Ditemukan 280 dokumen yang sesuai dengan query
Ridho Atma Mulia, author
[Bidang pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu aspek yang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari upaya Pemerintah dengan memberikan insentif berupa pembebasan PPN atas penyerahan dan impor
komponen atau bahan senjata dan amunisi dan juga atas penyerahan senjata dan amunisi. Diberikannya insentif ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S61033
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Naufalia Dinar Primacita, author
Studi pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan penerapan Goods and Services Tax GST sebagai pengganti Pajak Pertambahan Nilai PPN di Indonesia pada periode 2005 hingga 2015. Selain itu, estimasi besaran potensi penerimaan negara dilakukan baik pada pemerintah pusat maupun daerah yang dihubungkan dengan teori Stiglitz. Penelitian ini menggunakan metode...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S68545
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rafli Amri, author
Kebijakan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai memberikan tanggung jawab kepada pembeli untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sehingga kewajiban PPN atas penyerahan sediaan farmasi oleh Pedagang Besar Farmasi yang dilakukan kepada Rumah Sakit Pemerintah, kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang mana...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Mikha Grinelda Ningrum, author
Adanya transaksi jual dan beli membuat tiap perusahaan harus melakukan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilainya, termasuk pula yang dilakukan PT X. Pelaporan perpajakan yang dilakukan PT X mengalami kesalahan yang sebetulnya dapat diatasi dengan Pemindahbukuan. Namun PT X tidak dapat menempuh alternatif tersebut sehingga PT X harus menanggung sanksi administrasi...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Aisyah Farah Nabiila, author
Kegiatan retur tidak mungkin dihindari dalam proses bisnis perusahaan, termasuk pula yang dilakukan PT X. Sebagai salah satu perusahaan yang dikenakan koreksi pajak oleh DJP dalam hal pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Impor Barang Kena Pajak yang diretur kembali yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan usaha PT X pada Tahun...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Adlan Ghiffari, author
Pengembangan dan peremajaan sistem e-faktur melalui e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dan juga sebagai alat pengawasan bagi Direktorat Jenderal Pajak terhadap pelanggaran hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma postpositivist dan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Evieta Syahyu Alamsyah, author
Penerbitan peraturan yang mengatur terkait PMSE yang didalamnya terdapat aturan yang mengatur terkait perlakuan perpajakan atas transaksi tersebut mebuka peluang dan mempertegas ketentuan pajak yang harus dilaksanakan baik oleh marketplace maupun pelaku usaha yang melakukan transaksi berdagang didalamnya. Implementasi yang diterapkan oleh pelaku usaha atas transaksi dalam marketplace serta pengimplementasian...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hazima Taqiya, author
Penelitian ini menganalisis tentang Pajak Masukan atas gula konsumsi berdasarkan PMK Nomor 116/PMK.010/2017 terhadap kinerja keuangan di PT ABC dan PT DEF. PT ABC dan PT DEF merupakan perusahaan yang bergerak di industri gula. Dengan berlakunya kebijakan pada PMK Nomor 116/PMK.010/2017 yang menjadikan gula konsumsi sebagai bukan Barang Kena Pajak...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Marycha Puspitasari, author
Perubahan utama ketentuan PPN pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah terkait perluasan basis PPN. Salah satunya pengurangan obyek yang tidak dikenakan, sebagian diantaranya jasa pendidikan dan kesehatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengenaan PPN sebelum dan sesudah UU HPP serta jika dilakukan simulasi di sisi pengeluaran. Dengan mikrosimulasi dan data...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Amelia Retno Wulandari, author
E-commerce barang fashion diartikan sebagai mekanisme bisnis barang fashion dengan menggunakan media elektronik. Perkembangannya dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Peluang untuk mengenakan pajak atas transaksi ini sangat besar terutama Pajak Konsumsi yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun sampai dengan saat ini,...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
