat benang dan kain, serta mendistorsi penggunaan bahan baku lokal karena...
Depok: Fakultas Ilmu Administarsi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Arya Zidan Satria, author
Dalam melakukan pemungutan pajak, suatu negara hendaknya harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam pemungutan pajak. Hal tersebut harus diterapkan kepada setiap wajib pajak, termasuk kepada para perusahaan pertambangan. Dalam faktanya, banyak terjadi sengketa perpajakan antara pemungut pajak dengan para perusahaan pertambangan, contohnya adalah sengketa antara PT Freeport Indonesia...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Triya Rachmatika Noorhassim Putri, author
Perusahaan asuransi memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan lainnya. Pertanggungan terhadap tertanggung merupakan jasa utama yang disediakan oleh perusahaan asuransi dengan melibatkan berbagai pihak seperti reasuradur. Penelitian ini meninjau apakah terdapat pemotogan dan pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai pada alur transaksi spesifik perusahaan asuransi di PT. XYZ Life...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S45365
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Malau, Griselda Mariana, author
Konsumsi rokok yang terus meningkat dan eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari konsumsi rokok belum dapat diminimalisasi dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu kebijakan kenaikan tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai PPN atas penyerahan hasil tembakau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan kenaikan tarif efektif PPN atas penyerahan hasil tembakau...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Andika Sabilla, author
Skripsi ini membahas tentang latar belakang perubahan kebijakan pemungutan PPN atas Hasil Tembakau, serta mengkaji pemberlakuan perubahan kebijakan PPN atas Hasil Tembakau bila ditinjau dari asas ease of administration. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berdasarkan tujuannya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S64463
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Tasya Armani Putri, author
Meningkatkan harga produk hasil tembakau melalui pajak yang lebih tinggi dianggap sebagai cara paling efektif untuk mengendalikan konsumsi dan eksternalitas negatif yang ditimbulkannya. Indonesia termasuk salah satu negara yang memanfaatkan instrumen pajak, salah satunya PPN atas hasil tembakau, namun kenaikan PPN belum memberikan efek yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ari Sri Wahyudi, author
Pengembangan sarana KRL Commuter Jabodetabek mutlak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jabodetabek dan harus didukung dengan kebijakan pajak dari pemerintah. Penelitian ini menyajikan tinjauan implementasi dari kebijakan fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut bagi impor dan/atau penyerahan sarana KRL Commuter Jabodetabek sesuai dengan PP 69 Tahun 2015 dan bertujuan menganalisis implementasi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S64905
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Noviana Budi Utami, author
Melalui kebijakan energi nasional, pemerintah mencanangkan alternatif diversifikasi energi untuk mengatasi keterbatasan energi fosil. Industri bioetanol yang dihasilkan dari tetes tebu molasses merupakan industri yang diharapkan memiliki peran aktif dalam rangka penyediaan Bahan Bakar Nabati penganti Bahan Bakar Fosil. Namun industri ini terhambat karena berbagai faktor antara lain belum adanya...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
