Ditemukan 239 dokumen yang sesuai dengan query
Rengganis, author
Law Number 30 Year 1999 regarding Arbitration and Alternatif Disputes Resolution provides the annulment of arbitration award under article 70, stated that the parties may submit a request to annul an arbitration award, if it suspected contains false/forged documents or concealment of documents or the award was rendered as result...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28906
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Sindy Puspita Carolina, author
Kewarisan pada umumnya banyak menimbulkan masalah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Rasulullah: ?Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah pada manusia, karena faraidh adalah separuh dari ilmu dan banyak menimbulkan masalah? (HR At-Tirmidzi). Dari permasalahan kewarisan tersebut, salah satunya adalah bagian harta warisan terhadap anak diluar nikah sebagaimana kasus Nomor\ 382 K/AG/2007. Oleh...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28593
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Glorius Frits Taihuttu, author
Tesis ini membahas mengenai: Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta perpanjangan perjanjian sewa-menyewa tanah yang dibuatnya? Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak penyewa terhadap pembatalan akta perpanjangan perjanjian sewa-menyewa tanah oleh pengadilan? Apakah Putusan Mahkamah Agung No.15/K/Pdt/2009 telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku? Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T 28681
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Rafiuddin, author
ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sifat final
putusan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yakni langsung
memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya...
2012
T30966
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Dodi Haryono, author
Penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Hal itu hendaknya dilakukan dengan menggunakan suatu pendekatan penafsiran yang holistis, integratif dan dinamis. Jika hal tersebut tidak dipenuhi akan cenderung menghasilkan putusan yang parsial, nonintegratif, statis, dan/atau liar. Implikasinya adalah justifikasi...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
D-pdf
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
A. Lazuardi P., author
Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengujian undang-undang terhadap UUD yang dikaitkan dengan gagasan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selama ini Mahkamah Konstitusi telah memutus ratusan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang. Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus dengan pilihan tidak menerima, mengabulkan, atau menolak permohonan dari pemohon...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S25481
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Gitta Nur Wulan, author
ABSTRAK
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan
salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan
bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal
tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi
pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan
penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya,...
2016
S63076
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Marpaung, Hendry Ardi, author
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat. Ketentuan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan kesalahan berat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikarenakan dianggap telah melanggar asas praduga tidak bersalah dan...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S63665
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hasna Wahida, author
ABSTRAK
Pandangan dominan dalam ilmu hukum pidana menyatakan bahwa penerapan
analogi dilarang dalam hukum pidana sebab melanggar asas legalitas, sedangkan
penafsiran ekstensif diperbolehkan. Skripsi ini menemukan bahwa penerapan
analogi dan penafsiran ekstensif memang memiliki perbedaan dalam konteks
struktur argumentasi yang dikandung di dalamnya, namun keduanya memiliki
persamaan dalam konteks penerapan praktisnya, yaitu sama-sama memperluas
cakupan makna suatu...
2016
S64462
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Kevin Valentino, author
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis mengenai sengketa kewenangan yang terjadi di antara
lembaga negara bantu KPK dengan POLRI. Kehadiran lembaga negara bantu
berkembang di Indonesia pasca perubahan UUD NRI 1945. Berbagai lembaga
negara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam.
Beberapa diantaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang
memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang. Apabila...
2016
S65570
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
