Ditemukan 151 dokumen yang sesuai dengan query
"Konstitusi menjadi dasar negara karena itu konstitusi memuat visi dan tujuan bernegara serta juga mengemukakan prinsip dan aturan dasar yang mengatur tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakan. Salah satu instrumen penting yang utama dalam sistem kekuasaan suatu negara adalah kekuasaan kehakiman, Kekuasaan dimaksud harus senantiasa dijaga kemandiriannya dan ditingkatkan akuntabilitasnya....
JLI 7:1 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Valina Singka Subekti, author
ABSTRAK
Disertasi ini membahas dinamika politik proses perubahan UUD 1945 di MPR 1999-
2002 pada masa transisi demokrasi, terhadap lima isu utama, yaitu : 1) dasar negara dan
agama, 2) DPR 3) DPD, 4) MPR dan 5) sistem pemilihan Presiden langsung. Tujuan
penelitian, pertama, melihat bagairnana pandangan dan sikap fraksi-fraksi di PAH BP
MPR terhadap...
2006
D796
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Duncan Kennedy, seorang penganut realisme hukum, secara sinis pernah berujar, Teachers teach nonsense when they persuade students that legal reasoning is disticnt, as a method for reaching correct results, from ethical or political discourse in general. There is never a correct legal solution that is other than the correct ethical...
342 JTRA 11:3 (2006)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kekerasan berbasis gender. Sementara itu sejak 1998-2013 Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan dan pendokumentasian, menemukenali sebanyak 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual dari berbagai fakta kejadian. Sementara ini, Komnas Perempuan mengklasifikasi ke-15 bentuk kekerasan seksual menjadi 6 tindak pidana...
364 JP 21:2 (2016)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
After the law foreign Investment was legitimated as a government policy. the transfer of technology could be applied although no special law of transfer of technology until now. The process of transfer of technology through the function of social control and social engineering met some obstacles, either from aspect of...
343 JPIH 21 (1999)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
This research aimed at getting a description on the effectiveness of application of the law no.9 of 1992 againts foreign citizen working at Bengkulu Province and obstacles of the law application. The result of research proved that the law No.9 of 1992 was basic rules fo foreign workers activities from...
343 JPIH 21 (1999)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Article 15 of the Indonesian Penal code gave an alternative in execution of the imprisonment which was called parole, but this institution was inefficient in practice. Result of the research showed that the parole institution was still necessary to be maintained because it was in line with the goal...
343 JPIH 17 (1997)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
The procurement of land for industrial development is always provided with a requirement of environmental conservation. This can be proved by the local government decree to give the rights to use land for the building of industrial plant of PT UMAS Jaya form with a clausule of environmental conservation for...
343 JPIH 17 (1997)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Tax assesment Committee (MPP) doesn't meet requirement for an administrative appelate committee. Administrative appelate committee must be a government agency but in fact, it is an independent not a government committee. regarding the judical review of a court justice and administrative appelate committee in article 48 of the law No....
343 JPIH 17 (1997)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Yogyakarta: Fakultas Hukum-Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
340 JEPX
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library
