Hasil Pencarian

Ditemukan 209 dokumen yang sesuai dengan query

Nurul Farahzita, author

Kerjasama Antara Notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Rangka Pembuatan Akta Autentik (Analisis Pembuatan Akta PPAT Di Hadapan Notaris X) = Cooperation between Notaries and Land Deed Making Officials (PPAT) in the framework of Making Authentic Deeds (Analysis of Making PPAT Deed Before Notary X)

Notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pejabat umum, keduanya berwenang mengeluarkan akta autentik tetapi dengan jenis yang berbeda. Untuk dapat suatu akta dikatakan sebagai akta autentik, maka harus memenuhi persyaratan dari verlijden, yang diartikan sebagai serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh notaris atau PPAT, saksi-saksi dan para penghadap, sehingga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Natalia Chintya Odang, author

Tinjauan yuridis terhadap peranan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) studi kasus perkara Nomor 18/PDT.G/2010/PN.Gs

PPAT sebagai satu-satunya pejabat umun yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan-perbuatan hukum tertentu berkenaan dengan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Aktaakta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik, sepanjang seluruh unsurunsur dari akta otentik terpenuhi. Namun sangat disayangkan, bahwa dalam prakteknya masih...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31043

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rabiatul Adabia Zahra, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Akta Jual Beli Dari Objek Tanah Yang Masih Dalam Upaya Hukum (Studi Simulasi Kasus Tanah Sengketa di Kota Depok) = Responsibilities of Land Deed Officials on Sale and Purchase Deeds of Land Objects Still Under Legal Effort (Study Simulation of Disputed Land Cases in Depok City)

Tanah merupakan suatu bagian yang penting bagi kehidupan manusia, tanah-tanah ini harus didaftarkan untuk mendapat validasi kepemilikan yaitu, melalui sistem pendaftaran tanah yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan. Dalam hal pendaftaran tanah sering ditemukan kesalahan pada administrasi yang dapat menyebabkan sertipikat hak atas tanah menjadi cacat administrasi, hak ini biasanya berujung...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

M.C. Aly, author

Soal-soal ujian hukum agraria : bagi calon pejabat pembuat akta tanah (P.P.A.T)

Bandung: Tarsito, 1979

346.040 2 ALY s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hendra S., author

Analisis yuridis terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggunan serta upaya pejabat pembuat akta tanah dalam meminimalisasi resiko pembatalan akta pemberian hak tanggungan dan sertipikat hak tanggungan : studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST = Juridical analysis against cancellation of APHT and PPAT effort to minimize risk of cancellation of APHT and SHT : study Verdict Number 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Central Jakarta District Court Verdict Number 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST / Hendra S

ABSTRAK
Jaminan utang yang berupa tanah sekarang ini menjadi jaminan yang sangat banyak digunakan oleh pemberi kredit. Jaminan tersebut diikat dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dinamakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang merupakan akta otentik. Namun dalam kenyataannya, terdapat banyak akta otentik yang dibuat oleh PPAT yang digugat dan akhirnya dibatalkan salah...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38987

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Victoria Amana Pendo, author

Tinjauan yuridis pemberlakuan tanggal efektif pemberhentian sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berbeda tempat kedudukan dengan notaris menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah = Juridical review toward validation of effective date of temporary discontinuation for PPAT whose Different Jurisdiction as notary under Government Regulation Number 24 of 2016 regarding amandment of Government Regulation Number 37 0f 1998 regarding regulation of the position PPAT / Victoria Amana Pendo

ABSTRAK
Rangkap Jabatan Notaris di luar daerah kerja PPAT dapat menyebabkan pemberhentian jabatan PPAT. Hal ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2016. Dalam Pasal 10 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur bahwa PPAT akan diberhentikan sementara jika...

2017

T48589

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ika Isnania, author

Tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli tanah : Studi kasus akta jual beli tanah N0.170/Cempaka Putih putusan mahkamah agung RI N0 1923K/PDT /2008) = Responsibility PPAT On deed of sale and purchase of land : Case Study Land Purchase Deed Number 170/Cempaka White, supreme court of the Republic of Indonesia Number 1923 K/PDT/2008

Sebagai benda yang penting bagi manusia, tanah dan bangunan menjadi lebih bernilai karena ia dapat beralih dari pemiliknya kepada pihak lain yang menginginkannya. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus didaftarkan sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan. Permasalahan yang diberikan oleh penulis yaitu mengenaui tanggungjawab seorang PPAT...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28035

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Melati Puspitawaty, author

Akibat hukum terhadap keterlambatan pendaftaran akta pembebanan hak tanggungan oleh pejabat pembuat akte tanah kekantor pertanahan Bogor

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan adalah dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik materill maupun sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur. Maka untuk menunjang kegiatan tersebut pemerintah telah memberi dukungan dengan menyediakan berbagai fasilitas dan bermacammacam sarana termasuk di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28046

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ginting, Desi Sriwidayanti, author

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai subjek hukum undang-undang tindak pidana korupsi (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/PID.SUS-TPK/2017/PN.SBY) = Notary and Land Deed Official (PPAT) as subject of Law No. 31 Year 1999 (as amended by Law No. 20 Year 2001) regarding eradication of criminal acts of corruption (case study the Verdict of District Court of Surabaya Number 62/Pid. Sus-TPK/2017/PN.SBY)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52485

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Jocky Maraldo, author

Pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli berdasarkan akta hibah tanah. studi kasus putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 162/Pdt.G/2012/Pn.Kpj.,Malang = The responsibilty of public notary in the making of binding sell and purchase deed based on deed of grant. case study on the district Court Verdict of Kepanjen Number: 162/Pdt.G/2012/Pn.Kpj., Malang

Tesis ini mengangkat tema tentang bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan APJB tanah terkait adanya Akta Hibah serta bagaimana tanggung jawab pemberi hibah dalam proses pembuatan APJB tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 162/Pdt.G/2012/PN.KPJ. Untuk memahami tentang bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris beserta segala akibat hukumnya, metode yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53992

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian