Ditemukan 52 dokumen yang sesuai dengan query
Byt Yundarwin, author
Pertahanan negara pada hakekatnya adalah fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan potensi dan kekuatan pertahanan negara untuk menangkal dan mengadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pemerintah membutuhkan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan industri pertahanan yang memiliki pengelolaan manajemen yang baik dan kemampuan teknologi produksi persenjataan untuk...
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019
T51722
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bulakh, J. Christian, author
Sebagai perwujudan atas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, setiap daerah mendapatkan hak otonomi. Pemberian hak otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mencapai efektifitas penyelenggaraan pemerintah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah adalah hak daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sebagai urusan otonomi daerah berdasarkan prakarsanya sandhi dalam...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T11503
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Syufenri, author
Pengakuan Pemerintah Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 tidak termasuk wilayah Irian Barat. Dalam upaya pengembalian Irian Karat ke dalam wilayah NKRI, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan taktik diplomasi konfrontasi yaitu ekonomi, politik, dan militer sampai dengan tahun 1961. Namun disisi lain, Pemerintah Belanda melancarkan taktik self...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T11405
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Napitupulu, Wilson, author
Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR No. II/MPR/1978, sudah berpuluh juta rakyat Indonesia mengikuti pemasyarakatan P-4, melalui jalur Penataran P-4 dan Non Penataran, dan telah menghabiskan dana yang tidak kecil, waktu dan tenaga. Masyarakat mempertanyakan hasilnya, yang tercermin dengan pernah munculnya issu "kejenuhan Penataran P-4" pada medio 1989. Ada yang...
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Subroto Ary, author
Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman. Pembangunan nasional dilakukan serta dilaksanakan merata diseluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat; tetapi untuk seluruh masyarakat. Lebih jelas lagi dinyatakan bahwa pembangunan...
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Awang Faroek Ishak, author
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhardi, author
Garin-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan bahwa perhatian sebesar-besarnya perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun yang tidak langsung diperuntukan bagi pembangunan pedesaan. Dan pembangunan pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia...
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Margaretha Hanita, author
Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana strategi pertahanan di wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Tekanan penelitian ini pada bagaimana kondisi wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga dilihat dan aspek-aspek ketahanan nasional. Temuan penting penelitian ini adalah menonjolnya pendekatan militer dalam menjalankan strategi pertahanan...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T 2331
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sianturi, Eddy M.T., author
Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang mulai diberlakukan sejak awal tahun 200I merupakan salah satu agenda reformasi dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya demokratisasi dalam pengelolaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembagian sebagian besar kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintah daerah memiliki kesempatan besar...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20750
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Trio Srimareza
ABSTRAK
Artikel ini membahas partisipasi Indonesia dalam UNIFIL MTF sebagai cara negara mengaktu-alisasikan diplomasi angkatan lautnya. Artikel ini berusaha menjelaskan motif Indonesia bergabung dalam UNIFIL MTF dengan menggunakan Metodologi soft-system berdasarkan teori Diplomasi Angkatan Laut. Dengan menggunakan kerangka analisis tersebut, artikel ini diharap-kan dapat mengisi kesenjangan teoretis dan metodologis yang kerap...
Depok: Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, 2017
320 UI-GLOBAL (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
