Hasil Pencarian

Ditemukan 373 dokumen yang sesuai dengan query

Cane, Peter, author

Controlling Administrative Power: An Historical Comparison

This wide-ranging comparative account of the legal regimes for controlling administrative power in England, the USA and Australia argues that differences and similarities between control regimes may be partly explained by the constitutional structures of the systems of government in which they are embedded. It applies social-scientific and historical methods...

United Kingdom: Cambridge University Press, 2016

e20529196

eBooks Universitas Indonesia Library

Tarigan, Rianita Rehulina, author

Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Terhadap Pasal 30C Huruf H Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia = Juridical Review of Final and Binding Decisions of the Constitutional Court Number 33/PUU-XIV/2016 Against Article 30C Letter H of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia

Sebelum adanya Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dalam prakteknya, Mahkamah Agung (MA) pernah menerima pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pengajuan PK tersebut menimbulkan pro dan kontra karena kekaburan norma sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Dalam perkembangannya, dibentuk UU Nomor 11 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adfin Rochmad Baidhowah, author

Explaining existing performance of Indonesia's audit board: Informal networks, constitutional maker's decision, and constitutional reform

This study seeks to explain the process of Audit Board article amendment in the constitutional reform as the source of current BPK’s performance, by answering questions: how much do informal networks influence constitutional maker’s decision and to what extent do the external pressures influence the informal networks on the amendment...

Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, 2020

332 JTKAKN 6:1 (2020)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Maruarar Siahaan, author

Implikasi konstitusional hak asasi manusia terhadap constitutional review

HAK asasi secara ilmiah melekat dalam diri manusia karena kodratnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan, yang awalnya hidup merdeka. Untuk mempertahankan haknya secara lebih efektif, manusia menyerahkan hak alamiahnya dengan perjanjian kepada Negara. Perkembangan HAM setelah perang dunia yang menghancurkan harkat dan martabat manusia, mendorong bangsa-bangsa yang berhimpun dalam PBB sepakat...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2019

342 JKTN 12 (2019)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Tigor Einstein, author

Problematika judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 = Problems of judicial review of Government Regulation in Lieu of Law by the Constitutional Court based on the Verdict of Constitutional Court Number 138/PUU-VII/2009

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2018, terdapat 21 Permohonan Pengujian Perppu yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun, tidak ada satupun yang diuji secara substantif. Dengan kata lain, selama ini tidak pernah ada permohonan yang dikabulkan atau ditolak oleh MK. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh adanya...

2019

T53598

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Edwardo Warman Putra, author

Implikasi pengaturan dan penerapan pasal 7 ayat (4) undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit terhadap badan hukum khusus perumahsakitan: analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38/PUU-XI/2013 = Implication of the application of article 7 (4) of law number 44 year 2009 on hospital towards legal entities in the hospital sector: legal analysis of the constitutional Court Decision number 38/PUU-XI/2013

ABSTRACT
Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Rumah Sakit mengatur bagi badan hukum yang bidang usahanya perumahsakitan dilarang memiliki bidang usaha lain yang berada di bawah satu naungan badan hukum. Sedangkan PP Muhammadiyah merupakan badan hukum yang memiliki tiga bidang usaha, yaitu rumah sakit, pendidikan, dan keagamaan. Dengan ketentuan yang ada...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kaligis, O.C. (Otto Cornelis), 1942-, author

Mahkamah agung vs di Mahkamah Konstitusi: reformasi pengawasan hakim

On the stripped of the Judicial Commission of its oversight role by Constitutional Court and its impact on judicial reform and law enforcement in Indonesia. ...

Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2006

347.035 KAL m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sengketa Pemilikada; Menegakkan Keadilan Dalam Hasil dan Proses (Analisis Putusan MK Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Gresik)

JK 8:5 (2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourcing

JK 9:1 (2012)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif

JK 9:1 (2012)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian