Ditemukan 201 dokumen yang sesuai dengan query
Mustaqiem, author
PNS Sebagai pelayan publik harus profesional dalam melayani masyarakat sebagai upaya untuk mencapai ?feel good service? baik bagi masyarakat sebagai penerima maupun PNS sebagaii pemberi layanan itu sendiri. Untuk menyediakan pelayanan seperti itu PNS harus bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh kemampuan serta keahlian yang memadai. Oleh...
Jakarta: Badan Kepegawaian Negara (BKN), 2010
350 CSJKM 4:2 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Akbar Silo, author
Abstract. An appropriate policy design is a crucial factor in improving the efficiency of education service. The design is influenced
by the significant implementation of education strategies, to which the dimensions of organizational environment, organizational
values, and organizational resources contribute. In the case of Jayapura Regency, the dimension that predominantly affects the
education...
2011
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Dooren, Wouter van, author
New York : Routledge, 2015
352.66 DOO p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Hermansyah, author
Kelambatan dan birokrasi yang sangat panjang, serta tingkat antrian yang cukup panjang, merupakan keluhan yang selama ini dilontarkan Para pengguna jasa pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT, khususnya Wilayah Kota Jakarta-Utara.
Hal ini menunjukkan buruknya pelayanan dan kinerja aparat setempat, yang pada akhirnya akan menurunkan citra SAMSAT. Persoalan inilah yang mendorong penulis...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T2866
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nainggolan, Lustar, author
Registrasi atau Pencatatan merupakan peristiwa penting dalam komponen Demografi yaitu:
- Kelahiran
- Kematian
- Perkawinan
- Migrasi
- Mobilitas penduduk
Hal ini sangat dibutuhkan untuk tujuan perencanaan pembangunan Nasional baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah, kebutuhan ini tidak hanya menyangkut jumlahnya, tetapi juga komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin serta karakteristik sosial...
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Brown, Esther Lucile, author
New York: Russell Sage Foundation, 1948
347.050 4 BRO l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dewi Purwati, author
Proses pelayanan peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang di pengadilan dan pemasyarakatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun kemudian, berbagai permasalahan kemudian muncul, mayotitas adalah berkaitan dengan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses peradilan pidana tersebut. Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan publik mempunyai peran...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Disa Janitra, author
Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal yang dimiliki Kementerian Perhubungan terhadap pelaksanaan Public Service Obligation yang merupakan kerja sama Kementerian Perhubungan diwakili Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai pihak pemerintah dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), kegiatan magang dilakukan pada periode Januari - April 2013. Fokus ada pada evaluasi efektivitas...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Yulia Indraswari, author
Skripsi ini membahas reformasi birokrasi di Departemen Keuangan dan strategi untuk menjalankan reformasi yang terdiri dari penataan organisasi, perbaikan bisnis proses, dan peningkatan MSDM, dalam rangka meningkatkan public service sekaligus mewujudkan good governance. Fokus penelitian ini adalah implementasi dari strategi tersebut dan kesesuaiannya dengan road map reformasi yang ada. Penelitian...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Nuraina Bandarsyah, author
ABSTRAK
Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) sebagai suatu organisasi dalam ruang lingkup Departemen Hukum dan HAM dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima demi terciptanya sistem HKI yang efektif dan efisien dalam menopang pembangunan nasional. Pada kenyataannya, justru kinerja DJHKI dipertanyakan, terutama mengenai lamanya proses suatu pendaftaran permohonan HKI khususnya untuk...
2009
T26346
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
