Hasil Pencarian

Ditemukan 77 dokumen yang sesuai dengan query

Samosir, Astrid Melanie Pinta Uli, author

Pelaporan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Pada Catatan Sipil DKI Jakarta Serta Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri (Analisa Tanda Bukti Laporan Perkawinan Campuran Internasional Nomor: 132/KHS/AI/2009/2009)

Skripsi ini membahas mengenai pelaporan perkawinan beda kewarganegaraan pada Catatan Sipil serta keabsahan perjanjian perkawinannya yang dilangsungkan di luar negeri apakah perkawinan yang dilangsungkan tersebut sah menurut ketentuan hukum di Indonesia. Apabila perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut ketentuan hukum di Indonesia, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S21536

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rita Leowan, author

Problematika Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 = Legal Problems of Marriage Agreement Post Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memaknai Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan postnuptial agreement serta pencabutan perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan yaitu keberlakuan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan serta akibat hukum pencabutan perjanjian perkawinan. Metode penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48402

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Chintia Trisnayanti Susilo, author

Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan No.54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST dan Penetapan Pengadilan No.25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL) = Legal impact of the Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII/2015 against authority of the notary for endorsing prenuptial agrement (Case in Court Decision Number 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST and 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL)

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan mengalami perubahan sehingga menciptakan norma baru. Salah satunya yaitu memberikan kewenangan kepada notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan notaris dimaknai berbeda dengan pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Metode penelitian yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52251

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kristin Junaidi, author

Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri dan tidak didaftarkan di Indonesia: analisis kasus putusan Mahkamah Agung No: 526/PDT/G/2012.PN.Jkt.Sel = Prenuptial agreement in mixed marriage which held abroad and not registered in Indonesia case (analysis of supreme court decision No: 526/PDT/G/2012.PN.Jkt.Sel

[Perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam hal perkawinan campuran dilaksanakan di luar Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45289

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fany Arfiyandita, authot

Penyerahan harta peninggalan orangtua angkat terhadap anak angkat atas kesepakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam : analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1776/PDT.G/2019/PA.JS = Giving the inheritance from adoptive parent to adopted child based on agreement which contrary to the Islamic Law : analysis of South Jakarta Religion Court Judgement No. : 1776/PDT.G/2019/PA.JS

Dalam hukum Islam, apabila orangtua angkat ingin memberikan harta peninggalannya maka dapat melalui wasiat atau hibah yang tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta peninggalannya. Meskipun perkawinan Pewaris dengan istri diselenggarakan dengan perjanjian perkawinan namun tidak menghalangi hak istri untuk berhak mewaris harta peninggalan almarhum suaminya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Prilly Wiashari, author

Akibat hukum perjanjian harta benda perkawinan yang dibuat selama perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII-2015 = The legal consequences of marital property agreement made during marriage after constitutional court decision number 69/PUU-XIII-2015

Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan berlangsung, kini selama perkawinan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini pasti akan berpengaruh terhadap keadaan harta benda perkawinan, karena pada umumnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69670

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Agnes Natasia, author

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan atas pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pasca putusan Mahkamah k\Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 = Legal protection for the third party whose rights are being violated due the prenuptial agreement that is made after the marriage is being held after Constitutional Court decision number 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Isi dari perjanjian perkawinan tersebut berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Skripsi ini membahas mengenai Penetapan No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng, yang dalam pertimbangannya terdapat pengesahan perjanjian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Ridzka Maheswari Djasmine, author

Akibat Hukum Pembuatan Klausula Moralitas Dalam Perjanjian Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri = The Legal Consequences Of Including Morality Clauses In Marriage Agreement For Interfaith Marriage Held Abroad

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris sudah seharusnya memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan agar tidak melanggar batas-batas hukum dan agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Jika kemudian pasangan suami-istri yang berbeda...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bella Fabiola, author

Pembagian dan Pemisahan Harta Campur Bulat Pada Postnuptial Agreement yang Telah Dicatatkan Tanpa Diikuti dengan Penetapan Pengadilan (Studi Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 00 yang Dibuat di Hadapan Notaris IM di KB) = The Distribution and The Separation of The Community Property in Postnuptial Agreements That Have Been Registered Without Being Followed by a Court Decision (Study Deed of Marriage Agreement Number 00 Made Before Notary IM in KB)

Pembuatan Perjanjian Perkawinan Sepanjang Perkawinan (Postnuptial Agreement) yang isinya mengatur mengenai pembagian dan pemisahan atas harta campur bulat yang telah ada, selain harus dibuat dengan diikuti pencatatan pada Instansi yang berwenang, Postnuptial Agreement tersebut pun harus mendapatkan pengesahan melalui Penetapan Pengadilan. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan batalnya Postnuptial Agreement...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cornelia Riani Iskandar, author

Suami menjadi pengampu bagi harta istri yang telah dipisah oleh perjanjian perkawinan : analisis penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 245/PDT/2007/PN.BDG = Husband as the guardian of his wife's property distributed through a prenuptial agreement : an analysis of Bandung District Court's Decision Number 245/PDT/P/2007/PN.BDG / Cornelia Riani Iskandar

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan harta benda perkawinan berupa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami isteri serta berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada saat atau sebelum perkawinan para pihak dapat membuat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta kekayaan mereka sehingga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39055

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian