Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 200 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Almansyah, author
Tanggung Jawab Notaris Atas Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 PK/PDT/2022) = Notary's Responsibility for Cancellation Deed of the Statement of General Meeting of Shareholders Due to Unlawful Acts (Study of Supreme Court Decision Number 223 PK/PDT/2022)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan susunan pemegang saham seharusnya dilaksanakan sesuai prosedur serta persyaratan pelaksanaan RUPS dan syarat pemindahan hak atas saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun pada kenyataanya RUPS PT AN tidak memenuhi syarat pemindahan hak atas saham yang mengakibatkan pembatalan akta...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Desy Bungdiana, author
Tanggung Jawab Notaris Tehadap Pengurusan Balik Nama Sertipikat Yang Dimohonkan Oleh Bukan Pemegang Hak = Notary Responsibilities For Transfer Of Name Certificates Requested By Non-Rightholder
Perbuatan notaris menyerahkan sertipikat hak milik pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan pemegang hak merupakan perbuatan melawan hukum. Notaris seharusnya berperan dalam membantu menciptakan sebuah kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang bersifat preventif. Notaris dapat mencegah terhindar dari adanya hukuman apabila dalam melaksanakan pekerjaannya tidak melanggar larangan serta...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Khansa Muti, author
Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Mengandung Unsur Melawan Hukum Dijadikan Agunan Bank SCD (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 559 K/PDT/2021) = The Making Of Land Sales And Purchase Deed Containing Unlawful Element Used As Collateral To SCD Bank (Analysis Of Supreme Court Decision Number 559 K/PDT/2021)
Dalam pembuatan akta jual beli tanah, harus mematuhi ketentuan hukum tanah nasional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur seperti syarat dan prosedur pembuatan akta jual beli yang didalamnya harus terdapat objek tanah dengan sebab yang halal guna menghindari adanya unsur melawan hukum. Pemilik tanah tidak memberikan persetujuan dalam pembuatan akta jual...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Aldo Britano Kuncoro, author
Perbandingan konsep dan pengaturan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan Jerman = Comparative studies on the concept and regulation of tort damages in Indonesia and Germany
Indonesia dan Jerman keduanya berasal dari suatu rumpun hukum yang sama yaitu civil law, akan tetapi dikarenakan adanya faktor-faktor seperti politik, ekonomi, geografi, dan sosial sehingga terdapat perbedaan dalam konsep. Baik di Indonesia maupun Jerman, konsep dari perbuatan melawan hukum adalah sama yaitu mengembalikan kepada posisi yang semula sebelum terjadinya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S68767
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Raditya Putra Nugraha, author
Tinajuan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Perbuatan Melawan Hukum Dalam Surat Pembaca Pada Media Cetak (Studi Kasus Putusan No 178/Pdt/g/2007.Pn. Jkt. UT Putusan No 47/PDT/2009/P.T DKI dan Putusan No 483 K/Pdt/2010) = Juridical Analysis Through Unlawful Act In Letters Readers In Print Media (Case Study Decree No 178/Pdt/g/2007.Pn. Jkt. UT P Decree No 47/PDT/2009/P.T DKI dan Decree No 483 K/Pdt/2010)
Manusia merupakan mahluk hidup sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain, salah satu sarana untuk mendapatkan berita dan informasi adalah melalui pers. Masyarakat modern pada saat ini banyak mengetahui berbagai kabar yang terjadi di masyarakat di Indonesia melalui berbagai macam sumber berita. Salah satunya adalah melalui surat pembaca.Namun seringkali...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46523
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ikhsan Kamil Ramadhani, author
Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Penyertaan Modal Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 76/Pdt/G/2010/PN/BKS) = Juridical Study on Unlawful Act in Equity Participation Contract of Foreign Limited Liability Company (Case Study of Bekasi District Court Decision Number 76/Pdt/G/PN/BKS)
Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha dimana Perseroan merupakan suatu subjek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Pengurusan Perseroan Terbatas dilakukan oleh dewan direksi yang wajib menerapkan asas itikad baik dan kehati-hatian dalam pengurusan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007. Penanaman modal, khususnya penanaman modal asing...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S52640
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   >>