Hasil Pencarian

Ditemukan 320 dokumen yang sesuai dengan query

Anggarini Pawestri, author

Implikasi hukum terhadap akta pembagian harta bersama yang ditandatangani di luar wilayah jabatan dihadapan PPAT lain (analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 570/K/PID/2017) = The implication toward deed of division of co-property who sign by other land deed official in another district of authority (analysis of supreme court decision Number 570/K/PID/2017)

Menerima limpahan pekerjaan dari sesama rekan PPAT yang berbeda wilayah kerja berdasarkan rasa percaya, yang selama ini dalam perakteknya memang sering dilakukan oleh para PPAT. Namun rasa percaya terhadap rekan sesama PPAT tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan akta dengan mengesampingkan prosedur-prosedur dalam pembuatan akta. Ada dua masalah yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54276

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vanny Soraya, author

Prinsip Kehati-hatian sebagai Norma Etik Notaris dan PPAT dalam Pembuatan Akta yang Menyebabkan Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 PK/PDT/2016) = Principle of Precaution as Norms of Ethics for Notary and PPAT in The Establishment of Deed Resulting in The Issue of Double Certificate (Case Study of Supreme Court Decision Number 143 PK/PDT/2016).

ABSTRAK
Pembatalan akta notaris dalam sengketa perdata di Surabaya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 PK/PDT/2016). Prinsip kehatihatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib dilaksanakan oleh Notaris dan PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Notaris dan PPAT dalam...

2017

T48958

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fakhrani Ahliyah, author

Keabsahan akta notaris yang tidak sesuai kehendak salah satu pihak dan tanggung jawab notaris terhadap akta tersebut studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1408 K/PDT/2015 = Legality of notarial deed which not states one of participants s interest and notary s responsibility to that notarial deed case study on indonesian supreme court judgment number 1408 K/PDT/2015

ABSTRAK
Tesis ini berfokus pada permasalahan akta Notaris yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak dalam akta, tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam hal terdapat akta yang tidak memenuhi kehendak para pihak, serta akibat hukum terhadap akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk deskriptif-analitis,...

2018

T49481

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mas Agung Wahyu Angga Raditya, author

Pembatalan akta jual beli oleh pengadilan : studi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 325/PDT.G/2017/PN.BKS = Termination of sale and purchase deed by the court : study of Bekasi District Court Decision No. 325/PDT.G/2017/PN.BKS

Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Akta tersebut pada dasarnya adalah perjanjian yang harus memenuhi ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53590

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Reza Al Makki, author

Sanksi terhadap pejabat pembuat akta tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Analisis putusan No.43/Pdt.G/1996?PN.JAK.SEL tanggal 20 November 1996

ABSTRAK
Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang kuat yang mempunyai peranan penting dalam setiap peristiwa hukum berkenaan dengan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Dengan akta ini menjamin kepastian hukum, yang sekaligus diharapkan pula dapat dihindari permasalahan hukum (sengketa)...

2007

T19600

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Annisaa, author

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan notaris terkait pembuatan akta pertanahan (pasal 15 ayat 2 huruf f undang-undang tentang jabatan notaris nomor 30 tahun 2004 dengan perubahannya undang-undang nomor 2 tahun 2014) = Overview judicial review making authority notary related deed land article 15 paragraph 2 letter f law on notary number 30 year 2004 with the revision of law number 2 year 2014 / Annisaa

Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam hal notaris berwenang dalam membuat akta pertanahan sebagaimana pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, yaitu akta pertanahan juga merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah seharusnya tidaklah menjadi masalah, karena selain yang disebutkan dalam pasal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46592

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vidya Maharani, author

Akibat hukum kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pendaftaran tanah (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pdt.G/2019 PN Pdg) = The legal effects of negligence Land Deed Officer to a Scale Purchase Deed that is not Fit to Regulation of Land Registration (a case study of District Court Padang Number 59/Pdt.G/2019 PN Pdg)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya harus bertanggung jawab penuh atas akta yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena, bila Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan kesalahan terhadap akta yang telah dibuat, maka sifat otentik akta tersebut akan hilang dan menjadi akta dibawah tangan. Penelitian ini memiliki pembahasan tentang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cindy Amelia Iskandar, author

Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani sesuai dengan undang-undang jabatan notaris: studi putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 = Notary’s responsibilities for drawn up deeds that are not read and signed in accordance with the law on notary position: study of the Territorial Examiner Council of Notaries of Banten Province Decision Number 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur dengan jelas mengenai kewajiban dan larangan Notaris, tetapi hingga saat ini masih ada Notaris yang dalam melaksanakan jabatannya mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat di dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 di mana pelapor sepasang suami...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fahilah Zahra, author

Pertanggung jawaban Notaris atas hilangnya akta penyerahan dan pemindahan hak (Cessie) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 943/PDt.G/2019/PN SBY = Notary's liability for the loss of deed of delivery and transfer rights (Cessie) based on the decision of the Surabaya District Court Number 943/PDt.G/2019/PN SBY

Dalam membuat akta otentik, notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Namun, notaris dalam kewajiban meyimpan minuta akta tidak memiliki prosedur baku dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Akibatnya, minuta akta yang dibuat olehnya rentan terhadap kerusakan dan kehilangan sehingga notaris harus bertanggungjawab...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cindy Adinda Ratu, author

Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Oleh Camat sebagai PPAT Sementara (Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 203/Pid.B/2020/Pn.Bgr) = Cancellation of the Deed of Sale and Purchase of Land made by the Camat as the Official Making the Temporary Land Deed in the Case of the Decision of the Bogor District Court Number 203/Pid.B/2020/Pn.Bgr

Akta jual beli yang dibuat oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara, dengan dasar tidak adanya itikad baik sebagai penyalagunaan keadaan menimbulkan banyak permasalahan di kemudian hari. PPAT harus mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara baik dan mumpuni. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah problematika Akta Jual...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian