Hasil Pencarian

Ditemukan 209 dokumen yang sesuai dengan query

Mohammad Guntur Priyombodo, author

Kekuatan hukum surat keterangan hibah dapat membatalkan akta jual beli dan sertipikat hak milik no 2150 lkp tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang no 40 pdt 2012 pt tk = The power of law grants letter to cancel deed of sale buy and proprietary certificate no 2150 lkp judicial review of against high court ruling no 40 pdt 2012 pt tk / Mohammad Guntur Priyombodo

ABSTRAK
Sebagai peraturan pelaksanaan UUPA dan penyempurna Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sesungguhnya PP 24/1997 dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki dan menguasai tanah dengan itikad baik. Pengadilan merupakan langkah hukum terakhir jika terjadi perselisihan tentang hak atas tanah setelah penyelesaian dengan cara musyawarah atau mediasi tidak menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini bermaksud melakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39388

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siregar, Yeane Marlina, author

Implikasi hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian, akta kuasa dan akta jual beli yang dibuat oleh notaris/pejabat pembuat akta tanah: studi kasus: putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps.tahun 2018 = Legal implications of department against law in agreement, debt of authority and debt for buying selling made by notary/land titles registator: case study of Denpasar District court decision number 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. 2018

Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian, dimana salah satu pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54599

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ivo Lutyana Panditha, author

Pertanggungjawaban notaris dan pejabat pembuat akta tanah PPAT atas tindak pidana pada pembuatan akta autentik : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/PID/2015 = Responsibility of a notary and land deed officer for the criminal act in the drawing up of authentic deeds : a case study of decree of The Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 143 K/PID/2015

ABSTRAK
Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selama berada di dalam satu wilayah jabatan. Sebagai pejabat umum, Notaris dan PPAT mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris/PPAT harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Namun masih ada oknum Notaris/PPAT yang bertindak diluar kewenangannya sehingga menimbulkan akibat hukum....

2018

T49237

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vania Angela Sebastian, author

Pinjam meminjam dengan jaminan tanah yang berakibat terjadinya jual beli atas obyek jaminan dengan adanya keterangan palsu (studi putusan nomor 617/pid.b/2016/pn smn dan putusan nomor 256/pdt.g/2017/pn smn) = Loan and loaning with guarantees of land that result in sale and purchase of collateral object with false information (study of verdict number 617/ pid.b/ 2016/pn smn and verdict number 256/ pdt.g/ 2017/pnsmn)

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli yang didasarkan pada keterangan dan dokumen palsu yang dibawa oleh penghadapnya. Dokumen palsu yang dimaksud adalah berupa kartu identitas dan surat cerai, termasuk tanda tangan dari si penghadap PPAT. Penelitian ini mengkaji mengenai...

2020

T54910

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gianesha Pratama, author

Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap penyalahgunaan jabatan pejabat pembuat akta tanah berkaitan dengan Pengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014 = The role of the Notary Regional Supervisory Board the abuse of the position of the land deed making officer regarding the management of Land and Building Rights Acquisition (BPHTB): decision of The Notary Regional Examination Council Number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang dalam membuat akta autentik autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Selain Notaris, pejabat lain yang juga mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik adalah Pembuat Akta Tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bela Afriani, author

Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas pembuatan akta hibah tanpa persetujuan anak kandung pemberi hibah: studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu nomor 0018/Pdt.G/2017/PTA.Pal juncto putusan Pengadilan Agama Palu nomor 236/Pdt.G = Responsibility of the land deed makers official towards completion of grant deed without biological child consent: case study of Palu High Religion Court Verdict number 0018/Pdt.G/2017/PTA.Pal juncto Palu Religions Court Verdict number 236/Pdt.G/2017/PA

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dilakukan dengan pembuatan akta hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk barang-barang tidak bergerak. Pemberian hibah dapat dilakukan dengan tidak melanggar batas maksimal hibah yaitu 1/3 harta penghibah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Widi Astuti, author

Peralihan hak jual beli atas tanah sertipikat hak guna bangunan yang telah berakhir masa berlakunya dengan pengajuan proses balik nama sertipikat hak atas tanah

Salah satu sumber daya alam yang terpenting adalah tanah. Pada masa sekarang ini dimana jumlah manusia bertambah banyak, sedangkan jumlah tanah tidak dapat bertambah, hal tersebut menyebabkan nilai tanah semakin tinggi dan tidak mungkin turun. Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Setiap pihak yang mendaftarkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S98

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Zaika Rarasakti, author

Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppats) Yang Ditunjuk Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung No : 9/10-18.300/III/2019 Tentang Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah = Legal Position Of The Provider Of Provisional Land Deed (PPATS) Appointed Based On The Decree Of The Head Of The Regional Office Of The National Land Agency Of Lampung Province No: 9/10-18.300/III/2019 Concerning The Appointment Of The Camat As The Office

Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa “PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintahan yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT”. Peraturan tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Armalia Sarah, author

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak atas Tanah Bekas Hak Milik Adat yang Letak Objeknya Mengalami Pemekaran Wilayah di Jakarta Selatan = The Role of Land Deed Officials In The Transfer of Land Rights to Former Customary Property Rights Whose Location is Subject to Regional Expansion in South Jakarta

Penelitian ini membahas mengenai implikasi dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap peralihan hak atas tanah yang mengalami pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah dapat berdampak pada perubahan kewenangan Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat dan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, selain itu adanya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 16 17 18 19 20 21 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian