Hasil Pencarian

Ditemukan 77 dokumen yang sesuai dengan query

Harahap, Maysaroh Inayyah, author

Keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan beda agama = Legality of prenuptial agreement between prospective husband and wife or different religions inter faith marriage

Perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan oleh calon pasangan suami isteri untuk mengatur harta benda yang mereka miliki masing-masing setelah dan selama perkawinan berlangsung. Landasan dari suatu perjanjian perkawinan ialah perkawinan. Oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus dilihat status dari perkawinannya. Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43094

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Farah Khalisah, author

Batasan hukum, agama, dan kesusilaan dalam perjanjian perkawinan di Indonesia = Limitation of law, religion, and morality in marriage agreement in Indonesia

ABSTRAK
Salah satu cara mencegah konflik dalam perkawinan adalah membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta perkawinan mereka. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan dalam membuat perjanjian tersebut, yakni batasan hukum, agama, dan kesusilaan. Namun tidak ada penjelasan lebih...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Muhammad Aryadi, author

Ambiguitas implikasi klausul pembagian harta terhadap perjanjian perkawinan (Analisis akta perjanjian perkawinan nomor XXX yang dibuat oleh Notaris X) = Ambiguity in implementation of property declaration clause to the deed of marriage agreement (Analysis of deed of marriage agreement number. XXX created by Notary X)

Perkawinan lahir dari kesepakatan untuk terikat dalam suatu perjanjian suci antara calon suami-istri yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita dan akan menimbulkan ikatan lahir batin, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Antara suami-istri memiliki hubungan hukum yang terjadi, tidak...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T51808

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yohana Christin, author

Aspek perjanjian perkawinan dalam pewarisan menurut kitab undang-undang hukum perdata = Aspect of the prenuptial agreement in inheritance according to indonesian civil code

[ABSTRAK
Terbukanya suatu pewarisan adalah karena kematian. Sehingga, dengan terbukanya pewarisan maka di dalam KUHPerdata telah ditentukan siapa-siapa yang akan menjadi ahli waris. Namun, adanya perbedaan penafsiran, suatu warisan tidak didapatkan apabila di dalam suatu ikatan perkawinan telah dilaksanakan dengan suatu perjanjian perkawinan. Sehingga timbul permasalahan yaitu bagaimana pengaruh perjanjian perkawinan pisah harta antara suami dan...

2015

T44052

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Meryn Elita, author

Penerapan asas iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 527K/Pdt/2014 = Practice of good faith principle in the implementation of marriage agreement analysis on Republic of Indonesia Supreme Court verdict no. 527K/Pdt/2014

Skripsi ini membahas mengenai asas iktikad baik dalam perjanjian perkawinan khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 527K/Pdt/2014. Di Indonesia, perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang tidak hanya merupakan bagian dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan juga merupakan bagian dari Buku I. Dalam pelaksanaannya, perjanjian perkawinan masih menemui beberapa...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bryan Topan, author

Pembagian harta perkawinan terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan ditinjau dari undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan: analisis putusan pengadilan agama Jakarta Selatan Nomor 0502/PDT.G/2013/PA.JS = The division of marital assets toward a marital agreement that has not been registered based on law no 1 year 1974 regarding marriage case analysis the religion court decision number 0502/PDT.G/2013/PA JS

Pendaftaran perjanjian perkawinan kepada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlakuan perjanjian perkawinan bagi para pihak yang membuat perjanjian perkawinan serta pihak ketiga diluar para pihak khususnya dalam hal pembagian harta perkawinan ketika perkawinan berakhir dengan perceraian. Hal ini bertujuan agar pembagian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45899

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sherly Adella, author

Perjanjian perkawinan yang terlambat dicatatkan terkait perkawinan yang dilakukan warganegara Indonesia di luar wilayah Indonesia studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 406/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel = Late marriage agreement ratified related marriage that performed by the Indonesian citizen case study determination of Sistrict Court South Jakarta No. 406/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel

Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka ketentuan undangundang inilah yang berlaku. Ketentuan perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 Undang- Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43624

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Boby Rachman Gumay, author

Tinjauan yuridis implikasi perjanjian perkawinan terhadap harta benda perkawinan dalam hal terjadi perceraian : studi kasus Akta Perjanjian Perkawinan dan Putusan No. 02/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim = The law review of the implication of prenuptial agreement toward prenuptial in the event of divorce : case study the Deed of Prenuptial Agreement and Judgement No. 02/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim

Perkawinan menurut KUHPerdata hanya dipandang dari segi keperdataannya saja. Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memandang perkawinan dari ikatan lahir batin, yang tidak hanya mencakup ikatan secara fisik dan batiniyah, namun juga ikatan dalam harta benda. Terkait ikatan harta benda tersebut, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45225

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Laurens Gunawan, author

Aspek manfaat pembuatan akta perjanjian perkawinan secara notariil (Analisis akta perjanjian kawin nomor x)

Di masa sekarang ini, di mana manusia semakin berpikir kritis dan maju, perjanjian kawin haruslah dapat dipandang sebagai suatu kebutuhan yang harus diperhitungkan keberadaannya bagi para calon pengantin yang akan menikah. Dalam praktiknya, jika suatu perkawinan harus putus atau terjadi perceraian maka hampir dapat dipastikan menimbulkan berbagai persoalan, terutama mengenai...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16457

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rani Nurfitriana, author

Penolakan Harta Perkawinan Sebagai Boedel Pailit atas Dasar Perjanjian Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Sengketa Pailit No. 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim = The Refusal of Marriage Property as Bankruptcy Property Based On Unregistered Prenuptial Agreement Case Analysis No. 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim

Skripsi ini membahas mengenai perjanjian perkawinan di dalam suatu perkawinan yang memiliki suatu akibat hukum terhadap harta perkawinan seperti ditolaknya harta perkawinan untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit apabila salah satu suami atau istri dipailitkan. Salah satu kasus terkait dengan perjanjian perkawinan adalah Sengketa Pailit No. 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang mana pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian