Hasil Pencarian

Ditemukan 115 dokumen yang sesuai dengan query

Rita Triastuti, author

Tanggung Jawab Notaris Pasar Modal Atas Akta yang Dibuatnya pada Penawaran Umum Saham

Universitas Indonesia, 2002

T36406

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rini Fitri, author

Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuata Akta Tanah (Studi Kasus di Kabupaten Tulang Bawang) / Rini Fitri

2005

T36544

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Angga Adhyaksa Suryaputra, author

Akta jual beli versus surat di bawah tangan tentang peralihan hak sertipikat hak milik nomor 66/Pakutandang/Ciparay/Bandung Jawa Barat (studi kasus: putusan pengadilan negeri Bandung no:404/PDT/G/2010/PN.BDG) = Deed of sale and purchase versus letter for the transfer right of the ownership certificate number 66/Pakutandang/Ciparay/Bandung/Jawa Barat (case study: resolution of district court of bandung number 404/PDT/G/2010/PN/BDG)

[ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis keabsahan akta jual beli dan surat di Bawah tangan berupa pinjam pakai sertipikat tentang peralihan hak sertipikat hak milik nomor 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, dengan Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bandung No:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG). Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan 2 (dua) permasalahan utama,...

2015

T42679

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Damianus Handoko, author

Peran dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah mengenai akta jual beli tanah yang dibuatnya tinjauan yuridis putusan Mahkamah Agung nomor 450/K/TUN/2016 = Role and responsibility of pejabat pembuat akta tanah about sell and purchase deed that s done juridis review of decree of the supreme court number 450 /K/TUN/2016

ABSTRAK
Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Masyarakat membangun tempat tinggalnya di atas tanah atau menggunakannya untuk bercocok tanam atau melakukan kegiatan usahanya. Dengan bertambahnya angka kehidupan dibandingkan kematian membuat permintaan atas tanah menjadi semakin besar. Karena alasan itulah hingga saat ini tanah memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi. Nilai ekonomi...

2017

T47906

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Atika Yulinda Agustine, author

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengeluarkan pengganti asli akta PPAT lembar kedua yang hilang untuk kepentingan pendaftaran tanah (analisis terhadap pengganti asli akta lembar kedua yang dikeluarkan oleh PPAT X Nomor.../2014) = The authority of the Land Deed Official (PPAT) to issue the original replacement of the Second Sheet Act which is lost for the purpose of land registration (Analysis of the Original Substitute Deed of the second sheet issued by PPAT X Number... / 2014)

Tesis ini membahas kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengeluarkan pengganti Asli Akta PPAT Lembar Kedua yang hilang di Kantor Pertanahan untuk kepentingan pendaftaran tanah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa kewenangan PPAT dalam mengeluarkan Pengganti Asli Akta PPAT Lembar Kedua berupa...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52223

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Firdausi Alamari, author

kedudukan surat keterangan penguasaan tanah dalam pemindahan hak atas tanah (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor. 09/PDT.G/2018/PN Pal) = The position of letter of land in the transfer of land rights (Case study of Palu District Court Decision Number 94/PDT.G/2018/PN Pal).

Tesis ini membahas tentang kedudukan surat keterangan tanah (SKT) yang dijadikan dasar perbuatan hukum dalam peralihan hak atas tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, terdapat pejabat pembuat akta tanah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54815

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Disa Masnasiltie, author

Pelanggaran jabatan dan kode etik profesi pejabat pembuat akta tanah atas pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang salah satu pihaknya tidak berwenang (studi kasus putusan Nomor 88/PDT.G/2013/PN.PT) = Title and land deed official the code of ethics violations in making mortgage that performed by unauthorized person verdict of court (case study Nomor 88/PDT.G/2013/PN.PT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk membuat akta otentik bilamana terdapat perbuatan hukum berkaitan dengan tanah. Berdasar pada kewenangan yang dimilikinya tersebut, maka PPAT wajib tunduk pada ketentuan peraturan jabatan dan kode etik profesi, namun belakangan ini tidak sedikit PPAT dalam menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46704

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hanry Ichfan Adityo, author

Implikasi hukum ketidakcermatan pejabat pembuat akta tanah dalam perjanjian jual beli bagi pembeli beritikad baik: analisa Putusan Mahkamah Agung RI nomor 19/PDT.G/2014/PN.NAB JO. Putusan nomor 26/PUT/PDT/2015/PT.JAP JO. Putusan Nomor 442/K/PDT/2016 = Legal implications of inaudible land deed official on the sale and purchase agreement for buyers in good faith: analysis of the Supreme Court's Decision number 19/PDT.G/2014/PN.NAB JO. Decision number 26/PUT/PDT/2015/PT.JAP JO. Putusan nomor 442/K/PDT/2016

Pada praktiknya terdapat ketidakcermatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyusun akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum dinyatakannya pembatalan akta dimuka pengadilan atau akta tersebut yang pada awalnya memiliki kekuatan hukum sempurna menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ulfa Amalyah Usman, author

Keabsahan sertipikat pengganti sebagai dasar pembuatan akta hibah: studi kasus nomor 64/Pdt.G/2018/PN.Kdi = Legality of the surrogate certificate as the basis for making a deed of grant

Penelitian ini membahas mengenai sertipikat pengganti sebagai dasar pembuatan akta hibah, yang mana diketahui bahwa permasalahan sertipikat pengganti dimasyarakat bukanlah hal baru. Sertipikat pengganti terjadi apabila sertipikat asli sebelumnya dinyatakan hilang oleh pemilik, maka pihak Kantor Pertanahan setempat pun akan menerbitkan sertipikat pengganti tersebut dengan adanya pengajuan permintaan sertipikat pengganti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jenny Siscawati Dwi Lestari, author

Suatu tinjauan yuridis terhadap nilai jual beli hak atas tanah yang tidak sesuai dengan data dan informasi Direktorat Jenderal Pajak = A judicial overview on the sale and purchase value of land rights that are not in accordance with the data and information of directorate general of taxes

Pengalihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja agar hak tersebut terlepas dari pemegang semula dan beralih menjadi hak pihak lain. Perbuatan hukumnya dapat berupa jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, pemberian dengan wasiat, atau lelang. Perbuatan-perbuatan hukum tersebut dibuktikan dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T48508

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian