Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 373 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dinan, John, author
New York: Oxford University Press, 2014
342.755 DIN t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, author
One of important mechanisms considered effective to protect civil and political rights of the citizens in Indonesia is constitutional review. This mechanism was created after the constitutional reform by establishing the new Constitutional Court in 2003 as an independent and separate court from the Supreme Court. This article examines the development of human...
Depok: Faculty of Law University of Indonesia, 2016
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Hamid Chalid, author
ABSTRAK
Through the momentum of the third amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which was passed in 2001, Indonesia has officially adopted a dualistic judicial review system. Under such system, the authority to conduct judicial review is divided/spread to the two judicial organs, each with its own...
Depok: University of Indonesia, Faculty of Law, 2017
340 UI-ILR 7:3 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Noersal Samad, author
INTRODUCTION
America is a country of laws rather than of men. Laws that are agreed on by representatives of the people, implemented by the government and reviewed for their legal constitutionality by judges of the Supreme Court rule America. These laws must conform to certain broad principles of moral justice....
1989
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hasrun Hasan, author
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat). Sebagai konsekuensinya adalah bahwa seluruh aspek kehidupan kenegaraan harus didasarkan pada hukum/peraturan perundang-undangan. Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, sumber tertinggi peraturan perundang-undangan...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16651
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fatmawati, author
Dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 diatur tentang kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan hak uji materiil. Dalam Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Negara RI tahun 1945 diatur bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16682
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Patrialis Akbar, author
Jakarta: Total Media, 2013
320.404 PAT h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Tania Nitrina Nanda Lawi, author
Penelitian ini membahas tentang penyusunan perencanaan dan program audit kinerja pada proses pelayanan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). MK selama ini belum pernah melakukan audit kinerja terhadap proses pelayanan perkara yang menjadi aktivitas inti/utamanya (core activity). Peneliti melakukan tahap-tahap dalam perencanaan audit kinerja dengan melalui proses penentuan area kunci, dimana...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T54347
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nilam Rahmahanjayani, author
Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 berperan sebagai negative legislator. Dalam perkembangannya seringkali Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus apakah suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak tetapi juga merumuskan norma baru. Sikap aktif Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai bentuk penerapan prinsip judicial activism. Judicial Activism...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ilham Kurniawan Ardi, author
Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan pasca reformasi nyatanya memberikan angin segar bagi para pihak yang ingin berperkara. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang diberikan pada Pasal 24C ayat (1) yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Melalui kewenangan tersebut banyak gugatan perselisihan hasil pemilu diajukan ke...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library