Hasil Pencarian

Ditemukan 209 dokumen yang sesuai dengan query

Diah Dwi Iriyanti, author

Akibat Hukum Akta Jual Beli Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.PML) = Legal Deed of Sale And Purchase of Marital Properties Without Wife's Approval After Divorce (Study of Decision Number 14/Pid.B/2019/PN.PML)

Tesis ini mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang diperjualbelikan setelah terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 14/Pid.B/2019/PN.PML. Adapun permasalahan yang diangkat adalah akibat hukum atas jual beli harta bersama dimana salah satu pihak tidak memberikan persetujuan dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh PPAT. Metode penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Farah Fadilla, author

Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Objek Jual Beli Berantai Milik Pihak yang Tidak Tercatat dalam Sertipikat Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018) = The Responsibility of Notary Public/PPAT Against the Sale and Purchase Object With a Chain Belongs to Parties That Is Not Registered in the Land Certificate (Case Study Supreme Court Decision Number 485/K/Pdt 2018)

Tesis ini membahas kasus jual beli berantai atas objek sebidang tanah. Pada saat jual beli pertama dilakukan pada tahun 1991, Notaris/PPAT tidak menuntaskan pengurusan pensertipikatannya sehingga terjadi jual beli berikut dan berikutnya lagi atas tanah tersebut sampai empat kali di tahun 2010. Hal ini berujung pada sengketa ahli waris dari pembeli pertama yang mengganggu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Christian Arijanto G., author

Tinjauan yuridis akta jual beli palsu yang dibuat PPAT sementara sebagai dasar bagi pendaftaran hak atas tanah = Judicial review of counterfeit deed of sale and purchase made before temporary land deeds officer as the basis for registration land of rights

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Pendaftaran tanah yang baik sangat menguntungkan masyarakat. Tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan dibantu oleh PPAT termasuk PPAT Sementara. Akta PPAT merupakan salah satu sumber utama pemeliharaan data pendaftaran tanah. Tesis ini membahas : A. Kepada siapa tuntutan pemalsuan dapat diajukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28611

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Beta Avissa, author

Peralihan Hak Atas Tanah Menggunakan Akta Jual Beli Yang Didasari Perikatan Jual Beli Cacat Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No 150/Pdt.G/2019/PN.JKT.TIM.)

Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yaitu melalui perbuatan jual beli, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga perjanjian jual beli dilakukan di hadapan PPAT. Banyaknya kasus mengenai jual beli tanah yang melanggar hukum, menunjukan pentingnya pembahasan mengenai perbuatan PPAT yang mengalihkan hak atas tanah menggunakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Diana Idola Hotmarito, author

Peran notaris selaku PPAT dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan = The role of notary as official land deed maker implementation the self assessment system of bea acquisition of land and building in sell and purchase of land and building title of right

Notaris selaku PPAT selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, dalam hal melaksanakan sistem self assessment pemungutan pajak BPHTB tunduk pula pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31395

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nizar Satrio Wicaksono, author

Keabsahan akta pembagian hak bersama atas dasar surat keterangan ahli waris yang diregister oleh kepala desa/lurah dan camat yang palsu atau dipalsukan (studi = The validity of the division of certificate joint right on the basis of a letter of heirs registered by the village head and sub-district false or falsified (case study decisions of the supreme court number 688 k / pid / 2017) kasus putusan mahkamah agung nomor 688 k/pid/2017)

Penelitian ini membahas tentang Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) keabsahan surat keterangan ahli waris yang diregister oleh kepala desa/lurah dan camat berdasarkan inisiatif notaris/PPAT; (2) Kedudukan akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54931

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cindy Eka Febriana, author

Pertanggungjawaban PPAT sebagai turut tergugat atas objek akta jual beli berstatus sitaan pengadilan (studi putusan pengadilan negeri purwakarta nomor 22/PDT.G/2017/PN.PWK) = Land deed official's (PPAT) responsibility as a co-defendant for object of contract of sale in conservatoir beslag (Study of supreme court decisions number 22/PDT.G/2017/PN.PWK)

PPAT berwenang melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data yuridis pada Kantor Pertanahan, salah satunya adalah jual beli tanah, dimana PPAT berwenang untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52468

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ananda Priyanka Nabilah, author

Perlindungan Pihak Yang Beritikad Baik Melalui Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1356 K/Pdt/2021) = Protection of Party with Good Faith through a Negative Publication System with a Positive Tendency According to the Supreme Court Decision Number 1356 K/PDT/2021

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah. Dalam proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) harus memerhatikan syarat sahnya jual beli agar tidak mengakibatkan batalnya akta jual beli. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan seseorang dalam menjual atau membeli tanah tersebut....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Deni Kurniawan, author

Keabsahan Jual Beli Tanah Dengan Status Hibah Atas Peralihan Tanah Bangunan Tanpa Pihak Yang Berwenang Terhadap Keputusan Pembatalan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3594 K/Pdt/2020) = Legality of Sale and Purchase of Land with Grant Status on Transfer of Building Land without the Authorized Party for Cancellation Decision (Study on Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3594 K/Pdt/2020)

Tanah merupakan objek yang selalu saja menjadi rebutan di dalam kehidupan masyarakat, dalam hal pemberian hibah tersebut jarang sekali timbul konflik bagi anggota keluarga yang tidak menerima pembagian karena pada dasarnya hibah adalah pemberian, sehingga pemilik harta tersebut dapat dengan leluasa memberikan hartanya kepada siapapun atas kehendak pemilik harta tersebut....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ivania Evelin Adelia Antony, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pemalsuan Identitas dan Tanda Tangan dalam Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 412/PDT/2018/PT DKI) = Responsibilitiy of Land Deed Officer for Identity and Signature Forgery in Sale and Purchase Deed (Study of DKI Jakarta High Court Decision Number 412/PDT/2018/PT DKI)

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta autentik ialah suatu akta yang dibuat sesuai ketentuan undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta dibuat. Sebelum melakukan pembuatan akta, PPAT wajib melakukan pengenalan penghadap dengan memeriksa identitas data diri dan dokumen dari penghadap. Kewajiban ini dilakukan sebatas pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian