Hasil Pencarian

Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query

Anggraeni Puspita Sari, author

Analisis penerapan manajemen risiko dan peran audit internal terhadap manajemen risiko pada lembaga PQR = Analysis of risk management implementation and internal audit’s role in risk management at PQR commission.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dan peran audit internal terhadap manajemen risiko pada Lembaga PQR. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pengumpulan data triangulasi teknik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di Lembaga PQR belum cukup efektif, yang menjadi penghambat utama adalah komitmen...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nainggolan, Poltak Partogi, 1963-, author

DPR dan Defisit Demokrasi

Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022

321.8 NAI d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Baharudin Aritonang, author

Hubungan presiden dengan lembaga negara lainnya menurut UDD NRI tahun 1945 / Baharudin Aritonang

Tulisan ini merupakan kajian tentang hubungan Presiden dengan lembaga negara lainnya yang kewenangannya diatur langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yaitu MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY dan BPK. Hubungan mereka terkait langsung di dalam penyelenggaraan negara. Semua lembaga negara memiliki hubungan kerja, baik yang...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018

342 JKTN 10 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Christine S.T. Kansil, author

Hukum tata negara Republik Indonesia 2

Jakarta: Rineka Cipta, 2003

342 KAN h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Moh. Kusnardi, author

Susunan pembagian kekuasaan menurut undang-undang dasar 1945

Jakarta: Gramedia, 1983

342.91 KUS s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dora Nina Lumban Gaol, author

Analisis Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara = Analysis of the Position of the Pancasila Ideology Guidance Agency from the Perspective of Constitutional Law

Perkembangan lembaga negara mengalami dinamika sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan kekuasaan negara. Salah satu kebutuhan yang diangap penting oleh pengambil keputusan adalah pentingnya pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang berujung pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lahirnya lembaga ini menjadi perdebatan mulai dari hal yang paling...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ario Narabewa, author

Evaluasi terhadap penetapan otoritas jasa keuangan sebagai subjek pajak dan evaluasi atas pendapatan OJK sebagai objek pajak penghasilan = Evaluation of the establishment of the financial services authority as a tax subject and evaluation of contributions to The OJK has the potential to cause double taxation.

Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai subjek dan atas Penghasilan OJK sebagai objek pajak. Analisis dilakukan karena DJP menetapkan OJK sebagai Subjek Pajak Penghasilan dan pungutan yang dilakukan OJK terhadap sektor jasa keuangan adalah objek pajak penghasilan, hal tesebut dapat menimbulkan isu pajak berganda (double tax)...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muh Iqbal Romadhoni, author

Analisis kedudukan kantor staf presiden sebagai penunjang lembaga kepresidenan ditinjau dari perspektif hukum tata negara = An analysis of the position of the presidential staff office (kantor staf presiden) as a state auxiliary body for presidential institution from the perspective of the indonesian constitutional law

Era reformasi ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berdampak pada pesatnya perkembangan pembentukan lembaga-lembaga baru utamanya lembaga negara penunjang. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan presiden. Hal ini dilakukan demi menyelenggarakan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien apalagi ditambah dengan kompleksitas permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hendra Nurtjahjo, author

Lembaga, badan, dan komisi negara independen (state auxiliary agencies) di Indonesia: tinjauan hukum tata negara

lndependent state auxiliaries agencies status, may it be as lembaga (state institution), badan (state auxiliary body), or komisi (state commission) on its applications has long been a major problem, especially afar amendment of 1945 Constitution it should be clear whether it is an auxiliary or main institution, and its independency...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

HUPE-35-3-(Jul-Sep)2005-275

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Dotulong, Christian Maxius, author

Pemasaran Sosial Nilai Lembaga Negara Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Media Sosial Lembaga Negara Bidang Pertahanan dan Keamanan) = Social Marketing on State Institution`s Value Through Social Media (Case Study: Social Media Accounts of Defence and Security State Institute)

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di lembaga negara bidang pertahanan dan keamanan untuk melihat bagaimana pemasaran sosial dilakukan untuk mengkonstruksi citra lembaga negara. Aspek publisitas dalam social marketing mix menjadi fokus utama riset penelitian ini. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa lembaga negara mengemas nilai-nilai lembaga negara ke dalam konten media...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019

T54100

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian