Hasil Pencarian

Ditemukan 824 dokumen yang sesuai dengan query

Nurul Ikhlas Husein, author

Akibat hukum perjanjian perkawinan antara subyek hukum beragama Islam yang tidak didaftarkan terhadap pembagian harta bersama dalam perceraian analisis kasus putusan nomor 0502 pdt g 2013 pa js = The legal consequences of prenuptial agreements between the moslems legal subjects that are not registered to the division of joint property in divorce case analysis verdict number 0502 pdt g 2013 pa js

Perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai harta benda perkawinan suami isteri tidak begitu dikenal oleh masyarakat muslim di Indonesia sebagai subyek hukum yang tunduk pada hukum Islam, sehingga jarang dilakukan karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai hal tersebut. Dalam penelitian tesis ini, dibahas mengenai bagaimana kedudukan hukum perjanjian perkawinan antara subyek...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44806

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gunawan Budimulia Sjamsuddin, author

Tinjauan masalah perjanjian perkawinan dalam hukum positif di Indonesia

ABSTRAK
Setiap manusia yang pada waktunya akan melangsungkan perkawinan biasanya akan menjumpai hal—hal yang berhubungan dengan harta benda dalam perkawinan, Pada waktu tersebut biasanya dibicarakan mengenai perjanjian perkawinan, yaitu hal—hal yang mengatur harta benda calon suami istri dalam perkawinan nantinya. Tidak semua calon suami istri membicarakan perjanjian yang demikian apalagi di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Ridzka Maheswari Djasmine, author

Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Pembatalan Perkawinan serta Akibat yang Ditimbulkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan = Legal Position of Prenuptial Agreement Toward Annulment of Marriage Along with Its Cause According to Act Number 16 of 2019 Concerning Amendment to Act Number 1 of 1974 Concerning Marriage

Dengan adanya pembatalan perkawinan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan hukum perjanjian perkawinan terhadap pembatalan perkawinan di Indonesia serta akibat yang ditimbulkan terhadap para pihak dan pihak ketiga. Akibat pembatalan perkawinan yang mengakibatkan dibatalkannya perjanjian perkawinan di antara para pihak dalam perjanjian perkawinan pisah harta sama sekali adalah harta tetap menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Ridzka Maheswari Djasmine, author

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nasution, Amalia, author

Perbedaan penafsiran hakim dalam permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang diterima dan ditolak oleh pengadilan negeri (analisis kasus penetapan nomor 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. dan penetapan Nomor 71/Pdt.p/2017/Pn Bla) = Differences of judges interpretation in recording inter religion marriages received and rejected by the district court (case analysis of verdict Number 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt and verdict Number 71/Pdt.P/2017/Pn. Bla)

Dalam perkembangannya terdapat dua kasus yang sama mengenai permohonan izin perkawinan beda agama namun terdapat perbedaan dalam penetapannya. Dalam penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt hakim menerima, sedangkan dalam penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla hakim menolak. Akibatnya terdapat perbedaan pandangan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidak di Indonesia. Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lubis, Athalia Permatasari, author

Keberlakuan perjanjian perkawinan yang dicatatkan setelah perkawinan: analisis penetapan no. 333/Pdt.P/2015/PN.Bdg dan penetapan no. 183/Pdt.P/2016/PN.Smg = The validity of nuptial agreement registered after marriage: analysis of court establishment no. 333/Pdt.P/2015/PN.Bdg and court establishment no. 183/Pdt.P/2016/PN.Smg

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak dalam perkawinan dengan tujuan untuk menyimpangi ketentuan hukum harta kekayaan perkawinan dan mempunyai dampak terhadap pihak ketiga terkait. Adanya ketidakjelasan dalam peraturan prosedur pencatatan perjanjian perkawinan menghasilkan ketidakpastian hukum. Sedangkan, pencatatan perjanjian perkawinan merupakan tindakan hukum yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fauziah Amatul Chairanni, author

Keabsahan perjanjian pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung melalui penetapan pengadilan ditinjau dari ketentuan pasal 186 kitab undang-undang hukum perdata (Studi kasus penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan No 498/PDT.P/2014/PN.JAK.SEL) = Legality of separation of property or assets agreement after marriage through the determination of the court from the provisions of article 186 indonesian civil code (Case study south jakarta district court decision No 498/PDT.P/2014/PN.JAK.SEL)

Perjanjian perkawinan merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh calon suami-isteri untuk mengatur akibat-akibat yang timbul terhadap harta kekayaan perkawinan mereka. Di dalam ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44643

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Annisa Yustisiani Riaji, author

Analisis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang? Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pdt.G/2012/MSBna) = Analysis Of Legal Consequences Of Annulment Of Marriage Due To Invalid Status of Guardian According To The Law Number 1974 And Compilation Of Islamic Law (Case Study Of Judgment Number 113/Pdt.G/2012/MS-Bna)

[ABSTRAK
Pembatalan perkawinan yang telah dilangsungkan masih banyak terjadi dalam masyarakat, hal itu disebabkan karena perkawinan yang dilangsungkan tersebut cacat hukum. Pembatalan perkawinan tersebut didasarkan karena adanya syarat-syarat perkawinan yang tidak dipenuhi sehingga menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum yang berlaku. Salah satu contohnya yaitu dalam putusan Pengadilan Agama Banda Aceh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42214

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aryo Bisma Radjasa, author

Perjanjian kawin pada perkawinan campuran warga negara Indonesia dan warga negara Irlandia yang dilaksanakan di Hong Kong (analisis penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 619/PDT.P/2017/PN.JKT.Sel.) = Prenuptial agreement on a mix marriage between a Indonesian citizen and a Ireland citizen that took place in Hong Kong (an analysis of a quotation from the civil court in Jakarta Selatan number 619/PDT.P/2017/PN.JKT.Sel. / Aryo Bisma Radjasa

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perkawinan campuran diantara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Irlandia yang dilangsungkan di Hong Kong. Perjanjian kawin yang dibuat pasca perkawinan. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah akta perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris terhadap perkawinan campuran, serta peran notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk...

2018

T51389

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anadyas Ratna Nurina, author

Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh anak dari perkawinan pertama atas perkawinan kedua dari ayah: analisis putusan No. 5/Pdt.G/2016/PT.PBR = Annulment of marriage proposed by the child of the first marriage to the second marriage of the father: case study of Pekanbaru High Court’s verdict number: 5/PDT.G/2016/PT.PBR

Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan Pengadilan berupa pengeluaran keputusan yang di dalamnya menyatakan bahwa suatu perkawinan batal atau tidak sah. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan pengaturan secara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian