Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query

Hary Mulyo Yanuar, author

Pemisahan Harta Kawin Dalam Perkawinan Campuran, Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel) = Separation of Marriage Assets in Mixed Marriage, Based on Determination of Courts (Case Study of Determination of South Jakarta District Court Number 555 / Pdt.P / 2016 / PN.Jkt.Sel)

Perkawinan campuran adalah suatu perkawinan antara dua warganegara yang berbeda, dimana satu pihak warga negara Indonesia dan pihak lain warga negara asing. Calon suami istri sebelum atau pada waktu perkawinan atau suami istri setelah perkawinan, dapat membuat perjanjian kawin mengenai harta benda dalam perkawinan. Perjanjian kawin dalam perkawinan campuran, yang...

2016

AJ-Pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Lita Arijati, author

Identifikasi Akibat Hukum yang Timbul dari Tidak Dicatatnya Perkawinan Campuran Internasional di Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999

LP-pdf

UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library

Tasha Kartika Larasati, author

Pembatalan perkawinan campuran yang dilakukan berdasarkan atas dokumen palsu: analisis putusan nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. = Annulment of mixed marriage based on false document: analysis of decision number 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Di Indonesia, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut selain diatur mengenai perkawinan antara sesama warga negara Indonesia, diatur pula mengenai perkawinan dengan warga negara asing yang di dalam undang-undang disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S66075

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kristin Junaidi, author

Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri dan tidak didaftarkan di Indonesia: analisis kasus putusan Mahkamah Agung No: 526/PDT/G/2012.PN.Jkt.Sel = Prenuptial agreement in mixed marriage which held abroad and not registered in Indonesia case (analysis of supreme court decision No: 526/PDT/G/2012.PN.Jkt.Sel

[Perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam hal perkawinan campuran dilaksanakan di luar Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45289

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurul Kartika Dewi, author

Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Indonesia Oleh Pasangan Kawin Campur Yang Merupakan Harta Bersama = Sale and Purchase on Land and Property in Indonesia by Mixed Marriage Couple Which is a Community Property

Penelitian ini membahas mengenai jual beli tanah dan bangunan di Indonesia yang dilakukan oleh pasangan kawin campur yang merupakan harta bersama. Hal ini dikarenakan banyaknya pasangan kawin campur yang tidak melakukan perjanjian pemisahan yang tidak mengetahui mengenai pengaturan jual beli tanah dan bangunan di Indonesia yang diperbolehkan bagi pasagan kawin...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43142

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Dimas Aqshal Indratta, author

Legal status of children from undocumented mixed marriages in the perspective of Indonesia private international law = Status hukum anak dari perkawinan campuran yang tidak di dokumentasi dalam perspektif hukum perdata internasional Indonesia

Perkawinan campuran terjadi terutama di Arab Saudi dan Malaysia, tempat banyak pekerja Indonesia bekerja. Dokumentasi pernikahan terkadang diabaikan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 1 Tahun 1974 menyatakan, “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama” dan “Setiap perkawinan didokumentasikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 2 ayat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Griselia Vania Ariyatne, author

Hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran : studi analisis Putusan No.502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dan 204/Pdt.G/2019/PN.Smn = Custody of children due to divorce in mixed marriages : analytic study of Verdict Number 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst and 204/Pdt.G/2019/PN.Smn

Penentuan pemberian hak asuh anak akibat perceraian seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan “the best interest of the child” atau kepentingan terbaik bagi si anak. Hal ini disebabkan karena hubungan antara anak dengan orang tua tidak putus akibat perceraian. Oleh karena itu anak tetap berhak untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang terbaik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sylvia Ulfa Zuhardi, author

Upaya Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pada Saat Perkawinan Belum Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 284/Pdt.P/2020/PA.Bgr) = Efforts to Legalize Children from Mixed Marriages That Born During Unlegaly Marriages (Study of Bogor Religious Court Decision Number: 284/Pdt.P/2020/PA.Bgr)

Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin (ALK) yang dilahirkan dari perkawinan campuran orangtuanya seharusnya memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Hal ini dilakukan guna...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Zaky Madany, author

Perjanjian pemisahan harta yang dibuat setelah perkawinan campuran guna mempertahankan hak milik atas properti (studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 269/Pen.Pdt.P/2015/PN.Tng.) = Assets separationmade after mixed marriage to keep private rights on the property (case study determination of Tangerang District Court Number 269/Pen.Pdt.P/2015/ PN.Tng.)

Dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini, globalisasi tidak hanya merubuhkan "batasan" suatu negara dalam bidang ekonomi, politik dan kebudayaan, namun juga pergaulan manusia yang dapat dilihat dari semakin banyaknya kasus perkawinan yang terjadi antara dua orang yang tunduk pada dua hukum yang berbeda karena perbedaan status kewarganegaraan. Perkawinan campuran pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52449

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fathimah Az-Zahra, author

Perlindungan Hukum terhadap harta pribadi Istri dengan adanya perjanjian kawin yang dibuat sebelum Pencatatan Perkawinan Campuran (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2060K/PDT/2018)

Dalam suatu perkawinan campuran, penting untuk diadakannya perjanjian kawin untuk memisahkan harta kekayaan pasangan suami istri dalam perkawinan mereka. Perjanjian kawin, menurut Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan harus dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini bertitik pada perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53591

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian