Hasil Pencarian

Ditemukan 44 dokumen yang sesuai dengan query

Tinjauan yuridis terhadap tunjangan komunikasi dan dana operasional anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi kasus Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2007)

DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah mendapat anggaran yang bersumber dari APBD. Untuk meningkatkan kinerja DPRD, Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Pokok permasalahannya adalah apakah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (PP Nomor 37 Tahun 2006) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (PP Nomor 21 Tahun 2007) bertentangan...

Universitas Indonesia, 2007

S25447

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Herman Hermawan, author

Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD kota Bekasi : studi mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Bekasi tahun 2012 = Implementation of the budget function Bekasi city council in the preparation of revenue and expenditure budget Bekasi 2012

Tesis ini membahas pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun 2012. Permasalahan dalam penelitian adalah belum optimalnya pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun 2012 serta kaitannya dengan ketahanan daerah. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Proses pembahasan rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang RAPBN 1993-1994 II

Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI., 1994

351.72 IND p II

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Proses pembahasan rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang RAPBN 1993-1994 I

Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI., 1994

351.72 IND p I

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Panggabean, Dini Carolina, author

Peranan bank garansi dalam perjanjian pemborongan dalam rangka Keppres No. 29 tahun 1984.

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD'45. Dalam rangka menunjang pembangunan nasional, dilaksanakan pembangunan di berbagai bidang, antara lain di bidang sarana dan prasarana phisik, seperti pembangunan jalan raya, jembatan dan gedung-gedung. Pembangunan sarana dan prasarana phisik dilakukan dalam bentuk proyek-proyek, yang realisasinya didahului dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2003 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara beserta rencana pembangunan tahunan (repeta) tahun 2004

Jakarta: Eko Jaya, 2004

351.72 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kastanya, Efraim Jordi, author

Undang-undang yang bersifat penetapan: analisa ilmu perundang-undangan dan perkembangannya = Act that contains decree characteristic: an analysis based on legislation science and the development

ABSTRAK
Dalam Ilmu Perundang-Undangan dikenal pemisahan antara Undang-Undang yang bersifat formal Undang-Undang yang berisi penetapan dan Undang-Undang yang bersifat materiil Undang-Undang yang berisi pengaturan . Skripsi ini membahas tentang sifat dan karateristik Undang-Undang yang bersifat Penetapan beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang Tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional,...

2017

S68615

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siregar, Irlany Yunita, author

Mekanisme pelaksanaan anggaran tahun lalu dalam hal terjadi penolakan Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan pemerintah = Reversion budget mechanism when house of representative rejects proposal of budget submitted by executive / Irlany Yunita Siregar

ABSTRAK
Tesis ini didasarkan pada amanat konstitusi kepada pemerintah untuk melaksanakan anggaran tahun lalu ketika Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan ditolak Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga...

2018

T51517

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Putusan perkara nomor 012/PUU-III/2005 : pengujian UU no. 36 tahun 2004 tentang APBN TA 2005 dan putusan perkara nomor 026/PUU-III/2005 : pengujian UU no. 13 tahun 2005 tentang APBN TA 2006 / Mahkamah Konstitusi

Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006

R 351.72 IND p

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara / Departemen Keuangan

[Place of publication not identified]: Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2004

R 332 IND u

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian