Hasil Pencarian

Ditemukan 47 dokumen yang sesuai dengan query

Nuri Trianingsih Pangestika, author

Pertanggungjawaban notaris dalam hal terdapat sanggahan pihak dalam akta perjanjian kawin studi kasus putusan majelis pengawas wilayah notaris DKI Jakarta nomor 05/pts/mj.pwn.dki.jakarta/viii/2015 = Notary public s accountability regarding other party s refutation on marriage agreement case study of regional supervisory board of notary of DKI Jakarta no 05 pts mj pwn DKI Jakarta viii 2015

Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta perjanjian perkawinan yang dibuatnya namun kebenarannya telah disanggah oleh salah satu pihak dalam Akta perjanjian perkawinan tersebut. Maka, telah timbul permasalahan mengenai Akta perjanjian perkawinan tersebut. Yaitu, Bagaimanakah akibat hukum adanya sanggahan Akta perjanjian kawin oleh pihak dalam Akta dan Bagaimanakah pertanggung...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48852

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fitan Yuni Puspita Dewi, author

Akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat di hadapan notaris atas dasar keterangan penghadap palsu mengakibatkan terjadinya peralihan saham : analisis Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 01/PTS/Mj.PWN Prov. Banten/I/2017 = Statement of meeting resolution that have been made in front of a notary based on the explanation of false conveyor that inflict in stock shift : analysis of Decision of The Regional Examining Council of Notary of Banten Province Number 01/PTS/Mj.PWN Prov. Banten/I/2017

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanpa berdasarkan notulen atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang sah, Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat hanya berdasarkan kepada Keterangan penghadap palsu yang hadir di hadapan Notaris, sehingga mengakibatkan peralihan saham. Permasalahan penelitian ini mengenai keabsahan dan akibat hukum terhadap Akta...

2018

T50799

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aprilina Puji Astuti, author

Akibat hukum perjanjian kredit yang ditandatangani direktur perseroan selaku debitur yang telah berakhir masa jabatannya (studi kasus di Bank MK Kanca TKG) = The effect of credit agreement law conducted by the director of company as debtor whose term has ended (case study at MK Bank Branch office TKG)

Salah satu tindakan hukum yang sering dilakukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yaitu melaksanakan perjanjian kredit. Oleh karena berbentuk perjanjian, maka pemberian kredit tersebut wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat penting sahnya perjanjian adalah kecakapan dan kewenangan dalam membuat perjanjian. Namun, di dalam prakteknya khususnya dalam perjanjian kredit...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50936

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Caesara Depitriani, author

Pembuktian objek yang menjadi sengketa hukum harta bersama setelah terjadinya perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 961/Pdt.G/2019/PA.Jmb = Evidence of objects that become legal disputes of collective property after divorce: Analysis of Jambi Religious Court Decision Number 961/Pdt.G/2019/PA.Jmb

Mengenai pembagian harta dari adanya perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif karena adanya proses perceraian. Faktor dari pihak suami maupun istri akan mempermasalahkan prihal harta gono-gini atau dikenal dengan harta bersana pada saat masih berstatus kawin. Karena selama masa ikatan perkawinan banyak pihak suami istri berfokus untuk mengumpulkan harta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Intan Permata Agustia, author

Kedudukan dan Akibat Hukum Bagi Perempuan yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan = Status and Legal Consequences For Woman in Unregistered Marriage According to Islamic Law, Marriage Law No. 1/1974, Compilation of Islamic Law and the Draft Bill of Islamic Court Substantive Law on Marriage

Skripsi ini membahas tentang kedudukan dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau tidak dicatat ditinjau menurut Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan desain...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46226

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Cokro Vera, author

Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pasal 31 undang undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan ditinjau dari hukum perjanjian = Obligation to use bahasa indonesia as stipulated in article 31 law of the republic Indonesia number 24 of 2009 regarding national flag language emblem and song in view of legal agreement agreement law / Cokro Vera

ABSTRAK
Tesis ini membahas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU Nomor 24 Tahun 2009”) ditinjau dari Hukum Perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipe penelitian preskriptif untuk dapat mengetahui akibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43342

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nangoy, Sandra, author

Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Sudut Kepastian Hukum dan Keadilan = The Annulment of Arbitral Award Based on Article 70 of Law Number 30 Year 1999 Regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution In the Frame Work of Legal Certainty and Justice

[ABSTRAK
Penerapan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (?UU Arbitrase?) telah menimbulkan kontroversi akibat ketentuan tersebut tidak konsisten dan tidak ada aturan yang tegas. Penelitian ini bermaksud untuk mencari korelasi yang tepat terhadap penerapan Pasal 70 dihubungkan dengan penjelasan pasal itu sendiri...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42611

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian