Hasil Pencarian

Ditemukan 176 dokumen yang sesuai dengan query

Dinda Namira Anindya, author

Penerapan Pasal 42 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Bogor I = Implementation of Article 42 paragraph (4) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration at the Land Office of the Administrative City of North Jakarta and Bogor Regency Area I

Pengaturan mengenai penggunaan akta pembagian waris telah diatur sejak tahun 1997 dengan berlakunya Pasal 42 ayat (4) PP 24/1997. Namun, nyatanya hingga saat ini belum semua kantor pertanahan menerima penggunaan akta tersebut. Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, penggunaan akta pembagian waris baru dapat digunakan sejak tahun 2022, sedangkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Laras Hafizhah Suristyo, author

Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan terhadap Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 586/Pdt/G/2020/PN.Jkt.Utr) = The Legal Power of Underhand Land Sale and Purchase Agreement on the Transfer of Land Rights (Case Study: North Jakarta District Court Decision No. 586/Pdt/G/2020/PN.Jkt.Utr)

Perjanjian Jual beli tanah adalah salah satu perjanjian yang tidak dapat dilakukan cukup dengan dibawah tangan. Kepastian hukum dalam perjanjian jual beli tanah mengakibatkan perlu adanya kekuatan hukum pada pembuktian dalam perjanjian jual beli dengan objek hak atas tanah. Umumnya perjanjian jual beli tanah dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jesslyn Clementine, author

Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Waris Yang Dibuat Di Bawah Tangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Dps) = Transfer of Land Rights Based on Underhand Inheritance Distribution Statement (Study of District Court Decision Number 72/Pdt.G/2021/PN Dps)

Peralihan hak atas tanah kecuali lelang seharusnya dituangkan dalam akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Namun dalam praktiknya, terdapat bukti peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak dituangkan dalam akta PPAT yaitu surat pernyataan pembagian waris seperti yang ada dalam Putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lieke L. Tukgali, author

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Mencegah Manipulasi dan Spekulasi Dalam Bidang Pertanian

Jakarta: Universitas Indonesia, 2002

T36390

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sarah Asharina, author

Perjuangan hak atas tanah Gurindji 1966-1976 = Gurindji land right struggle 1966-1976

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Perjuangan Gurindji Aborijin pada tahun 1966 yang merupakan gerakan tuntutan hak atas tanah dan kesetaraan upah Aborijin diwilayah Northern Territory, Australia. Gerakan ini merupakan gerakan pertama yang memperkenalkan hak atas tanah adat di Australia. Keberhasilan Tuntutan masyarakat Gurindji tidak terlepas dari kerjasama antara masyarakat kulit putih...

2017

S70026

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Zulfikar Raharjo, author

Kekuatan hukum jual beli tanah melalui surat pernyataan penyerahan hak atas tanah (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 PK/PDT/2016) = The legality of land sale and purchase agreement using statement letter regarding relinquishment of land review of supreme court stipulation No 134 PK/PDT/2016 / Zulfikar Raharjo

ABSTRAK
Berdasarkan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli tanah harus dilakukann melalui Akta Jual Beli yangt dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah PPAT , namun terdapat perbedaan dengan apa yang terjadi di daerah daerah terpencil, salah satunya di kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara, Haryanto...

2018

T51060

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Winengku Rahajeng, author

Keabsahan jual beli hak atas tanah yang terikat jaminan tanpa sertifikat asli (Studi kasus Putusan Nomor 29/PDT.G/2017/PN Tgl) = Legality of land rights transaction that banded with collateral without original certificate (Case study Decision Number 29/PDT.G/2017/PN Tgl).

Dalam jual beli hak atas tanah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat sah dan mengikat menurut hukum. Selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dalam jual beli hak atas tanah juga harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini terdapat jual beli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54582

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

M. Iqbal Fadillah, author

Akta Pengakuan Hutang Dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang memuat klausula telah beralihnya hak atas tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277 K/PDT/2017) = Deed of Credit Acknowledgement and Sales Purchase Agreement with clause of transfer over land rights (Case Study of Supreme Court Adjudication of Republic Indonesia Number 1277 K/PDT/2017)

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai Akta Pengakuan Hutang dengan menggunakan jaminan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli berupa tanah dan bangunan, bukan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277 K/Pdt/2017. Oleh karena jaminan yang diberikan berupa tanah dan bangunan, paling tepat adalah menggunakan Lembaga Hak Tanggungan sebagai jaminan sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gianesha Pratama, author

Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap penyalahgunaan jabatan pejabat pembuat akta tanah berkaitan dengan Pengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014 = The role of the Notary Regional Supervisory Board the abuse of the position of the land deed making officer regarding the management of Land and Building Rights Acquisition (BPHTB): decision of The Notary Regional Examination Council Number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang dalam membuat akta autentik autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Selain Notaris, pejabat lain yang juga mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik adalah Pembuat Akta Tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Widi Astuti, author

Peralihan hak jual beli atas tanah sertipikat hak guna bangunan yang telah berakhir masa berlakunya dengan pengajuan proses balik nama sertipikat hak atas tanah

Salah satu sumber daya alam yang terpenting adalah tanah. Pada masa sekarang ini dimana jumlah manusia bertambah banyak, sedangkan jumlah tanah tidak dapat bertambah, hal tersebut menyebabkan nilai tanah semakin tinggi dan tidak mungkin turun. Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Setiap pihak yang mendaftarkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S98

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

<< 12 13 14 15 16 17 18 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian