Hasil Pencarian

Ditemukan 43 dokumen yang sesuai dengan query

Cakra Andrey Putra, author

Analisis yuridis mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan pemalsuan identitas menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilas hukum islam (studi kasus terhadap putusan nomor 317/Pdt.G/2010/PA. JP.) = Juridical analysis on the marriage annulment due to identities forgery on the ground of law number 1 year 1974 of marriage and islamic law compilation (case study judgment no 317/Pdt.G/2010/PA. JP.)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembatalan perkawinan yang diatur dalam ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Undang-Undang Nomor 1 Tahuin 1974 Tentang Perkawinan, dan Peratutran Pelaksananya yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor. 317/Pdt.G/2010/PA.JP. serta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53484

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yudith Ika Pratama, author

Tinjauan yuridis pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya jangka waktu tunggu (Masa 'Iddah) menurut kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 (studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 41 K/AG/2009) = Juridical review of marriage nullification regarding the waiting period masa iddah from the perspective of compilations of Islamic law and law No. 1 year 1974: case study the ruling of supreme court No. 41 K /AG/2009)

Pada skripsi ini dibahas mengenai gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang diduga belum memenuhi masa 'iddah atas perkawinan sebelumnya. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai definisi perkawinan, definisi pembatalan perkawinan serta definisi masa 'iddah yang dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Hukum Islam, Kompilasi Hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S56888

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

T. Rizal Paripurnawan, author

Segi hukum dari pelaksanaan pembatalan perkawinan menurut KUH Perdata UU No.1 tahun 1974 dan hukum Islam

Universitas Indonesia, 1986

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hardi, author

Pembatalan perkawinan ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan Undang-Undang No.1/1974

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Jihan Al Litani, author

Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Tujuan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0174/Pdt.G/2020/PA.TNK) = Annulment of Marriage in the Perspective of the Purpose of Islamic Law (Study Tanjung Karang Religious Court Decision Number: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk

Pembatalan perkawinan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Penyebab pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan dan kedua disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga dilanjutkan. Permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andy Akbar, author

Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Persetujuan Isteri Pertama Setelah Suaminya Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1151/PDT.G/2017/PA.Bpp) = Legal Consequences of the Cancellation of a Polygamous Marriage Without the Approval of the First Wife After The Death of Her Husband (Case Study of Balikpapan Religious Court's Number: 1151 PDT.G/2017/PA.Bpp

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa azas dari perkawinan yang berlaku di Indonesia merupakan azas Monogami, yang berarti seorang suami hanya diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan. Azas Monogami tersebut bukanlah azas yang mutlak karena terdapat pengecualian dimana dalam suatu kondisi tertentu seorang suami...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lisza Nurchayatie, author

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Kedudukan (Status) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini memberikan sikap landasan tegas bahwa untuk menentukan sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum masing...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T36539

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nanda Oktavia, author

Perbandingan hukum pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia = Comparison of marriage annullment in Indonesia and Malaysia

Indonesia dan Malaysia dikenal sebagai negara bertetangga yang memiliki banyak kesamaan. Meski begitu, kedua negara memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal sistem hukum yang dianut. Adanya perbedaan tersebut tentu memengaruhi pengaturan hukum yang ada di masing-masing negara, termasuk peraturan perkawinan, di mana di Indonesia di atur di dalam UU No....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nova Helida, author

Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami yang disebabkan ketiadaan izin isteri pertama ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Analisis putusan pengadilan Agama nomr 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk = Legal consequences of marriage cancellation due to lack of permits polygamy first wife in term of law number 1 of 1974 concerning marriage : Religious court decisions analysis number 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk

Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Salah satu syaratnya adalah harus adanya izin dari isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka isteri pertama mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan tersebut. Dari uraian tersebut timbul permasalahan diantaranya apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28874

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Tasha Kartika Larasati, author

Pembatalan perkawinan campuran yang dilakukan berdasarkan atas dokumen palsu: analisis putusan nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. = Annulment of mixed marriage based on false document: analysis of decision number 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Di Indonesia, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut selain diatur mengenai perkawinan antara sesama warga negara Indonesia, diatur pula mengenai perkawinan dengan warga negara asing yang di dalam undang-undang disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S66075

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian