Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 170 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hendry Ahmad, author
Studi kelayakan pembangunan kilang LNG skala kecil
Peningkatan penggunaan gas bumi di masa mendatang memerlukan usaha pengembangan cadangan-cadangan potensial. Salah satunya adalah gas bumi yang berasal dari lapangan gas marginal yang dinilai tidak ekonomis jika dikelola dengan sistim pengelolaan gas dari lapangan yang mempunyai cadangan besar. Hal ini disebabkan lapangan gas marginal mempunyai cadangan dalam jumlah kecil...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2001
T802
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Rahmaddani, author
Analisis kebijakan reimbursement pajak pertambahan nilai atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan skema cost recovery ditinjau dari asas ease of administration: studi pada BOB X Riau = Analysis of value added tax reimbursement policy on upstream oil and gas business activities with cost recovery scheme viewed from the ease of administration principle: study on BOB X Riau
Kontraktor usaha hulu minyak dan gas bumi yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), merupakan Wajib Pungut PPN yang berhak atas pengembalian kembali PPN atau reimbursement reimbursement PPN merupakan pengembalian PPN atau PPN dan PPnBM atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada kontraktor atas PPN atau PPN dan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Rahmaddani, author
Analisis kebijakan reimbursement pajak pertambahan nilai atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan skema cost recovery ditinjau dari asas ease of administration: studi pada BOB X Riau = Analysis of value added tax reimbursement policy on upstream oil and gas business activities with cost recovery scheme viewed from the ease of administration principle: study on BOB X Riau
Kontraktor usaha hulu minyak dan gas bumi yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), merupakan Wajib Pungut PPN yang berhak atas pengembalian kembali PPN atau reimbursement reimbursement PPN merupakan pengembalian PPN atau PPN dan PPnBM atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada kontraktor atas PPN atau PPN dan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nino Nafan Hudzaifi Nurtopo, author
Perbedaan Penerapan Corporate Social Responsibility Berbentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Pengembangan Masyarakat bagi Perusahaan pada Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia (Studi Kasus: PT Pertamina Hulu Mahakam) = Differences in the Implementation of Corporate Social Responsibility in the Form of Social and Environmental Responsibility & Community Development for Companies Engaged in Indonesian Upstream Oil & Gas Sector (Case Study: PT Pertamina Hulu Mahakam)
Ketentuan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia sejatinya diatur oleh beberapa ketentuan perundang-undangan yang berbeda. Pada sektor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) sendiri, perusahaan yang memiliki Kontrak Kerja Sama (KKS) migas dengan pemerintah Indonesia (pemerintah) dikenakan kewajiban untuk melaksanakan setidak-tidaknya dua jenis CSR, yaitu Tanggung Jawab...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nino Nafan Hudzaifi Nurtopo, author
Perbedaan Penerapan Corporate Social Responsibility Berbentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Pengembangan Masyarakat bagi Perusahaan pada Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia (Studi Kasus: PT Pertamina Hulu Mahakam) = Differences in the Implementation of Corporate Social Responsibility in the Form of Social and Environmental Responsibility & Community Development for Companies Engaged in Indonesian Upstream Oil & Gas Sector (Case Study: PT Pertamina Hulu Mahakam)
Ketentuan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia sejatinya diatur oleh beberapa ketentuan perundang-undangan yang berbeda. Pada sektor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) sendiri, perusahaan yang memiliki Kontrak Kerja Sama (KKS) migas dengan pemerintah Indonesia (pemerintah) dikenakan kewajiban untuk melaksanakan setidak-tidaknya dua jenis CSR, yaitu Tanggung Jawab...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nino Nafan Hudzaifi Nurtopo, author
Perbedaan Penerapan Corporate Social Responsibility Berbentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Pengembangan Masyarakat bagi Perusahaan pada Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia (Studi Kasus: PT Pertamina Hulu Mahakam) = Differences in the Implementation of Corporate Social Responsibility in the Form of Social and Environmental Responsibility & Community Development for Companies Engaged in Indonesian Upstream Oil & Gas Sector (Case Study: PT Pertamina Hulu Mahakam)
Ketentuan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia sejatinya diatur oleh beberapa ketentuan perundang-undangan yang berbeda. Pada sektor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) sendiri, perusahaan yang memiliki Kontrak Kerja Sama (KKS) migas dengan pemerintah Indonesia (pemerintah) dikenakan kewajiban untuk melaksanakan setidak-tidaknya dua jenis CSR, yaitu Tanggung Jawab...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Echa Yuniarti, author
Analisis kebijakan pengurangan pajak bumi dan bangunan untuk pertambangan minyak dan gas bumi pada tahap eksplorasi = Analitical of land and building tax reduction policy for oil and gas exploration
Penelitian ini mengangkat proses formulasi kebijakan pengurangan PBB untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi dikaitkan dengan teori Patton dan Sawicki. Pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang formulasi kebijakan pengurangan PBB untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi yaitu sebagai perwujudan Instruksi Presiden dan amanat...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S64025
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ferin Chairysa, author
Pengaturan pengurangan pajak bumi dan bangunan minyak dan gas bumi pada tahap eksplorasi = The regulation of property tax reduction of oil and gas exploration
Cadangan minyak dan gas bumi sebagai sumber energi utama Indonesia sedang mengalami masa kritis. Produksi minyak dan gas bumi tidak lagi dapat mencukupi jumlah konsumsi. Keadaan seperti ini mendorong pemerintah untuk terus menggalakkan kegiatan eksplorasi dengan harapan adanya cadangan minyak dan gas bumi baru. Namun, patut dipahami bahwa untuk melakukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S61818
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Nurul Firdaus, author
Klausula indemnitas dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi.
Klausula Indemnitas atau Klausula Ganti Rugi merupakan salah satu ketentuan penting dalam kontrak pengeboran internasional untuk membantu mengalokasikan risiko kepada pihak yang berada dalam posisi yang paling tepat untuk menanggung risiko tersebut. Konsep ini memiliki peranan yang signifikan dalam kontrak kontrak di bidang minyak dan gas bumi, karena karakter khusus...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S25029
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Bertha Manimbul Jayanti, author
Analisis Yuridis Posisi Negara (Pemerintah) Dalam Kontrak Production Sharing Migas Menurut KUHPER Dan Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 Juncto Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 = Analysis Juridical The Position of The State (Government) In Production Sharing Contract According to The Civil Code and The Law No. 22/2001 Concerning Natural Oil and Gas In Conjunction Article 33 (3) The 1945 Constitution
[ABSTRAK
Undang-Undang Migas Tahun 2001 menjelaskan Negara (Pemerintah) turut terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu migas. Negara diberikan kewenangan mengusahakan hulu migas dalam bentuk Kontrak Production Sharing (KPS) yang didukung filosofis amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan posisi Negara (Pemerintah)...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41795
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   >>