Ditemukan 1493 dokumen yang sesuai dengan query
Irham Pradipta Fadli, author
Skripsi ini menulis tentang politik lokal di Kota Bandung tepatnya pada Pemilukada Kota Bandung 2008. Dada Rosada sebagai calon incumbent dalam kampanyenya menggunakan simbol-simbol tim sepakbola Bandung, yaitu Persib. Penulis melihat persitiwa ini dalam konsep politisasi, yaitu Dada Rosada menjadikan Persib sebagai modal sosialnya. Politisasi Persib dikarenakan Persib merupakan identitas...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Amor Marundha, author
This study aims to examine the effect of budget forecast errors on budget deviations moderated by local governments’ overconfidence. The research sample used regency/city governments in Indonesia during the 2017-2019 period. The analysis tool uses Eviews version 10 and SPSS version 22. The results showed that budget forecast errors had...
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, 2020
332 JTKAKN 6:2 (2020)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Tangney, Brendan, author
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1988
004.68 TAN l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Hindam Alima Putra, author
Kebijakan penyertaan modal Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya yang terbaru tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018. Setiap tahunnya Perumda Pembangunan Sarana Jaya mengalokasikan dana penyertaan modal paling besar untuk proyek rumah DP 0 Rupiah. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui alasan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Endri Bekti Wiyoto, author
Pendekatan yang lebih baik dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang perlu dilakukan saat ini adalah memperkuat basis pajak daerah dengan menetapkan jenis pajak daerah yang secara teori dan praktik tepat sebagai pajak daerah disertai dengan kewenangan yang besar dalam menetapkan tarif. pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah akan dapat meningkatkan pendapatan asli...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2013
T33148
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fahmi Irwan Ramli, author
Dalam rangka pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD, terjadi penyimpangan dalam pengategorisasian kriteria TPS, yaitu tidak mengacu pada kategoisasi yang lazim digunakan Polri. Hal ini melanggar MoU Helsinki, karena pelibatan polisi dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 melebihi jumlah polisi yang diperbolehkan di NAD. Bahrumsyah selaku Kapolda NAD melakukan negosiasi...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T30192
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
The, Liang Gie, author
Jakarta: Gunung Agung, 1968
352 THE p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sucipto, author
Studi Surabaya Integrated Transport Network Planning (SITNP) memperkirakan bahwa pertumbuhan pengguna mobil pribadi sebesar 161% untuk periode 1995 - 2010. Karena tingginya pertumbuhan pengguna kendaraan pribadi tersebut, maka diusulkan untuk melakukan restriksi kepada pengguna mobil pribadi yang salah satunya melalui road pricing. Dengan kebijakan tersebut diperkirakan akan terjadi perpindahan penumpang....
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Manar Barmawi, author
Dengan latar belakang sumber daya yang semakin terbatas peningkatan defisit nasional, dan implementasi otonomi daerah dan desentralisasi yang betum efektif, menyebabkan efisiensi merupakan hal rnutlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap unit pemerintahan termasuk pemerintah daemh. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan efisiensi pemerintah daerah menggWlakan pendekatan DEA. Hasil penelitian menyimpuikan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T31650
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Riski Aditya Surya, author
Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya. Sumber keuangan daerah yang memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pungutan daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pada pelaksanaannya banyak peraturan daerah tentang pungutan daerah yang bertentangan dengan peraturan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
S8787
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
