Hasil Pencarian

Ditemukan 209 dokumen yang sesuai dengan query

Fadhila Rizqi, author

Tindakan Abuse of Power oleh Majelis Pembina dan Pengawas dalam Menetapkan Rekomendasi Sanksi Berupa Pemberhentian Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR) = Abuse of Power Actions by the Builder and Supervisor Board in Establishing Sanctions Recommendation for Dismissal Against Land Deed Official (Study of Decision Number 20/G/2020/PTUN.PBR)

Tata cara pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MPP PPAT) terhadap PPAT diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 (Permen ATR 2/2018). Selain beralaskan pada ketentuan menteri, pelaksanaan tugas jabatan MPP PPAT wajib berpegang teguh pada sumpah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Theola Ramadhani, author

Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Tukar Menukar Tanah Dan Bangunan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3145 K/Pdt/2020) = Legal Consequences of Deed of Sale and Purchase Made On the Basis of Undue Influence in Land and Building Exchange Agreements (Study case of Supreme Court decision Number 3145 K/Pdt/2020)

Dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan wajib membuat akta sesuai dengan perbuatan hukum yang disepakati para pihak. PPAT juga wajib membaca, menjelaskan, dan memastikan akta PPAT yang dibuat telah sesuai isinya dengan apa yang dikehendaki para pihak, sebelum akta tersebut disampaikan ke kantor...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ruth Patricia Habigael, author

Tanggung jawab notaris selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap akta jual beli yang dibuat dalam masa cuti sebagai notaris : studi Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/2009 = Responsibility of notary as the land deed official pejabat pembuat akta tanah (PPAT) against deed of sale and purchase made on the leave period as a notary : case study on Decision of Central controling assembly Notarial Number 11/B/Mj.PPN/2009 dated June 12th 2009

Tesis ini membahas mengenai seorang notaris yang cuti karena menjabat sebagai pejabat negara, dan membuat akta jual beli atas jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apakah pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dalam masa cuti Notaris sah kekuatan pembuktian hukumnya dan apakah perbuatan Notaris/ PPAT tersebut termasuk pelanggaran Jabatan?...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39040

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dinda Permata Widya, author

Akibat Hukum Pembuatan Akta Jual Beli Oleh PPAT Yang Mengandung Cacat Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1384 K/PDT/2020) = Legal Consequences of Making Sale and Purchase Deeds by Officials Making Land Deeds with Legal Disabilities (Study of Verdict of Supreme Court Number 1384 K/PDT/2020)

Jual beli Merupakan perjanjian konsensuil, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, yaitu mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga, meskipun jual beli tersebut mengenai barang yang tidak bergerak. dalam pelaksanaan jual beli, untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Apriyanti, author

Pembuatan Akta Jual Beli yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Tanpa Surat Kuasa yang Sah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 472/PK/PDT/2019)” = Preparation of Sale and Purchase Deed Made Before the Land Deed Official (PPAT) Without valid Power Of Attorney (Case Study Supreme Court Decision Number 472/PK/PDT/2019)

Pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) tanpa surat kuasa yang sah (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 472/PK/PDT/2019) diangkat karena banyak PPAT yang terjerat di Pengadilan baik perkara perdata maupun pidana, salah satunya karena terjadinya perbuatan melawan hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 472/PK/PDT/2019,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aliva Diestika, author

Tanggung Jawab PPAT atas Kelalaian Proses Balik Nama Sertipikat Pada Kantor Pertanahan Terkait Perilaku dalam Jabatannya Selaku Notaris (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris 14/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2018) = Land Deed Officials (PPAT) Responsibility for Negligence in The Transfer of Certificate Process At the Land Office Regarding Behavior in His Position as a Notary (the Decision of the Notary Regional Supervisory Board 14/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2018

Dalam menjalankan jabatan sebagai seorang Notaris dan juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), seorang Notaris/PPAT dituntut untuk selalu memperhatikan batasan-batasan dalam melaksanakan jabatannya. Profesionalitas dalam melaksanakan jabatan harus sama-sama dijunjung oleh Notaris/PPAT tetap sama dengan mematuhi koridor-koridor yang telah diatur. Dalam hal melaksanakan tugasnya Notaris/PPAT bisa saja tidak terlepas dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simon Reinaldo Marlin, author

Pencatatan Peralihan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik Oleh Pembeli Secara Sepihak Dalam Jual Beli Tanah Studi Putusan Pengadilan Nomor 799/Pdt.G/2020/Pn. Sby. = Recording of Transfer of Land Rights Certificate of Ownership by Buyers unilaterally in the sale and purchase of land Study of Court Decision Number 799/Pdt.G/2020/Pn. Sby.

Proses peralihan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) mewajibkan diadakannya pendaftaran tanah/pencatatan peralihan hak seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk para pemegang hak. Namun dalam praktiknya terdapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jami Allaidin, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli Atas Sertipikat yang Dibatalkan Pendaftaran Peralihan Haknya (Studi Kasus Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Jkt/Sel) = Responsibility of the Land Deed Making Official for the Deed of Sale and Purchase on the Canceled Registration of the Transfer of Rights (Case Study Verdict Number 550/Pid.B/2021/PN Jkt/Sel)

Tesis ini meneliti tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) terhadap akta jual beli atas sertipikat yang dibatalkan pendaftaran peralihan haknya. Pembatalan pendaftaran peralihan sertipikat hak atas tanah akibat adanya cacat administrasi dan/atau cacat hukum didasari peralihan dari akta jual beli yang dalam pembuatannya terdapat perbuatan melawan hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ricky Samuel S., author

Kekuatan pembuktian akta jual beli PPAT terhadap kepemilikan hak atas tanah (tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 September 2002, Nomor : 146/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR.) = Probative force of the deed of sale and purchase by PPAT toward the ownership of land right. (juridical review of West Jakarta District court’s verdict, dated September 5th 2002, number : 146/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR.)

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kekuatan pembuktian akta jual beli PPAT, terhadap kepemilikan hak atas tanah. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Akta jual beli PPAT mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar telah dilakukannya perbuatan hukum jual beli tanah. Setelah Akta Jual Beli PPAT dibuat,...

2014

T42072

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ulfa Amalyah Usman, author

Keabsahan sertipikat pengganti sebagai dasar pembuatan akta hibah: studi kasus nomor 64/Pdt.G/2018/PN.Kdi = Legality of the surrogate certificate as the basis for making a deed of grant

Penelitian ini membahas mengenai sertipikat pengganti sebagai dasar pembuatan akta hibah, yang mana diketahui bahwa permasalahan sertipikat pengganti dimasyarakat bukanlah hal baru. Sertipikat pengganti terjadi apabila sertipikat asli sebelumnya dinyatakan hilang oleh pemilik, maka pihak Kantor Pertanahan setempat pun akan menerbitkan sertipikat pengganti tersebut dengan adanya pengajuan permintaan sertipikat pengganti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian