Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 200 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dessy Miranti, author
Tanggung jawab notaris atas akta pernyataan keputusan rapat yang batal demi hukum dikarenakan perbuatan melawan hukum = Notary responsibility to deed of statements of meeting resolutions that has been void by law due to unlawful acts.
Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 426/PDT/2019/PT BDG mengenai batal demi hukumnya Akta PKR disebabkan adanya perbuatan melawan hukum dengan RUPS yang mendasarinya, serta tanggung jawab notaris atas batalnya Akta PKR tersebut. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum semakin dikenal di masyarakat seiring dengan perkembangan perekonomian....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Amalia Sari, author
Perbuatan melawan hukum oleh notaris atas pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli serta kuasa jual dengan dasar penipuan (Studi kasus Putusan Nomor 4/PDT.G./2020/PN.UNR) = Unlawful act by notaries for making sale and purchase agreement deed and selling authorization on fraud (Case study of Decision Number 54/PDT.G./2020/PN.UNR).
Penelitian ini membahas mengenai studi kasus pada Putusan Nomor 54/PDT.G./2020/PN.UNR di Pengadilan Ungaran, pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dengan tidak memberikan salinan akta, tidak membacakan akta, dan tidak ada saksi pada saat penandatanganan pihak pertama, lebih jauh pada kasus tersebut alasan dibuatnya akta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rizki Amalia Jamhur, author
Perbuatan Melawan Hukum dalam Jual Beli Tanah Berdasarkan Akta Hibah dan Implikasinya terhadap Pembeli Beritikad Baik (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 95/PDT/2018/PT.BDG) = Unlawful Acts in The Sale and Purchased on The Grant Deed and Its Implications for Buyer with Good Faith (Analysis of West Java High Court Decision Number 95/PDT/2018/PT.BDG)
Penelitian ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah berdasarkan akta hibah yang pada akhirnya berimplikasi kepada hak pembeli yang telah membeli tanah tersebut dengan itikad baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui apakah perbuatan Para Terbanding yang menjual tanah berdasarkan akta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Danieta Yulinda, author
Analisis tanggung jawab notaris terhadap keabsahan akta pembatalan (kasus Putusan Nomor 534/PDT.G/2008/PN.JKT.BAR Tanggal 31 Desember 2008)
Tesis ini membahas mengenai kasus pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris beserta dengan salah satu kliennya melakukan penipuan dan pemalsuan terhadap pihak lainnya didalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual atas obyek Hak Milik atas tanah dan bangunan. Saat korban sadar telah dibohongi kemudian ia...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30111
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Nadia Rillifani, author
Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Lisensi Secara Sepihak (Studi Kasus Sengketa Larutan Cap Kaki Tiga Putusan Pengadilan No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS jo. No.362/Pdt/2009/PT.BDG jo. No.1758 K/Pdt/2010 = Juridical Analysis of Unilateral Termination of A Licence Agreement (Case Study: Court Verdict of Cap Kaki Tiga Dispute No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS jo. No.362/Pdt/2009/PT.BDG jo. No.1758 K/Pdt/2010)
Skripsi ini mengangkat topik mengenai pembatalan perjanjian lisensi. Pembatalan perjanjian pada dasarnya dimungkinkan atas alasan tidak terpenuhinya syarat subyektif perjanjian atau diatur secara khusus dalam perjanjian dan disepakati oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan Pasal 1266 jo. Pasal 1338 KUHPerdata. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat dianggap...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43149
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Tisha Zeptira, author
Akta jual beli saham ganda studi putusan majelis pengawas wilayah notaris provinsi DKI Jakarta Nomor 04/PTS/Mj.PWN Prov DKI Jakarta/IX/2012 = Double deed on sale and purchase of shares study on decree ofthe dki jakarta regional supervisory board of notary no 04 PTS/Mj/PWN.Prov DKI Jakarta IX 2012
Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan cara membuat akta jual beli saham, setelah itu, pemindahan hak atas saham tersebut dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham serta harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI perihal perubahan data perseroan tersebut. Notaris mempunyai kewajiban untuk memberitahukan perubahan data perseroan tersebut kepada Menteri Hukum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47860
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Graciella Estrelitta, author
Dasar gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam menggugat janji janji yang tercantum dalam brosur perumahan = Claim basis of tort (perbuatan melawan hukum) or breach of contract (wanprestasi) to claim the covenants contained in a housing brochure
Skripsi ini membahas pelanggaran janji dari pengembang yang tercantum dalam iklan tertulis (brosur) dimana antara pengembang dan konsumen telah terjalin hubungan kontraktual tanpa dicantumkannya janji pada iklan tersebut di dalam hubungan kontraktual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terhadap pelanggaran janji dari pengembang tersebut,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45453
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Christy Monaita Martanti, author
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 645 PK/Pdt/2020) = The responsibility of the land deed official as a public official for the cancellation of the sale and purchase deed due to an unlawful act (Case Study of the Supreme Court Review Decision of the Republic of Indonesia Number 645 PK/Pdt/2020)
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu dalam hal peralihan hak atas tanah, salah satunya yaitu akta jual beli. Dalam peraturannya telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat akta jual beli dengan blanko kosong. Dalam hal ini ditemukan pelanggaran yang dilakukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   >>